Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ketika ketegangan geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah mencapai puncaknya, dampak ekonomi dari konflik-konflik tersebut telah menjalar ke Eropa dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peralihan dari sumber energi murah ke sumber energi yang lebih mahal, serta perubahan prioritas anggaran dari pelayanan publik ke industri pertahanan, tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga melemahkan daya beli masyarakat dan memicu gelombang baru kerusuhan sosial di berbagai ibu kota Eropa.

Perkembangan terkini di Eropa memperlihatkan gambaran baru mengenai berbagai krisis yang saling berkaitan di benua tersebut. Krisis-krisis ini mengubah kesenjangan ekonomi menjadi arena pertarungan politik dan terkadang juga dipengaruhi oleh perkembangan politik.

Mark Finaud, mantan diplomat Prancis dan peneliti yang berafiliasi dengan Geneva Centre for Security Policy, dalam wawancara dengan Kantor Berita ABNA menjelaskan penyebab dan latar belakang perkembangan terbaru di Eropa serta meluasnya kerusuhan masyarakat di berbagai wilayah benua tersebut.

Melemahnya Kedaulatan Nasional Eropa: dari Tekanan Asing hingga Krisis Internal

Menanggapi pertanyaan apakah kerusuhan yang saat ini terjadi di Eropa perlu dilihat dalam kerangka perubahan benua tersebut dari sebuah “pusat pengambilan keputusan yang independen” menjadi arena persaingan kekuatan proksi Amerika Serikat, serta bagaimana proses ini dapat melemahkan kedaulatan nasional negara-negara Eropa, Finaud mengatakan:

“Akar penyebabnya jauh lebih kompleks. Tentu saja, rezim-rezim otoriter seperti Rusia dan pemerintahan Trump yang bersifat kompetitif ingin melemahkan dan mengacaukan stabilitas Eropa, yang mereka pandang sebagai tantangan demokratis sekaligus pesaing ekonomi.

Mereka memanfaatkan atau mengkritik keterbukaan Eropa terhadap imigrasi dan keberagaman sosial, yang secara historis berkaitan dengan masa lalu kolonial Eropa, tetapi pada saat yang sama juga turut berkontribusi terhadap kemakmurannya.

Di sisi lain, kerusuhan yang disertai kekerasan saat ini juga dapat dijelaskan melalui sejumlah faktor internal. Pergeseran yang terlalu jauh dari kebijakan sosial-demokratis menuju kebijakan neoliberal telah menyebabkan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok kecil, sementara layanan sosial yang efektif tidak memperoleh pendanaan yang memadai.

Prancis merupakan contoh nyata dalam hal ini. Selama beberapa dekade terakhir, pemerintahan sayap kanan di negara tersebut telah mengurangi pajak bagi kelompok kaya sekaligus memangkas investasi dalam pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kepolisian, dan sistem peradilan.

Pada saat yang sama, utang publik yang sangat besar terus menumpuk, dan penyelesaiannya bergantung pada pemangkasan anggaran lebih lanjut.”

Krisis Energi dan Dampak Perang di Ukraina dan Iran

Selanjutnya, ketika ditanya mengenai dampak bersamaan dari perkembangan konflik di Ukraina dan Iran terhadap perekonomian Eropa, serta pandangan bahwa upaya Amerika Serikat untuk membendung kekuatan Rusia dan Iran telah membebankan biaya yang sangat besar kepada negara-negara Eropa, Finaud menjelaskan:

“Eropa kini menghadapi krisis energi yang serius beserta seluruh dampaknya, termasuk terhadap sektor pertanian, industri, dan jasa.

Krisis ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, agresi Rusia terhadap Ukraina, yang menyebabkan Eropa mengalihkan sumber pasokan minyak dan gasnya dari Rusia, yang menyediakan energi murah, ke Amerika Serikat dengan harga energi yang lebih mahal.

Kedua, perang yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Iran.

Trump tidak hanya membebankan sebagian besar tanggung jawab bantuan kepada Ukraina kepada negara-negara Eropa, tetapi pemerintahannya juga membuat Eropa, dan semakin banyak wilayah lain di dunia, menanggung dampak penutupan Selat Hormuz dan, baru-baru ini, Selat Bab el-Mandeb.

