Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kementerian Informasi dan Penyiaran Pakistan pada Senin mengeluarkan pernyataan yang menolak kritik terbaru Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban, mengenai persoalan politik, keamanan, dan ekonomi Pakistan.

Pemerintah Pakistan menilai pernyataan Mujahid sebagai upaya mengalihkan perhatian dari persoalan utama yang menjadi sumber perselisihan kedua negara, yaitu keberadaan kelompok-kelompok bersenjata anti-Pakistan di wilayah Afghanistan.

Dalam salah satu bagian paling tegas dari pernyataannya, kementerian tersebut menyampaikan:

“Upaya rezim ini untuk memberikan pelajaran kepada pihak lain mengenai tata kelola pemerintahan dan hak-hak warga negara tampak tidak memiliki kredibilitas jika dilihat dari rekam jejaknya sendiri, khususnya pembatasan yang terus berlangsung terhadap pendidikan anak perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar.”

Dalam pernyataan tersebut, Islamabad secara khusus menggunakan istilah “rezim Taliban” untuk menyebut pemerintahan Afghanistan saat ini dan secara langsung menyoroti kebijakan Taliban yang melarang anak perempuan melanjutkan pendidikan.

Mujahid kepada Pakistan: Selesaikan Dahulu Masalah Dalam Negeri Kalian

Pernyataan pemerintah Pakistan muncul setelah Zabihullah Mujahid mengkritik para pejabat Islamabad yang terus mengaitkan persoalan dalam negeri Pakistan dengan Afghanistan.

Menurut Mujahid, pemerintah Pakistan tidak akan mampu menyelesaikan krisis domestiknya hanya dengan menyalahkan Afghanistan.

Ia menggambarkan situasi politik, keamanan, sosial, dan ekonomi Pakistan sebagai kondisi yang “mengkhawatirkan”.

Mujahid kemudian meminta para pejabat Pakistan mengambil langkah-langkah konstruktif untuk menyelesaikan berbagai persoalan internal, sekaligus menghormati pandangan dan hak-hak para politisi serta masyarakat Pakistan.

Menanggapi kritik tersebut, Islamabad justru menggunakan isu hak-hak warga negara untuk menyerang balik Taliban.

Pemerintah Pakistan menyatakan bahwa sebuah pemerintahan yang melarang anak perempuan memperoleh pendidikan tidak memiliki dasar yang kuat untuk memberikan nasihat kepada negara lain mengenai tata kelola pemerintahan.

Larangan bagi anak perempuan Afghanistan untuk melanjutkan pendidikan di atas tingkat sekolah dasar hingga kini masih diberlakukan.

Selain itu, laporan-laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mencatat berlanjutnya penahanan perempuan akibat persoalan pakaian serta berbagai pembatasan sosial lainnya.

Perselisihan Utama Tetap Berkaitan dengan Kelompok TTP

Meskipun persoalan hak-hak perempuan kini menjadi bagian dari perselisihan diplomatik, sumber utama ketegangan antara Kabul dan Islamabad tetap berkaitan dengan keberadaan kelompok Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

Pemerintah Pakistan menuduh anggota kelompok tersebut menggunakan wilayah Afghanistan untuk melakukan perekrutan, pelatihan, perencanaan, dan pelaksanaan serangan di Pakistan.

Sebaliknya, Taliban Afghanistan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak mengizinkan wilayah Afghanistan digunakan untuk melancarkan serangan terhadap negara lain.

Dalam pernyataan terbarunya, pemerintah Pakistan merujuk pada laporan ke-16 Tim Pemantau Sanksi Dewan Keamanan PBB.

Laporan yang diterbitkan pada Desember 2025 tersebut menyebutkan keberadaan sekitar 6.000 anggota TTP di Afghanistan dan turut mengkaji hubungan antara Taliban Afghanistan dan kelompok tersebut.

Kementerian Informasi Pakistan menegaskan bahwa temuan-temuan tersebut tidak dapat begitu saja dianggap sebagai propaganda Pakistan.

Menurut Islamabad, Taliban seharusnya tidak hanya membantah berbagai tuduhan, tetapi juga mengambil tindakan nyata yang dapat diverifikasi untuk menindak tempat-tempat perlindungan dan jaringan pendukung kelompok bersenjata di wilayah Afghanistan.

Islamabad: Kami Tetap Membuka Dialog, tetapi Menuntut Tindakan Nyata

Pemerintah Pakistan menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan dialog dengan Taliban Afghanistan. Namun, Islamabad menegaskan bahwa kemajuan hubungan kedua negara bergantung pada pelaksanaan komitmen Kabul dalam memberantas terorisme.

Dalam pernyataan resminya, pemerintah Pakistan menyampaikan: “Pakistan, sesuai dengan hukum internasional, akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi warga negaranya, mempertahankan kedaulatan, dan menjaga keutuhan wilayahnya.”

Ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir telah berkembang melampaui pernyataan-pernyataan politik dan meluas menjadi bentrokan perbatasan serta serangan udara.

Pakistan menuduh Taliban memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok bersenjata yang mengancam keamanan negaranya. Sebaliknya, Taliban menuduh Islamabad melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan Afghanistan.

Hak Pendidikan Anak Perempuan Menjadi Senjata Kritik Diplomatik

Namun, perselisihan terbaru antara kedua pihak memiliki perbedaan penting dibandingkan sebelumnya. Kali ini, Pakistan secara langsung menggunakan salah satu persoalan yang selama lima tahun terakhir menjadi sumber kritik internasional terbesar terhadap pemerintahan Taliban, yaitu penutupan sekolah bagi anak-anak perempuan.

Dengan demikian, perseteruan diplomatik antara Kabul dan Islamabad kini berkembang menjadi saling sindir mengenai hak-hak warga negara. Di satu sisi, Taliban meminta Pakistan menghormati hak-hak masyarakatnya dan menyelesaikan persoalan dalam negeri sendiri. Di sisi lain, Pakistan membalas dengan mempertanyakan kredibilitas Taliban dalam berbicara mengenai hak asasi manusia, sementara pemerintahannya masih memberlakukan larangan pendidikan bagi anak perempuan Afghanistan.

Perdebatan kedua negara tersebut akhirnya mengerucut pada sebuah sindiran politik: Taliban meminta Pakistan menghormati hak-hak warga negaranya, sementara Pakistan menjawab bahwa sebelum mengajari negara lain tentang hak-hak masyarakat, Taliban seharusnya terlebih dahulu memberikan pertanggungjawaban mengenai hak pendidikan anak-anak perempuan Afghanistan.