Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- — Perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah memasuki tahap strategis yang sangat sensitif bagi pemerintah AS. Pada saat yang sama, terjadi perubahan nyata dalam bahasa yang digunakan Gedung Putih.

Setelah selama berbulan-bulan menjanjikan kemenangan yang cepat dan menentukan, Presiden AS Donald Trump kini beralih menggunakan rentang waktu yang tidak pasti dan tenggat yang terus ditunda. Tenggat tersebut berkaitan langsung dengan pemilu paruh waktu Kongres AS yang dijadwalkan berlangsung pada awal November mendatang.

Menurut laporan Al Jazeera Net, perubahan pendekatan ini terjadi di tengah situasi medan perang dan kawasan yang kompleks. Perang Amerika Serikat melawan Iran hampir memasuki bulan ketujuh tanpa tercapainya kemenangan militer.

Pada saat yang sama, Selat Hormuz masih tertutup bagi lalu lintas kapal, sementara ancaman maritim di Selat Bab al-Mandab meluas. Di sisi lain, gelombang inflasi dan kenaikan harga terus menekan anggaran rumah tangga Amerika.

Para pakar dan politisi di Washington yang diwawancarai Al Jazeera Net menyampaikan pandangan berbeda mengenai perubahan pendekatan tersebut.

Sebagian besar menilai penundaan itu mencerminkan kebuntuan strategis, karena Amerika Serikat dinilai gagal mengubah keunggulan militernya menjadi hasil yang menentukan dan perang berubah menjadi konflik berkepanjangan dengan biaya tinggi. Kondisi ini, menurut pandangan tersebut, dapat mendorong Partai Republik menghadapi kerugian besar dalam pemilu.

Sebaliknya, kelompok lain melihat sikap Trump sebagai manuver yang diperhitungkan, dengan mengandalkan tekanan bertahap terhadap ekonomi Iran sekaligus menghindari keterlibatan dalam perang darat sebelum pemilu AS. Harapannya, setelah pemungutan suara selesai, perang terhadap Iran dapat kembali ditingkatkan untuk mencapai hasil akhir.

Warga Amerika di antara Perangkap Pemilu dan Mahalnya Biaya Hidup

Pemilu paruh waktu Kongres AS telah menjadi salah satu faktor terpenting dalam perhitungan pemerintah Amerika.

Para pengambil keputusan di Washington kini menghadapi semacam referendum publik mengenai biaya perang melawan Iran, dampak ekonominya, serta tingkat keberhasilan perang tersebut.

Ketika kebijakan luar negeri Amerika secara langsung memengaruhi kantong warga dan harga kebutuhan sehari-hari, persoalan tersebut dapat menjadi faktor penting dalam membentuk opini publik dan menentukan nasib partai yang memegang mayoritas.

Dalam konteks ini, Osama Abu Irshaid, penulis dan peneliti politik yang berbasis di Washington, membahas dilema yang dihadapi Trump.

Menurutnya, Partai Republik menghadapi risiko kekalahan besar dalam pemilu akibat perang melawan Iran dan dampaknya, termasuk meningkatnya inflasi serta menurunnya daya beli warga Amerika.

Abu Irshaid mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa berdasarkan sejumlah estimasi, 37 persen keluarga Amerika membayar pengeluaran bulanan menggunakan kartu kredit. Artinya, lebih dari sepertiga masyarakat Amerika bergantung pada utang untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Ia menambahkan bahwa sejumlah jajak pendapat kini bahkan membuka kemungkinan Partai Republik kehilangan mayoritas di DPR dan mungkin juga Senat.

Situasi seperti itu, menurutnya, dapat melumpuhkan agenda legislasi Trump dan menyeret pemerintahannya ke dalam pertarungan panjang dengan Partai Demokrat mengenai anggaran dan kebijakan publik.

Trump Berusaha Membeli Waktu hingga Pemilu

Akibat kekhawatiran tersebut, Trump berusaha kembali memobilisasi basis tradisionalnya dengan janji optimistis mengenai penurunan harga setelah pemilu.

Abu Irshaid menilai janji-janji itu tidak memiliki dasar yang kuat dan tujuan utamanya adalah membangkitkan harapan di kalangan pemilih ragu-ragu serta independen yang tidak puas, sehingga dapat mengurangi skala kerugian politik yang mungkin terjadi.

Analisis tersebut sejalan dengan pandangan Michael Hanna, Direktur Program Amerika Serikat di International Crisis Group.

Menurut Hanna, Trump selama ini berusaha memengaruhi opini publik dan pasar melalui pernyataan-pernyataan yang terkadang tidak sejalan dengan realitas militer dan diplomatik.

