Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Susan Ferguson, Perwakilan Khusus UN Women di Afghanistan, memperingatkan bahwa di tengah meningkatnya kebutuhan perempuan Afghanistan terhadap dukungan kemanusiaan dan sosial, pemangkasan anggaran internasional telah mengancam keberlangsungan banyak organisasi yang bergerak di bidang perempuan.
Menurut Ferguson, lebih dari separuh dari 74 organisasi perempuan yang disurvei UN Women pada April lalu kemungkinan akan terpaksa menghentikan kegiatan atau bahkan tutup sepenuhnya pada tahun depan akibat berkurangnya bantuan keuangan.
“Lebih dari separuh dari 74 organisasi perempuan yang disurvei UN Women pada April tahun ini kemungkinan akan menghentikan kegiatan atau tutup sepenuhnya pada tahun depan akibat berkurangnya bantuan,” kata Ferguson.
Peringatan tersebut muncul ketika berbagai kajian Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan meningkatnya keterasingan, rasa takut, serta menurunnya harapan di kalangan perempuan dan anak perempuan Afghanistan.
Menjelang peringatan lima tahun kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan, Ferguson mengatakan bahwa apa yang dialami perempuan dan anak perempuan Afghanistan selama periode tersebut merupakan kondisi yang “tidak memiliki preseden di dunia modern”.
Ia menambahkan bahwa otoritas de facto Taliban secara sistematis telah menghapus hak-hak perempuan dan anak perempuan dari tahun ke tahun dengan menerbitkan lebih dari 100 dekret.
Sejak kembali berkuasa, Taliban memberlakukan pembatasan luas terhadap pendidikan, pekerjaan, mobilitas, dan partisipasi sosial perempuan. Anak perempuan hingga kini dilarang melanjutkan pendidikan di atas kelas enam, sementara perempuan tidak diperbolehkan menempuh pendidikan di universitas. Mereka juga dilarang atau dibatasi secara ketat untuk bekerja di berbagai sektor.
Perwakilan UN Women menegaskan bahwa masyarakat internasional harus menempatkan hak-hak perempuan dan anak perempuan sebagai isu utama dalam setiap proses perundingan maupun interaksi dengan Taliban.
Humaira Ibrahim, aktivis hak asasi manusia, juga mengatakan bahwa tekanan internasional terhadap Taliban harus dilakukan secara “terpadu dan serius”. Menurutnya, apabila negara-negara dunia benar-benar menempatkan hak perempuan dan anak perempuan sebagai prioritas dalam negosiasi, masih terdapat peluang untuk mendorong perubahan terhadap sejumlah kebijakan Taliban.
Sementara itu, sejumlah perempuan Afghanistan mengatakan bahwa pembatasan yang berlangsung selama lima tahun telah meninggalkan dampak mendalam terhadap kehidupan mereka sekaligus mengikis harapan akan masa depan.
Peringatan mengenai ancaman penutupan lembaga-lembaga pendukung perempuan muncul ketika kebutuhan perempuan Afghanistan terhadap layanan hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan justru semakin meningkat.
Kondisi tersebut berpotensi menciptakan krisis berlapis bagi perempuan Afghanistan. Di satu sisi mereka menghadapi berbagai pembatasan yang diberlakukan Taliban, sementara di sisi lain akses terhadap lembaga-lembaga yang selama ini memberikan bantuan dan perlindungan juga semakin berkurang akibat menyusutnya pendanaan internasional.
Komentar Anda