Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pertemuan Perdana Menteri Bahrain dengan Duta Besar rezim Zionis, Eitan Na’eh, di akhir masa tugasnya di Manama, memicu gelombang kemarahan luas di kalangan rakyat dan lembaga keagamaan Bahrain.
Dalam pernyataannya, Al-Wefaq menyebut pertemuan ini sebagai “era kemerosotan diplomasi” dan kelanjutan politik normalisasi tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan agama, di tengah meningkatnya kejahatan rezim Zionis di Gaza. Organisasi ini menuduh pemerintah Bahrain turut serta dalam “ekonomi genosida” yang menurut hukum internasional merupakan tindak kejahatan.
Al-Wefaq menyoroti bahwa langkah ini dilakukan meski terdapat konsensus nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan 155 ulama dan dai Bahrain mengeluarkan fatwa yang mengharamkan normalisasi dan menuntut penghentian segera hubungan dengan Tel Aviv.
Berdasarkan data Biro Statistik Pusat Israel, hingga Juni 2025 Bahrain mengekspor 76 jenis produk pangan senilai 47 ribu dolar AS ke Israel. Al-Wefaq menilai hal ini sebagai bukti keterlibatan diam-diam dalam mendukung rezim pendudukan.
Organisasi ini juga mengkritik kegagalan diplomatik Bahrain sejak awal agresi Oktober 2023, yang dinilai bungkam dari sikap mengutuk dan malah membenarkan hubungan dengan Israel atas nama “menjauh dari perang”.
Di akhir pernyataannya, Al-Wefaq menegaskan rakyat Bahrain tidak akan menjadi mitra kejahatan genosida atau pengkhianatan terhadap umat, dan menyeru seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat penolakan terhadap normalisasi di bidang politik, ekonomi, dan budaya.
Your Comment