Ia mengatakan perang melawan Iran telah kehilangan popularitas, sementara biaya ekonominya memberikan tekanan besar terhadap para pemilih.

Hal tersebut membuat Trump sangat berhati-hati untuk kembali ke perang berskala penuh karena khawatir terhadap konsekuensi politiknya.

Dalam kondisi sekarang, menurut Hanna, Trump mengandalkan terciptanya ketenangan relatif dan sementara hingga November, sembari terus memberikan tekanan ekonomi kepada Iran melalui sanksi serta konflik militer dengan intensitas rendah.

Pandangan Berbeda: Trump Sedang Menjalankan Manuver yang Diperhitungkan

Sebaliknya, David Des Roches, mantan pejabat Departemen Pertahanan AS, menilai tenggat waktu yang tidak jelas dari Trump merupakan bagian dari sebuah manuver yang diperhitungkan.

Ia mengatakan pengalaman Trump pada awal perang—ketika menetapkan tenggat dua minggu untuk mencapai hasil akhir tetapi tidak memenuhinya—membuat Presiden AS kini menghindari jadwal yang ketat dan mengikat.

Jadwal semacam itu, menurut Des Roches, dapat membatasi ruang geraknya dan menimbulkan tekanan politik ketika ia gagal memenuhi tenggat yang telah dijanjikan.

Des Roches mengatakan basis pendukung Partai Republik pada dasarnya ingin pembicaraan mengenai perang melawan Iran dikurangi sebanyak mungkin agar biaya politiknya dalam pemilu juga menurun.

Menurutnya, Trump berusaha mengecilkan arti pertempuran dengan mengatakan bahwa perang melawan Iran tidak terlalu mengganggunya.

Des Roches menilai upaya tersebut sampai batas tertentu berhasil karena berita mengenai perang melawan Iran tidak lagi selalu berada di posisi teratas media Amerika.

Ia juga menunjuk apa yang disebutnya sebagai keberhasilan pemerintah AS dalam membatasi dampak inflasi akibat perang.

Menurutnya, harga bensin tetap beberapa dolar per galon lebih rendah dibandingkan angka yang sempat diperkirakan ketika Selat Hormuz ditutup.

Ia juga menunjuk kestabilan Wall Street di tingkat yang sangat tinggi, yang menurutnya membantah perkiraan mengenai keruntuhan finansial.

Dilema Perang Berkepanjangan dan Kegagalan Meraih Kemenangan

Namun kebijakan Amerika menghadapi persoalan lain yang melampaui masalah penundaan dan janji-janji politik, yakni tantangan langsung di medan perang.

Keunggulan udara Amerika tidak mampu mengakhiri perang yang kini telah memperoleh dimensi regional dan semakin kompleks.

Hampir tujuh bulan perang melawan Iran, menurut analisis tersebut, menunjukkan bahwa serangan udara telah mencapai batas kemampuannya, tetapi belum mampu mematahkan perlawanan Teheran.

Kini Washington menghadapi dilema mengenai kemungkinan serangan darat dan biaya besar yang menyertainya.

Scott Lucas, profesor ilmu politik dan hubungan internasional di University of Birmingham, menjelaskan bahwa Amerika Serikat belum mampu menentukan hasil perang di darat.

Menurutnya, hal itu bisa disebabkan kurangnya kedalaman militer yang diperlukan di lapangan, atau merupakan keputusan sadar untuk menghindari eskalasi mengingat potensi konsekuensinya yang sangat besar.

Mengapa Washington Tidak Memulai Perang Darat?

Dalam wawancara dengan Al Jazeera Net, Lucas mengatakan bahwa pada akhir Maret dan awal April lalu terdapat pembahasan penting di Pentagon mengenai kemungkinan mengalihkan operasi dari serangan udara menuju operasi darat, termasuk kemungkinan operasi terhadap Pulau Kharg, pusat minyak Iran.

Namun, menurutnya, para komandan militer AS memberikan peringatan keras mengenai sulitnya mengalahkan pasukan Iran dalam operasi darat.

Mereka juga disebut memperingatkan bahwa respons rudal Iran dapat berlangsung dalam skala sangat besar sehingga persediaan rudal pencegat pertahanan AS mungkin tidak cukup untuk menghadapi serangan tersebut sekaligus melindungi pangkalan-pangkalan penting.

Osama Abu Irshaid menyampaikan pandangan serupa.

Menurutnya, persoalan Amerika bukanlah ketiadaan kapasitas militer secara absolut, melainkan ketiadaan kemauan nasional untuk memobilisasi kapasitas tersebut.

