Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - Abna, Gustavo Petro, Presiden Kolombia, hari ini pada sesi ke-80 Majelis Umum PBB di New York, menyerang dengan nada tegas kebijakan global dan tekanan AS terhadap negaranya. Dia menyebut keputusan Donald Trump, Presiden AS, untuk menghapus Kolombia dari daftar negara yang berhasil dalam perang melawan narkoba sebagai "serangan terhadap kedaulatan nasional" dan berkata: "Bagaimana bisa presiden negara asing menyatakan presiden yang dipilih rakyat tidak sah? Apakah ini demokrasi atau kembali ke metode tidak manusiawi?"
Petro, merujuk pada penyitaan lebih dari 1764 ton kokain selama masa kepresidenannya, menekankan bahwa keputusan AS ini tidak diambil berdasarkan kinerja nyata, tetapi karena "perselisihan politik". Dia menyebut kebijakan global antinarkoba tidak adil dan menyatakan: "Mengapa kokain, yang diproduksi di negara-negara selatan, dianggap berbahaya, tetapi alkohol, yang diproduksi di utara, bebas? Keputusan-keputusan ini berakar pada politik, bukan sains."
Di bagian lain pidatonya, Petro membahas krisis Gaza dan menyerukan pembentukan "pasukan perdamaian bersenjata" untuk mengakhiri "genosida" di Palestina. Mendukung langkah-langkah baru-baru ini oleh negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan Kanada untuk mengakui Palestina, ia memuji peran Kolombia dalam Kelompok Den Haag - yang dibentuk untuk melaksanakan putusan pengadilan internasional terhadap pejabat Israel - dan berkata: "Dunia tidak boleh diam menghadapi pembunuhan anak-anak di Gaza."
Pidato ini disampaikan pada saat ketegangan antara Kolombia dan AS telah mencapai puncaknya. Dengan sikap ini, Petro berusaha memperkuat posisi Kolombia sebagai negara merdeka dan pembela keadilan global. Dia mengakhiri dengan menekankan komitmennya untuk membela kedaulatan nasional dan mendukung cita-cita internasional.
Your Comment