Meskipun situasi ini mungkin juga membawa dampak negatif bagi rakyat Amerika, Amerika Serikat dan Rusia, sebagai negara-negara eksportir utama, justru memperoleh keuntungan dari tingginya harga minyak dan gas.

‘Kesepakatan diesel’ yang baru-baru ini dicapai menjadi bukti adanya kolusi semacam itu.”

Peningkatan Belanja Militer dan Melemahnya Sistem Kesejahteraan Sosial

Menjawab pertanyaan mengenai peran pemangkasan anggaran kesejahteraan dan peningkatan belanja pertahanan dalam memperburuk krisis biaya hidup di Eropa, termasuk kelangkaan barang di pasar dan protes para petani, serta bagaimana perubahan prioritas tersebut mendorong model ekonomi berbasis kesejahteraan menuju “ekonomi perang”, diplomat Prancis itu mengatakan:

“Kecenderungan untuk mengurangi pengeluaran kesejahteraan sosial merupakan salah satu ciri utama kebijakan ekonomi neoliberal yang telah diterapkan selama beberapa dekade terakhir.

Kini, peningkatan anggaran militer, yang dalam beberapa kasus mencapai skala sangat besar, telah menambahkan dimensi baru pada kecenderungan tersebut.

Peningkatan belanja ini terjadi menyusul perang yang dilancarkan Rusia secara langsung terhadap Ukraina dan secara hibrida terhadap negara-negara Eropa dengan tujuan mengacaukan stabilitas mereka.

Sayangnya, sebagian besar opini publik Eropa telah terpengaruh oleh persepsi ancaman tersebut. Persepsi ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan politik mereka, sementara perusahaan-perusahaan industri pertahanan turut memperoleh keuntungan darinya.

Mengingat krisis dan defisit anggaran yang telah ada sebelumnya, peningkatan belanja militer hanya dapat dilakukan dengan mengorbankan pengeluaran sosial.”

Tekanan Perang terhadap Pertanian, Transportasi, dan Anggaran Pemerintah

Finaud kemudian menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah-pemerintah Eropa untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat perang, termasuk kenaikan harga pupuk kimia, bahan bakar, dan biaya transportasi.

Ia mengatakan: “Pemerintah tidak memiliki pilihan selain menanggapi tekanan dari berbagai kelompok masyarakat, yang terkadang berkembang menjadi tindakan kekerasan.

Sejumlah negara Eropa telah menurunkan pajak bensin, sementara negara-negara lainnya, termasuk Prancis, memberikan kompensasi kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak.

Langkah-langkah ini turut memperburuk krisis defisit anggaran. Meskipun demikian, dalam jangka panjang, kebijakan tersebut mungkin dapat mempercepat peralihan menuju energi terbarukan dan pertanian organik, atau mendorong negara-negara Eropa untuk mendiversifikasi sumber pasokan energi mereka.”

Utang Publik dan Ancaman Meningkatnya Ketidakpuasan Sosial

Pada akhir wawancara, Finaud ditanya mengenai pembiayaan perang yang diambil dari anggaran kesejahteraan dan bantuan sosial, serta langkah-langkah untuk mencegah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat melemahnya daya beli dan munculnya perasaan dikhianati oleh pemerintah.

Ia menjelaskan: “Sebagaimana kita lihat, situasi di sebagian besar negara sangat sulit. Terkadang, pemerintah, termasuk pemerintah Prancis, mengalihkan beban persoalan ini kepada generasi mendatang dengan meningkatkan utang publik.

Namun, pendekatan ini juga menimbulkan biaya akibat kenaikan suku bunga. Akibatnya, biaya bersih pembayaran utang dalam anggaran Prancis akan meningkat hingga lebih dari 90 miliar euro, jumlah yang sebanding dengan anggaran pertahanan dan lebih besar daripada anggaran pendidikan.

Karena itulah sejumlah politisi dan ekonom mengemukakan kemungkinan untuk mengubah jadwal pembayaran utang, membekukan pembayaran, atau bahkan menghapus sebagian utang tersebut.

Di Uni Eropa, perlu dilakukan pembahasan mengenai mekanisme yang dapat memberikan keringanan terhadap utang yang timbul dari investasi dalam produksi masa depan, sekaligus memberikan penalti terhadap utang yang berasal dari pengeluaran tidak produktif, seperti biaya administrasi dan pekerjaan di sektor publik.

Namun, bahkan langkah semacam ini pun akan membawa konsekuensi sosial.”