Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, seiring dengan disahkannya resolusi AS tentang Gaza di Dewan Keamanan, kekhawatiran tentang pelanggaran hak-hak Palestina semakin meningkat. Pengaturan internasional mengenai Gaza memprioritaskan pelucutan senjata perlawanan melalui administrasi transisi internasional dengan wewenang yang luas. Pengaturan ini juga mengaitkan penarikan tentara rezim Zionis dari Gaza dengan stabilisasi situasi keamanan di jalur tersebut; yang berarti bahwa penjajah akan tetap menjadi aktor keamanan di arena Palestina. Situasi ini menimbulkan beberapa pertanyaan tentang bagaimana perlawanan akan menghadapi konsekuensi dari resolusi ini di fase mendatang.
Bahaya Resolusi AS bagi Gaza
Terlepas dari klaim bahwa resolusi Amerika menuntut konsolidasi perjanjian gencatan senjata dan pengurangan pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, Wassam Afifa, seorang penulis dan analis politik berbahasa Arab, berpendapat bahwa resolusi ini membawa bahaya serius, termasuk:
-
Internasionalisasi Gaza untuk jangka waktu yang lama dan kelanjutan administrasi jalur ini di bawah pengawasan lembaga yang dikenal sebagai "Dewan Perdamaian" yang tercantum dalam rencana Presiden AS Donald Trump.
-
Penghapusan kekuatan Palestina dengan melucuti senjata perlawanan.
-
Kembalinya Otoritas Palestina ke Jalur Gaza di bawah kondisi eksternal, dan ini berarti proses pembentukan Negara Palestina atau jaminan kedaulatan Palestina akan ditunda tanpa jadwal waktu yang pasti.
-
Meskipun resolusi Amerika mendapat dukungan politik terbuka dari 8 negara Arab dan Islam yang menganggap resolusi ini sebagai jalan menuju pembentukan Negara Palestina, kenyataannya adalah bahwa dukungan negara-negara Arab terhadap resolusi semacam itu sebenarnya menciptakan legitimasi moral dan politik untuk mengeliminasi hak-hak Palestina.
Kelompok dan kekuatan nasional Palestina telah memperingatkan tentang bahaya resolusi tersebut, menganggapnya sebagai upaya untuk memaksakan perwalian internasional atas Jalur Gaza dan mengesahkan pandangan yang bias demi kepentingan Zionis. Kelompok-kelompok ini juga mengumumkan bahwa setiap diskusi mengenai masalah senjata perlawanan harus berada dalam kerangka proses politik internal yang menjamin diakhirinya pendudukan, pendirian Negara Palestina yang merdeka, dan pencapaian hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Your Comment