Menurut Kantor Berita ABNA, sejumlah ulama mendeklarasikan Aliansi Nasional Anti-Syiah di Bandung, Jawa Barat, Ahad, 20 April 2014. Deklarasi di markas Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) di Jalan Cijagra itu dihadiri kurang dari 1000 orang.
Deklarasi itu diawali orasi sederet ulama di dalam Masjid Al-Fajr milik Ketua FUUI Athian Ali M. Dai. Orasinya bertema mulai bahaya dan ancaman Syiah, rencana aksi, hingga mengarah ke calon presiden tertentu.Turut hadir sejumlah pengurus MUI Pusat seperti Muhammad Ma’ruf Baharun dan Ahmad Cholil Ridwan, meski sebelumnya Ketua MUI bidang Ukhuwah Islamiyah, KH Umar Shihab telah menyatakan bahwa kehadiran anggota MUI dalam deklarasi tersebut tidak mendapat restu organisasi dan bukan mengatasnamakan Ormas MUI. Bahkan, menurut KH Umar Shihab, dalam waktu dekat MUI akan membahas nama-nama anggotanya yang hadir dalam deklarasi tersebut. Hadir pula sejumlah tokoh yang mengatasnamakan Muhammadiyah dan NU, yang kehadiran mereka tidak sejalan dengan kebijakan pemimpin Ormas mereka. Pengurus MUI Pusat Ketua Bidang Hukum dan Perundangan Mohammad Ma'ruf Baharun dalam orasinya mengatakan Aliansi Nasional Anti-Syiah ini perlu didukung dan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), mulai tingkat pusat hingga kecamatan. Aliansi juga diminta menyatukan umat Islam. "Ini domain ulama dan umat, bukan negara," katanya.
Menurut Baharun, Syiah mengancam akidah dan negara. Aliansi merancang strategi untuk melawan ajaran Syiah. Di antaranya, pemakaian nama para sahabat Nabi Muhammad SAW secara masif bagi para bayi dan asrama santri. "Juga, pemberdayaan khatib dan dai untuk berikan penjelasan aliran sesat Syiah yang jadi ancaman kita," ujarnya. Baharun menambahkan, semua partai politik kini ada orang Syiah yang bertujuan meraih kekuasaan.
Dari informasi yang dihimpun Tempo dari intel tentara dan peserta deklarasi, acara ini digelar terkait dengan lolosnya calon anggota legislatif, Jalaluddin Rachmat, ke gedung DPR. Kalau Jokowi terpilih jadi presiden, Jalal diprediksi akan jadi Menteri Agama. Para penentang Syiah nantinya bisa disebut penganut aliran sesat.
Sementara Ahmad Cholil Ridwan dalam orasinya menyerukan umat Islam Indonesia untuk membasmi Syiah. Menurutnya dalam membasmi Syiah, Sunni tidak perlu menggunakan emosi, melainkan dengan ilmu dan menggunakan berbagai strategi, antara lain politik. Orasi tersebut diamini Said Abdus Shamad, tokoh anti Syiah asal Makassar yang tiba-tiba bergelar Kyai Haji karena termasuk keras dalam memusuhi Syiah. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Makassar Muhammad Said Abdus Shamad mengatakan Syiah lebih berbahaya daripada tentara penjajah karena merusak hati dan agama. Melawan Syiah disebutnya sebagai jihad. "Kita perlu merehabilitasi orang-orang yang kecanduan Syiah," ujarnya.
Orator lainnya, Farid Ahmad Okbah (FAO), dengan berapi-api mengatakan, “Meskipun Pemimpin Syiah Iran sudah mengeluarkan fatwa haram menghina sahabat dan istri-istri Nabi, namun faktanya, saya buktikan, di buku yang diterbitkan oleh Al Huda ini, ada penghinaan pada istri Nabi! Karena itu, fatwa tersebut terbukti dusta!”
FAO mengacungkan sebuah buku berjudul “Antologi Islam” dan menyebut halaman 64. Di halaman 64 buku itu memang tertulis kritikan terhadap beberapa perilaku Aisyah ra (antara lain, mudah cemburu). Yang tidak disampaikan (atau memang sepertinya sengaja disembunyikan) oleh FAO adalah bahwa berbagai macam krtitikan tersebut sebenarnya justru berlandaskan kitab-kitab hadits paling muktabar Ahlu Sunnah, yaitu Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Kalau itu disebut penghinaan, harusnya yang pertama perlu mendapat kritikan adalah kitab-kitab mu’tabar Ahlus Sunnah yang memuat riwayat-riwayat tersebut.
