Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sebelas tahun lalu, pada 29 Oktober 2014, Komunitas Islam Syiah Austria mengeluarkan pernyataan resmi yang mengkritik Undang-Undang Islam 2014 (Islamgesetz 2014). Dalam surat yang ditujukan kepada ketua parlemen Austria saat itu, mereka memperingatkan bahwa undang-undang tersebut mengabaikan hak sekitar 50.000 warga Syiah dan dapat melembagakan diskriminasi agama di negara itu.
Ketua Dewan Komunitas Syiah Austria, Salem Hassan, menyoroti diskriminasi terhadap pelajar dan warga Syiah di sekolah, universitas, serta institusi publik dan swasta. Ia menegaskan bahwa urusan Syiah tidak bisa dikelola oleh komunitas Sunni, mengingat sejarah panjang penindasan terhadap Syiah.
Komunitas Syiah Austria juga menyebut bahwa undang-undang tersebut melanggar hukum Uni Eropa dan Pasal 9 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, karena tidak memberikan pengakuan setara dengan komunitas Sunni yang diakui melalui Islamgesetz 1912.
Mereka menuntut hak atas pendidikan agama Syiah, pelayanan keagamaan di militer dan penjara, pelatihan imam Syiah, serta perlindungan bagi pengungsi Syiah. Pernyataan itu menegaskan bahwa komunitas Syiah sama sekali tidak dilibatkan dalam penyusunan undang-undang tersebut dan memperingatkan bahwa kebijakan diskriminatif semacam itu dapat memicu krisis sosial di Austria dan Eropa.
Your Comment