Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menjelang bulan suci Ramadan, bersamaan dengan pengumuman hari Kamis sebagai hari pertama Ramadan oleh sejumlah marja terkemuka Syiah Afghanistan, kembali mengemuka perbedaan fikih antara pengikut mazhab Hanafi dan Ja‘fari terkait rukyat hilal dan beberapa hukum puasa; perbedaan yang pada tahun-tahun sebelumnya dalam beberapa kasus berujung ketegangan dan insiden yang mengkhawatirkan.
Afghanistan adalah negara tempat para pengikut dua mazhab besar Islam, Hanafi dan Ja‘fari, hidup berdampingan.
Meski kedua mazhab memiliki kesamaan dalam prinsip akidah, terdapat perbedaan dalam beberapa cabang fikih, termasuk tata cara salat, rukyat hilal, serta hukum qadha atau berbuka puasa dalam kondisi safar atau sakit; perbedaan yang secara fikih bersandar pada sumber-sumber Islam yang sahih.
Namun demikian, laporan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus perbedaan fikih ini dijadikan alasan tekanan terhadap Syiah. Di antaranya, Muhammad Mohaqiq, pemimpin Partai Wahdat Rakyat Afghanistan, dalam sebuah catatan melaporkan perlakuan Taliban terhadap seorang warga Syiah di provinsi Ghor; orang tersebut karena sakit dan perjalanan berbuka sesuai fikih Ja‘fari, tetapi menurutnya ditangkap, disiksa, dan diarak di kota oleh aparat Taliban.
Demikian pula pada Idulfitri tahun lalu, sumber lokal di kota-kota seperti Mazar-e Sharif, Herat, dan Kabul melaporkan sejumlah komandan Taliban mencegah pelaksanaan salat Id pada hari yang ditentukan Syiah dan melarang beberapa imam memimpin salat. Menanggapi pembatasan tersebut, Ayatullah Salehi Modarres, ketua Dewan Ulama Syiah Afghanistan, menegaskan: “Tidak seorang pun berhak melarang kami menjalankan syiar agama kami.”
Pada saat yang sama, beberapa ulama Syiah mengusulkan pembentukan “komite rukyat bersama” yang terdiri dari ulama Syiah dan Sunni untuk menentukan awal dan akhir Ramadan serta Idulfitri guna mencegah perbedaan dan ketegangan; namun hingga kini belum ada laporan bahwa usulan tersebut direalisasikan.
Kekhawatiran ini muncul sementara laporan lembaga-lembaga HAM juga menyoroti kondisi Syiah, khususnya Ismailiyah.
Lembaga HAM “Rawadari” dalam laporannya menyatakan bahwa setelah Taliban kembali berkuasa, tercatat kasus pemaksaan pindah mazhab, pembatasan keagamaan, dan tekanan terorganisir terhadap Syiah Ismailiyah di provinsi Badakhshan Afghanistan. Laporan Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) juga menyebut adanya pemaksaan agama dan tekanan terhadap anggota komunitas Ismailiyah.
Rangkaian peristiwa ini membuat sebagian komunitas Syiah Afghanistan menjelang Ramadan khawatir pembatasan dan perlakuan tahun-tahun sebelumnya akan terulang; khususnya dalam penetapan awal dan akhir Ramadan serta pelaksanaan salat Idulfitri.
Di sisi lain, warga di provinsi mayoritas Syiah Bamiyan juga mengungkapkan kekhawatiran ekonomi. Mereka memperingatkan bahwa dalam kondisi meluasnya kemiskinan dan pengangguran, kemungkinan kenaikan harga bahan pangan selama Ramadan dapat menambah tekanan bagi keluarga.
Kini pertanyaan yang muncul di ruang publik Afghanistan adalah: apakah Taliban pada Ramadan mendatang akan mengambil kebijakan berbasis toleransi dan penghormatan terhadap keragaman fikih serta menghormati fikih Ja‘fari sebagaimana diminta ulama Syiah, atau pendekatan pembatasan tahun-tahun sebelumnya akan kembali terulang?
Jawaban atas pertanyaan ini bukan hanya penting bagi komunitas Syiah, tetapi juga menentukan masa depan koeksistensi keagamaan dan persatuan Islam di Afghanistan.
Your Comment