Aroma politik mewarnai orasi Sekjen FUI Muhammad Alkhaththtath. Dalam orasinya secara tegas ia menyerukan agar jangan mencoblos PDI-P. Ia juga menyerukan agar agar partai-parai Islam bersatu untuk menjatuhkan partai nasional dan mengalahkan Capres Jokowi.
“Jangan sampai Jokowi jadi presiden, karena kalau dia jadi presiden dia pasti akan mengangkat Jalaluddin Rakhmat sebagai menteri agama. Padahal yang sudah pasti, Jalaluddin adalah penganut Syiah yang sesat!” katanya.
Orasi-orasi mereka disambut takbir dan teriakan “Syiah kafir!” dari para hadirin yang sebagian besar berparas garang, dengan celana cingkrang. Banyak di antara mereka yang menggunakan kaos hitam seragam bertuliskan “Syiah bukan Islam” di punggung dan “Kami Muslim, Bukan Syiah” di dada. Sebagian lain mengenakan rompi bertulis “Laskar Anti Syiah”. Ada pula yang berseragam kaos Al Qaida (di bagian punggung ada gambar bendera Al Qaida, dan di dada bergambar pistol”.
Situasi tambah ‘menyeramkan’ karena salah satu orator bernama Abu Jibril menyatakan bahwa mengkafirkan Syiah adalah wajib dan wajib pula dibunuh. Abu Jibril bahkan mengklaim itu adalah hadis Nabi Muhammad. Abu Jibril dalam orasinya mengulang-ngulang klaim-klaim kesesatan-kesesatan Syiah, “Quran-nya tidak sama, rukun imannya tidak sama, nabinya tidak sama!” Beberapa orang menyambut pernyataannya itu dengan teriakan “Syiah kafir!”, “Syiah sama dengan Yahudi!”, atau “Syiah Setan!”
Abu Jibril juga menyerukan agar para hadirin mengambil langkah nyata, “Orang-orang Syiah tertawa bertepuk tangan hanya kita berkumpul mencerca mereka, menuduh mereka berbagai-bagai dengan tuduhan, tetapi tidak melakukan apa-apa! Dan mereka tertawa itu. Sedang mereka tidak banyak melakukan apa yang kita lakukan namun mereka bertindak, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa!”. Dari pernyataannya tersebut, Abu Jibril sendiri mengakui, bahwa apa yang mereka katakan mengenai Syiah hanyalah tuduhan belaka, tanpa bukti.
Pembacaan Deklarasi Anti-Syiah
Acara ditutup dengan pembacaan deklarasi anti-Syiah oleh KH Athian Ali. Namun sebelumnya, dia memberi pengantar, antara lain:
“Gur Dur telah disesatkan oleh pemahaman-pemahaman sesat seperti Syiah ini. Karenanya kami sangat menghimbau pemerintah agar membela warga negaranya, hal yang paling asasi bagi orang beragama adalah keyakinan, pemerintah wajib membela 6 agama yang sudah diakui resmi pemerintah. Mereka tidak punya alasan berlindung di balik HAM, karena bukan termasuk HAM mencaci maki agama yang resmi. Ini adalah pidana. Kita semua mengharapkan kedamaian di negeri ini. Umat Islam sudah terlalu lama bersabar menghadapi kelompok-kelompok yang menyebarkan kebencian. Tapi kesabaran ada batasnya. Kami tidak bisa bersabar ketika akidah ini diinjak-injak. Demi akidah kami siap mengorbankan waktu tenaga, harta, bahkan nyawa!”
Perkataannya disambut teriakan takbir dan “Hancurkan Syiah!”
Pernyataan Athian ini sangat kontradiktif dengan acara itu sendiri yang penuh dengan hate speech dan bahkan seruan pembunuhan.
Ahmad Fuad Fanani dari Maarif Institute, sebagaimana dikutip Jakarta Post (19/4) menyatakan, mengutuk keras acara Deklarasi Anti-Syiah ini karena “Ini adalah bentuk baru sektarianisme yang akan membakar konflik.”
