Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (ABNA), empat tahun telah berlalu sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan; kelompok yang kini telah mengakhiri kabinet sementara mereka dan menyatakan diri sebagai pemerintah resmi negara tersebut. Meskipun terjadi perubahan signifikan dalam proses pemerintahan Taliban, tidak ada tindakan reformasi yang dilakukan terhadap komunitas Syiah Afghanistan.
Dewan Ulama Syiah Afghanistan, beberapa bulan setelah Taliban berkuasa, menyampaikan dokumen resmi yang berisi tuntutan komunitas Syiah. Poin utama dokumen tersebut adalah pengakuan resmi terhadap fikih Jafari dan penyertaan ajaran Syiah dalam kurikulum sekolah dan universitas; tuntutan yang, setelah empat tahun, masih belum mendapat tanggapan.
Selama periode ini, tidak ada kementerian yang diserahkan kepada komunitas Syiah, dan Taliban juga tidak menunjukkan respons positif terhadap komitmen awal terkait tuntutan agama dan mazhab Syiah. Meski demikian, komunitas Syiah Afghanistan, dengan harapan perdamaian, keamanan, dan persaudaraan nasional, tetap berkomitmen pada dialog dan kerja sama.
Dewan Ulama Syiah dan Komisi Tinggi Syiah Afghanistan – dua lembaga utama yang menangani tuntutan ini – telah berulang kali berusaha menyampaikan suara komunitas Syiah kepada otoritas Taliban. Kedua lembaga ini, dalam pertemuan resmi dan melalui media, meminta pengakuan hak-hak keagamaan Syiah, namun penyelidikan ABNA menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut belum menghasilkan hasil yang nyata.
Pertemuan bersama terakhir kedua lembaga ini diadakan pada akhir tahun 1403 (kalender Persia), dan sejak itu tidak ada tindak lanjut yang signifikan.
Aktivis Syiah menegaskan bahwa kerja sama komunitas Syiah dengan pemerintahan Taliban dapat menguntungkan seluruh negara, tetapi kerja sama ini tidak boleh tetap sepihak.
Menurut mereka, Taliban harus memprioritaskan pengakuan terhadap fikih Jafari, partisipasi politik dan budaya Syiah, serta mendengarkan suara mereka.
Namun, banyak aktivis dan masyarakat Syiah biasa, karena keterbatasan yang berlaku di Afghanistan, tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan tuntutan mereka secara bebas melalui media dan jejaring sosial.
Selain itu, upaya wartawan ABNA untuk mendapatkan posisi terbaru dari Dewan Ulama Syiah dan Komisi Tinggi Syiah mengenai isu ini tidak membuahkan hasil, karena para pejabat lembaga tersebut tidak bersedia memberikan tanggapan.
Situasi ini menunjukkan bahwa, setelah empat tahun transformasi, tuntutan komunitas Syiah Afghanistan masih terpinggirkan, dan pengakuan hak-hak mereka dalam sistem baru tetap berada dalam ketidakpastian.
Your Comment