Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ustaz Sayyid Mujtaba Nourmofidi, pengajar Hauzah Ilmiah Qom dan Ketua Pusat Riset Fikih Kontemporer, dalam wawancara dengan ABNA mengatakan: “Hubungan antara kebebasan berpendapat dan batas legitimasi kritik dengan tindakan yang mengancam keamanan publik merupakan salah satu pertanyaan paling mendasar dalam bidang fikih politik, dan hingga hari ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai legitimasi pemerintahan.”
Sirah Imam Ali as dalam pemerintahan: teori politik yang solutif
Ustaz Nourmofidi menjelaskan pentingnya isu ini dengan mengatakan: “Penguasa dan pemerintahan selalu berhadapan dengan para penentang, dan pertanyaan utamanya adalah bagaimana harus bersikap terhadap mereka. Dalam mazhab Ahlulbait (as), persoalan ini memiliki posisi yang sangat penting, dan untuk menjawabnya kita harus merujuk kepada sirah Amirul Mukminin Ali as, karena sirah beliau bukan sekadar laporan sejarah, melainkan sebuah teori politik yang solutif.”
Ia menambahkan: “Amirul Mukminin as menghadapi berbagai jenis penentang dengan pendekatan yang berbeda-beda; mulai dari toleransi dan dialog, hingga tindakan tegas demi menjaga keadilan dan sistem Islam.”
Bagaimana Imam Ali as menghadapi para penentang politik?
Ustaz hauzah ini, dengan menyinggung tiga tingkatan penentang dalam pemerintahan Imam Ali as, mengatakan: “Penentang ideologis adalah mereka yang hanya memiliki perbedaan keyakinan; Imam menghadapi mereka dengan pendekatan persuasif. Para pengkritik politik adalah mereka yang menentang keputusan-keputusan Imam, dan terhadap mereka Imam bersikap dengan logika dan toleransi. Namun penentang keamanan adalah mereka yang mengancam keamanan masyarakat, dan terhadap kelompok ini dilakukan tindakan tegas.”
Nourmofidi menambahkan: “Contoh paling jelas dari tiga tahapan ini adalah sikap Imam terhadap kaum Khawarij, yang bermula dari perbedaan pemikiran dan pada akhirnya berujung pada pemberontakan bersenjata di Nahrawan.”
Prinsip-prinsip yang mengatur perilaku politik Amirul Mukminin as
Ia menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam perilaku politik Amirul Mukminin as sebagai berikut: “Keadilan, menjaga sistem Islam, memperhatikan kemaslahatan umum, dan menjunjung martabat manusia adalah empat prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan Alawi. Imam Ali as bahkan dalam menghadapi musuh-musuhnya tetap menjaga martabat manusia dan tidak pernah keluar dari koridor keadilan.”
Nourmofidi melanjutkan: “Pada masa kini pun, pemerintahan Islam harus menjadikan pola ini sebagai landasan agar tercipta keseimbangan antara kebebasan dan keamanan, serta untuk mencegah terulangnya tindakan-tindakan yang bersifat subjektif.”
Tujuan utama pemerintahan Amirul Mukminin as adalah membimbing manusia
Sayyid Mujtaba Nourmofidi dalam penutup pernyataannya mengatakan: “Tujuan utama pemerintahan Amirul Mukminin as adalah membimbing manusia menuju kebahagiaan sejati dan kedekatan dengan Allah, dan tujuan ini harus tercermin dalam seluruh perilaku politik, budaya, dan sosial. Di masa kini, ketika bentuk-bentuk baru ancaman dan oposisi bermunculan, sirah Imam Ali as dapat menjadi panduan praktis bagi sistem-sistem pemerintahan berbasis agama agar mampu mengelola konflik dengan tetap menjaga keamanan dan martabat manusia.”
Your Comment