Ia mengatakan perang saat ini melawan Iran merupakan perang pilihan yang tidak secara langsung mengancam keberadaan nasional Amerika.

Untuk memasuki perang semacam itu secara serius, menurutnya, AS harus mengubah ekonominya menjadi ekonomi perang dan bahkan mengalihkan industri seperti pabrik otomotif untuk produksi amunisi—sesuatu yang menurutnya sulit dilakukan Trump dari sisi konstitusional dan politik.

Abu Irshaid juga merujuk laporan The New York Times yang menurutnya menunjukkan bahwa Trump memulai perang dengan mengandalkan perkiraan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang kemenangan yang cepat dan mudah.

Ia menegaskan bahwa mobilisasi militer berskala besar terhadap Iran dapat sangat menguras kemampuan Amerika dan melemahkan posisi negara tersebut dalam persaingan strategis dengan China dan Rusia. Namun Des Roches tidak sependapat.

Ia menilai sikap menahan diri militer Amerika hanyalah fase sementara yang ditentukan oleh kondisi pemilu.

Menurutnya, Trump memilih berhati-hati sebelum pemilu dan lebih menonjolkan capaian ekonomi untuk menghindari eskalasi. Tetapi setelah pemilu selesai, ia diperkirakan akan mengevaluasi kembali situasi medan perang dan mungkin meningkatkan kembali intensitas perang terhadap Iran.

Des Roches menilai pada saat itu Trump dapat memanfaatkan tekanan ekonomi terhadap Iran, yang menurutnya terlihat dari penurunan nilai rial Iran.

Blokade: Strategi Pengikisan atau Kebingungan Politik?

Di kalangan para pakar masih terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah Washington menjalankan rencana terukur untuk mengikis Iran secara bertahap, atau justru terjebak dalam perang tanpa visi strategis dan alat yang memadai untuk meraih kemenangan.

David Des Roches menilai kebijakan Trump bukan menunjukkan kebingungan, tetapi berlandaskan prinsip strategi besar klasik Amerika yang menggabungkan blokade ekonomi dengan tekanan militer untuk membatasi kemampuan lawan.

Untuk mendukung pandangannya, ia mengutip sejumlah contoh sejarah.

Ia menyebut blokade terhadap negara-negara bagian selatan dalam Perang Saudara Amerika, yang dimaksudkan untuk membatasi gerakan mereka dan melemahkan ekonomi mereka.

Ia juga menyinggung blokade laut terhadap Kekaisaran Jerman selama Perang Dunia I yang, meskipun tentara Jerman masih menguasai wilayah luas di Eropa, pada akhirnya turut mendorong keruntuhan internal Jerman.

Ia juga merujuk pada blokade terhadap Jepang serta pemutusan akses negara tersebut terhadap bahan bakar dalam Perang Dunia II.

Menurut mantan pejabat AS tersebut, peningkatan sanksi primer dan sekunder terhadap Iran merupakan inti dari strategi akumulatif ini.

Ia menilai perbedaan antara ucapan Trump—yang terkadang mengancam perang dan di waktu lain lebih menekankan ekonomi—tidak lebih dari pengelolaan beberapa jalur kebijakan secara bersamaan.

Trump, menurutnya, hanya menonjolkan salah satu jalur sesuai kondisi pada saat itu.

Sebaliknya, Scott Lucas menolak pandangan tersebut.

Ia mengatakan pemerintah Amerika sebenarnya tidak memiliki taktik maupun strategi terpadu yang mampu menghubungkan instrumen-instrumennya dengan tujuan akhir.

Lucas mempertanyakan kebijakan Gedung Putih yang menghindari pemberian hukuman terhadap China, meskipun negara tersebut terus membeli minyak Iran.

Menurutnya, hal itu membuat blokade ekonomi terhadap Iran tetap tidak sempurna.

Ia juga menilai Trump menciptakan “realitas alternatif” bagi para pemilih dengan mengklaim mengendalikan Selat Hormuz dan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, sementara menurut laporan tersebut Selat Hormuz masih tetap tertutup.

Serangan Yaman terhadap Arab Saudi, termasuk serangan terhadap jalur pipa East-West, juga terus berlangsung.

Menurut Lucas, perkembangan tersebut melemahkan narasi bahwa situasi berada di bawah kendali dan menunjukkan tidak adanya visi yang konsisten.

Michael Hanna juga memperingatkan adanya semacam dilema yang berbalik.

Menurutnya, semakin berhasil tekanan ekonomi terhadap Iran terlihat, semakin besar pula insentif Teheran untuk mematahkan ketenangan sementara tersebut.

