Menurut kantor berita Abna, mengutip Arabi 21, Moulana Abdullah Mohamed Darf, Menteri Kehakiman Sudan, menuduh UEA memainkan peran fungsional dalam melayani kepentingan kekuatan internasional yang berupaya mendominasi kekayaan Sudan dan mendapatkan pengaruh di benua Afrika.
Darf menekankan bahwa Angkatan Bersenjata Sudan telah berhasil menguasai sekitar 80% wilayah Sudan, dan sisa-sisa milisi bersenjata lainnya tidak lagi memiliki pengaruh di sebagian besar wilayah Sudan.
Menteri Sudan tersebut menggambarkan kejahatan milisi RSF di kota-kota seperti Fasher dan Geneina sebagai "di luar imajinasi" dan menekankan bahwa pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan mereka sebelum mereka menyerahkan senjata sepenuhnya. Dia menambahkan bahwa rakyat Sudan tidak akan menerima kehadiran politik atau militer mereka karena sejarah berdarah dan pelanggaran hak-hak sipil oleh mereka.
Darf mengisyaratkan bahwa Sudan telah "ditikam dari belakang" oleh beberapa negara regional, terutama UEA dan Chad. Dunia Arab dan komunitas internasional juga telah lalai dalam meminta pertanggungjawaban milisi bersenjata atas kejahatan mereka.
Dia menambahkan bahwa Mesir telah memainkan peran positif dalam mendukung persatuan Sudan di bawah kepemimpinan angkatan bersenjatanya, dan Arab Saudi, bekerja sama dengan AS, sedang mengejar inisiatif perdamaian, dan pemerintah Sudan menyikapi upaya-upaya ini secara positif dengan harapan mencapai perdamaian sejati di Sudan yang bersatu.
Sudan telah menyaksikan konflik bersenjata besar antara Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat sejak pertengahan 2023, yang telah menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga sipil dan penghancuran infrastruktur secara luas di daerah-daerah seperti Fasher, Geneina, Khartoum, dan Omdurman.
Pemerintah Sudan telah melayangkan kritik keras terhadap peran UEA dalam krisis ini, menggambarkannya sebagai faktor destabilisasi di negara tersebut dan upaya untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan investasi sektor swasta demi kepentingan pengaruh regional dan internasional. Khartoum juga menuduh beberapa negara regional lainnya berusaha mencampuri urusan dalam negeri Sudan dan menghalangi tercapainya solusi damai.
Your Comment