Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA, anggota parlemen Irak, Mohammad Al-Khafaji, menyatakan bahwa mayoritas partai politik di parlemen menentang segala campur tangan atau perwalian AS terhadap undang-undang layanan atau pensiun bagi pasukan Organisasi Mobilisasi Rakyat.
Dia menekankan: "Hanya parlemen Irak yang berwenang untuk mengesahkan undang-undang ini, dan tidak ada pihak asing yang berhak mencampuri urusan legislatif negara."
Al-Khafaji juga menyesalkan bahwa beberapa pihak, dengan mengikuti keinginan asing, merusak kedaulatan nasional dan selanjutnya meminta semua anggota parlemen untuk memilih untuk mengesahkan undang-undang "Struktur Organisasi Mobilisasi Rakyat Irak."
Sementara itu, Firas Al-Muslimawi, anggota parlemen Irak lainnya, mencatat bahwa pasukan keamanan dan Organisasi Mobilisasi Rakyat negara itu berada dalam tingkat siaga tertinggi untuk melindungi perbatasan barat Irak dan menghadapi ancaman eksternal apa pun, terutama ancaman yang berasal dari kamp-kamp ISIS di perbatasan Suriah dan Yordania.
Dia menambahkan: "Apa yang diumumkan sebagai penarikan pasukan AS dari beberapa pangkalan sebenarnya adalah peninjauan dan relokasi pasukan dan tidak akan menciptakan kekosongan keamanan, karena perlindungan perbatasan selalu menjadi tanggung jawab pasukan keamanan dan Organisasi Mobilisasi Rakyat Irak."
Al-Muslimawi menekankan bahwa pengumuman penarikan pasukan AS dari pangkalan "Ain al-Asad" di Al-Anbar dan "Victoria" di Bandara Internasional Baghdad bukanlah penarikan militer yang nyata dan hanya dianggap sebagai reposisi pasukan.
Undang-undang Organisasi Mobilisasi Rakyat Irak adalah salah satu undang-undang sensitif yang diharapkan akan dibahas dan disahkan dalam sesi parlemen mendatang, dan masalah ini sedang diproses di bawah tekanan politik dan regional.
Parlemen Irak menegaskan untuk melanjutkan proses pengesahan undang-undang layanan dan pensiun pasukan Organisasi Mobilisasi Rakyat (Hashd al-Shaabi), meskipun tekanan politik internal dan eksternal, terutama dari AS dan rezim Zionis, untuk menghentikan proses ini telah meningkat. Anggota parlemen yang mendukung undang-undang ini percaya bahwa pengesahannya adalah cara untuk menghormati pengorbanan para pejuang organisasi ini.
Analis juga percaya bahwa pengesahan rancangan undang-undang ini akan menjadi titik balik dalam posisi hukum dan hukum Organisasi Mobilisasi Rakyat; sebuah institusi yang selama bertahun-tahun terakhir berada di garis depan dalam memerangi terorisme.
Menurut analis, situasi saat ini menunjukkan perjuangan antara kehendak nasional Irak untuk memperkuat lembaga keamanan independen dan tekanan eksternal untuk melemahkannya; sebuah perjuangan yang nasibnya dapat menentukan jalur masa depan stabilitas dan kemerdekaan Irak.
Organisasi Mobilisasi Rakyat Irak adalah bagian dari pasukan militer dan bersenjata negara itu yang berada di bawah komando Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Organisasi ini dibentuk setelah Ayatollah Sayyid Ali Sistani, otoritas agama tertinggi Irak, mengeluarkan fatwa jihad kifaya (kewajiban kolektif), menyusul pendudukan wilayah luas provinsi-provinsi Irak oleh kelompok takfiri-teroris ISIS, dan telah memainkan peran penting dalam membebaskan negara dari ancaman kelompok ini.
Your Comment