Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Uzbekistan, bersamaan dengan peringatan 35 tahun kemerdekaannya dari Uni Soviet, tengah menghidupkan kembali warisan peradabannya sekaligus menjalani berbagai transformasi politik dan ekonomi.
Menurut laporan FivePillars, wilayah ini sepanjang sejarah memiliki posisi penting dalam peradaban Islam. Kota-kota tua bercorak Persia seperti Bukhara dan Samarkand menjadi tempat lahirnya ulama besar seperti Imam Bukhari dan Tirmidzi, sekaligus menjadi pusat mazhab Hanafi, tasawuf, ilmu pengetahuan, dan filsafat.
Setelah Uni Soviet runtuh pada 1991 dan referendum digelar, Uzbekistan menyatakan kemerdekaan. Islam Karimov kemudian menjadi presiden pertama. Bagi masyarakat negara itu, peristiwa tersebut dipandang sebagai upaya merebut kembali identitas nasional dan keagamaan setelah puluhan tahun berada di bawah sistem ateisme komunis.
Perlawanan Ulama di Era Ateisme Soviet
Masa kekuasaan Soviet membawa dampak besar terhadap kehidupan keagamaan di Asia Tengah. Masjid-masjid ditutup, ulama dipenjara, dan ateisme dijadikan ideologi resmi.
Namun demikian, keberanian sejumlah tokoh seperti Muhammadjan Hindustani (1892–1989), yang membentuk kelompok-kelompok pengajian secara rahasia untuk meneruskan ilmu-ilmu Islam kepada generasi berikutnya, disebut berhasil menjaga agar Islam tidak sepenuhnya padam.
Tokoh lain seperti Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf juga berupaya memperjuangkan otonomi lembaga-lembaga keagamaan. Sementara aktivis seperti Abdulqadir Shakuri mendirikan sekolah-sekolah Islam modern. Shakuri kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada masa represi Stalin dengan tuduhan melakukan propaganda anti-Soviet dan akhirnya meninggal dunia.
Bayang-Bayang Otoritarianisme Karimov dan Penindasan Organisasi Keagamaan
Setelah merdeka, meskipun terbuka ruang untuk memulihkan identitas keagamaan, Islam Karimov—yang sebelumnya merupakan pejabat Partai Komunis—membangun pemerintahan yang sangat sekuler dan otoriter serta tetap mencurigai gerakan-gerakan Islam independen.
Dengan menjadikan perang saudara di Tajikistan dan munculnya kelompok-kelompok bersenjata sebagai alasan, pemerintah menerapkan langkah-langkah represif.
Menurut laporan Human Rights Watch, pada periode tersebut ribuan Muslim dipenjara dan disiksa karena melakukan aktivitas keagamaan di luar pengawasan pemerintah.
Salah satu titik paling kelam terjadi pada Mei 2005 di Andijan, ketika pasukan pemerintah menewaskan ratusan demonstran yang tidak bersenjata.
Keterbukaan pada Era Mirziyoyev dan Perhatian terhadap Warisan Islam
Setelah Karimov meninggal pada 2016 dan Shavkat Mirziyoyev menjadi presiden, jalan reformasi mulai terbuka.
Ratusan tahanan keagamaan dibebaskan dan pemerintah Tashkent mulai secara luas mempromosikan warisan peradaban Islam negara tersebut.
Salah satu puncaknya adalah pembukaan Pusat Peradaban Islam di Tashkent pada Maret 2026.
Kompleks besar itu mencakup pusat penelitian, perpustakaan, dan museum, serta menyimpan manuskrip Al-Qur’an kuno yang terkenal dan dinisbatkan kepada masa Khalifah Utsman bin Affan.
Langkah itu menggambarkan perubahan besar dari sikap antiagama era Soviet menuju investasi negara dalam menampilkan kembali warisan peradaban Islam.
Transformasi Ekonomi dan Kontradiksi antara “Identitas Sejarah” dan “Kebebasan Beragama”
Uzbekistan, sebagai negara berpenduduk terbesar di Asia Tengah dengan sekitar 37 juta jiwa, juga mengalami perubahan ekonomi yang signifikan.
Liberalisasi sistem valuta asing, reformasi perpajakan, dan penghentian praktik kerja paksa anak-anak di perkebunan kapas disebut sebagai sejumlah capaian penting pada era ini.
Menurut Mirziyoyev dalam peringatan hari kemerdekaan, investasi asing tahunan yang sebelumnya hanya sekitar 2–3 miliar dolar AS, kini meningkat menjadi 40–50 miliar dolar AS. Uzbekistan juga tengah menempuh jalur pembangunan di bidang energi, industri, dan teknologi.
Namun, di tengah berbagai kemajuan tersebut, kondisi nyata masyarakat Muslim tetap kompleks.
Konstitusi Uzbekistan masih menegaskan prinsip negara sekuler dan pemisahan agama dari pemerintahan.
Laporan sejumlah lembaga hak asasi manusia menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada 2025, proses hukum, denda, dan hukuman penjara terhadap Muslim independen masih terus terjadi.
Kasus-kasus tersebut antara lain berkaitan dengan pengajaran agama yang tidak terdaftar atau penyampaian keyakinan secara damai, dengan menggunakan undang-undang anti-ekstremisme yang dinilai luas dan ambigu.
Situasi itu menciptakan sebuah kontradiksi yang jelas.
Pemerintah Uzbekistan dengan bangga mengangkat tokoh-tokoh besar seperti Imam Bukhari, Abu Mansur al-Maturidi, serta manuskrip Al-Qur’an bersejarah, bahkan mengalokasikan anggaran besar untuk melestarikan warisan tersebut.
Namun, pada saat yang sama, aktivitas keagamaan independen yang dilakukan Muslim biasa masih dapat dipandang sebagai ancaman.
Dengan kata lain, struktur pemerintahan Tashkent dinilai lebih nyaman dengan “Islam sebagai museum dan warisan sejarah” daripada dengan “Islam sebagai kekuatan sosial yang hidup dan independen.”
Secara keseluruhan, kondisi masyarakat Islam tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pemugaran makam, pembangunan museum megah, atau angka pertumbuhan ekonomi.
Dalam ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, keadilan serta perlakuan yang adil terhadap manusia merupakan dasar dari pemerintahan yang baik.
Setelah 35 tahun, salah satu pencapaian terbesar Uzbekistan adalah kenyataan bahwa Islam tetap bertahan dan hidup setelah melewati masa komunisme.
Namun pertanyaan mendasarnya masih tetap sama:
Apakah pada masa depan keyakinan tersebut juga akan diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang secara bebas?
Komentar Anda