Menurut Kantor Berita Ahlulbait (ABNA), menyusul panggilan telepon antara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia' al-Sudani, salah satu topik utama diskusi adalah undang-undang baru Organisasi Hashd al-Shaabi yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Irak.
Al-Sudani dalam panggilan ini menekankan: "Rancangan undang-undang ini adalah bagian dari proses reformasi keamanan pemerintahannya dan dilaksanakan berdasarkan program resmi yang disetujui Parlemen."
Ia menambahkan: "Seperti lembaga-lembaga lain seperti dinas intelijen dan keamanan nasional, Hashd al-Shaabi juga merupakan lembaga militer resmi yang beroperasi di bawah komando Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata."
Pernyataan Al-Sudani disampaikan setelah Amerika Serikat dalam pernyataan resminya menyatakan keprihatinan seriusnya terhadap undang-undang ini dan menganggapnya sebagai faktor yang memperkuat pengaruh Iran dan melemahkan kedaulatan Irak.
Al-Sudani selanjutnya menekankan komitmen pemerintah Irak terhadap hukum, kedaulatan nasional, dan keharusan reformasi struktur keamanan, seraya mengatakan: "Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melembagakan kerangka hukum dan administrasi pasukan yang ada."
Your Comment