Iran, katanya, memahami pentingnya kalender politik AS dan dapat menggunakan berbagai instrumen yang dimilikinya serta meningkatkan ketegangan untuk memengaruhi peluang Partai Republik dalam pemilu mendatang.

Membeli Waktu dan Menyusutnya Mayoritas Republik

Di tengah hilangnya prospek kemenangan cepat, Trump beralih pada janji-janji finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menarik pemilih Amerika.

Hal ini mendorong para analis menelaah kemungkinan hubungan antara kepentingan pribadi Trump dengan kepentingan nasional Amerika.

Des Roches menilai janji Trump untuk membayar 5.000 dolar AS kepada setiap warga dewasa Amerika jika Partai Republik mempertahankan kendali atas kedua kamar Kongres sebagai sebuah taruhan politik yang relatif aman.

Mayoritas Partai Republik di DPR sangat rapuh dan hanya unggul tiga kursi atas Demokrat, sementara sejumlah estimasi dan jajak pendapat menyebut Demokrat berpeluang merebut setidaknya 10 kursi.

Mantan pejabat Pentagon itu mengatakan Trump mengajukan insentif tersebut dengan kesadaran bahwa syarat-syarat untuk mewujudkannya mungkin tidak akan terpenuhi.

Dengan demikian, menurut analisis Des Roches, Trump dapat terhindar dari beban memenuhi janji tersebut sekaligus dari persoalan finansial struktural yang berpotensi membebani Partai Republik selama bertahun-tahun.

Des Roches pada akhirnya menyimpulkan bahwa Trump lebih memikirkan warisan pribadinya dibandingkan masa depan Partai Republik.

Karena itu, menurutnya, setelah pemilu paruh waktu Trump dapat melanjutkan perang melawan Iran sebagai bagian dari persoalan warisan politik pribadinya, sementara konsekuensi politiknya akan diwariskan kepada kandidat Partai Republik dalam pemilu presiden 2028.

“Trump Membeli Waktu, tetapi Tidak Memiliki Jalan Keluar”

Namun pendekatan tersebut, menurut para pengkritiknya, akan membawa konsekuensi besar bagi kebijakan dalam dan luar negeri Amerika.

Abu Irshaid memperingatkan bahwa Trump sedang membeli waktu tanpa memiliki jalan keluar yang nyata.

Menurutnya, mundur tanpa mendapatkan hasil sementara Iran tetap menguasai Hormuz dan ancaman di Bab al-Mandab berlanjut akan memperkuat pengaruh Iran terhadap perdagangan global.

Dalam kondisi tersebut, ia mengatakan Trump berpotensi tercatat dalam sejarah sebagai pemilik sebuah “perang bodoh”, istilah yang sebelumnya juga digunakan Trump sendiri untuk menggambarkan perang yang dilancarkan presiden-presiden Amerika terdahulu di Irak dan Afghanistan.

Scott Lucas juga menilai citra kekuatan Amerika yang ingin ditampilkan Trump telah mengalami kerusakan di tingkat regional.

Menurutnya, sejumlah ibu kota negara-negara Teluk merasa kecewa karena Washington tidak menyelesaikan misinya setelah memulai perang terhadap Iran.

Situasi ini, katanya, telah melemahkan kebebasan pelayaran internasional yang selama ini menjadi prinsip utama kawasan dan membuka peluang bagi Beijing untuk memperluas kerja sama regional serta mengisi kekosongan strategis yang muncul akibat keraguan Amerika.

Perang Iran, Persoalan yang Ditunda hingga Setelah Pemilu

Kesimpulan dari berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa perpanjangan tenggat waktu oleh Donald Trump dan keterkaitan nasib perang melawan Iran dengan pemilu paruh waktu lebih mencerminkan penundaan sebuah kebuntuan hingga setelah pemungutan suara daripada sebuah strategi menuju kemenangan.

Apakah pemilu akan membawa Demokrat memperoleh kekuatan lebih besar dan membatasi ruang gerak pemerintahan Trump, atau justru mendorong Trump menuju petualangan militer baru untuk mempertahankan warisan politik pribadinya, tulisan tersebut menilai janji kampanye tidak dapat mengubah kondisi geografis Iran maupun persoalan keterbatasan rudal dan amunisi.

Biaya perang berkepanjangan, menurunnya daya tangkal, dan kegagalan mencapai hasil akhir kini telah berubah menjadi tagihan yang, menurut analisis tersebut, pada akhirnya harus dibayar Washington.

Setelah debu pemilu mereda dan konsekuensi regional maupun internasional perang melawan Iran semakin terlihat, tagihan itu disebut tidak akan lagi dapat diabaikan.