Menurut Kantor Berita ABNA, Kementerian Luar Negeri Iran membantah tuduhan tak berdasar terhadap kegiatan budaya Republik Islam di Sudan, dan menekankan bahwa pusat kebudayaan Iran di negara itu sepenuhnya bekerja sesuai dengan kesepakatan bersama.
"Aktivitas pusat kebudayaan Iran di Khartoum sesuai dengan perjanjian formal antara kedua negara dan dalam kerangka hukum Sudan," kata juru bicara Kemenlu, Marzieh Afkham, Selasa (9/9/2014), seperti dilansirPress TV.
Dia menyesalkan manuver oleh gerakan tertentu dan musuh atas hubungan yang berakar di antara kedua negara.
Menurut Nyonya Afkham, Iran menolak upaya untuk menyebarkan ide-ide sektarian dan memecah belah. Republik Islam menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah untuk memperkuat hubungan baik di antara negara-negara Muslim.
Pada kesempatan itu, dia menegaskan bahwa pusat kebudayaan Iran hanya melakukan kegiatan di ibukota Sudan dan tidak memiliki kantor cabang di daerah lain di negara itu.
"Pihak Sudan juga tahu bahwa tuduhan tak berdasar terhadap kegiatan pusat kebudayaan Iran dibuat melalui provokasi kelompok politik tertentu di Sudan dan gerakan ekstremis regional," ujar Afkham.
Dia menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah Sudan tidak akan membiarkan tindakan tersebut berdampak negatif pada hubungan Tehran-Khartoum di bidang-bidang lain.
Setelah penutupan pusat kebudayaan Iran di Khartoum, Kementerian Luar Negeri Iran telah dua kali memanggil duta besar Sudan di Tehran untuk memprotes langkah tersebut.
Pada 2 September, Kementerian Luar Negeri Sudan dilaporkan mengeluarkan perintah penutupan pusat kebudayaan Iran di Khartoum dan memerintahkan para stafnya untuk meninggalkan negara itu.
Banyak analis percaya bahwa langkah Khartoum mungkin dalam menanggapi tekanan dari Arab Saudi. (IRIB)