Sementara itu, Bonar Tigor Naipospos dari Setara Institute untuk Perdamaian dan Demokrasi menyebut acara ini sebagai bentuk ‘hate speech’. “Hate speech adalah perilaku kriminal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 UU Kriminal tentang pernyataan kekerasan dan penghinaan pada kelompok tertentu.” (Jakarta Post, 19/4)
Abdi M. Soeherman, juru bicara komunitas Syiah Al-Muntazar, mengatakan deklarasi tersebut tidak layak digelar karena melanggar hukum, UUD 1945, serta nilai dan semangat Pancasila. "Karena semuanya memiliki hak beragama," kata Abdi dalam pernyataan tertulisnya, sebagaimana diberitakan oleh Tempo.
Selain itu, ujar Abdi, pernyataan antiagama atau mazhab tertentu yang dilakukan secara luas di hadapan publik merupakan pelanggaran hukum dalam kategori pidana kebencian yang dapat menyebabkan pelakunya ditindak secara hukum.
Tak tinggal diam, seorang Kyai NU, KH. Alawi Nurul Alam Al Bantani menyoal deklarasi anti Syiah tersebut menanggapi dengan berkata, “Deklarasi nasional kok diadakan di masjid RW,” ungkapnya mengawali kritik.
Kyai Alawi yang sebelumnya meng-counter opini oknum MUI dan DDII melalui buku karanganya yang berjudul “Kyai NU Meluruskan Fatwa-Fatwa Merah MUI & DDII” ini juga menyayangkan keterlibatan tokoh-tokoh yang tercantum di undangan deklarasi anti Syiah itu.
Di sisi lain KH. Alawi juga mempertanyakan kenapa PBNU dan Muhammadiyah sebagai dua ormas Islam besar di Indonesia secara resmi tidak diundang untuk hadir?
“Kalau mau dinamakan deklarasi nasional ya harusnya semua lembaga, ormas, dan elemen masyarakat Islam turut diundang. Kenapa yang diundang Wahabi semua?” ungkap Kyai Alawi sambil menjelaskan tentang tokoh yang namanya dicatut sebagai narasumber dalam undangan deklarasi itu. Salah satunya adalah Ahmad Chalil Ridwan, ketua MUI Pusat, sebagai orang yang vokal menginginkan syariat Islam diterapkan di Indonesia. “Setelah saya cek, ternyata dia merujuk atau mengambil referensinya dari ulama-ulama Wahabi di Saudi,” ungkap Kyai Alawi.
Selain mengundang kalangan Wahabi tanpa menghadirkan ulama dari pihak NU, lebih aneh lagi, kenapa mesti mengundang narasumber dari jauh? Apa para Kyai di Bandung dianggap tak ada yang bisa menjelaskan persoalan agama?” tanya Kyai Alawi.
Bahkan, Habib Zein Al-Kaff yang namanya tertera dalam undangan deklarasi itu juga dinilainya bermasalah. “Ketika dicek ke salah satu organisasi persatuan Habib di Indonesia dan ditanya siapa Habib Zein Al-Kaff? Ternyata jawabannya ‘minus’,” jelas Kyai Alawi.
Karena itu dia menghimbau seluruh warga NU agar lebih cerdas dalam menyikapi gerakan anti Syiah dan semacamnya. Selain tak mudah terprovokasi upaya adu-domba kelompok Wahabi takfiri agar tak ikut menjadi alat pemecah-belah umat Islam.
Sementara itu, di hari yang sama, umat Syiah di Jakarta mengadakan acara pembagian bunga di Bundaran HI dalam rangka memperingati hari kelahiran putri Rasulullah, Sayyidah Fathimah Az-Zahra. Menurut Aminah Ali Assegaf, ketua bidang kemaslahatan perempuan dan anak DPP Ahlul Bait Indonesia (ABI), penggagas acara tersebut, pembagian bunga bermakna bahwa semua kaum muslim yang mencintai putri Rasulullah hendaknya menebarkan rasa damai dan kasih sayang sebagaimana yang selama ini diteladankan oleh Fathimah Azzahra.
Sumber: Tempo/Liputan Islam/ABI
