Menurut Kantor Berita ABNA, Seperti dikutip Pusat Informasi Palestina, Koordinator BDS Mahmoud Nawajaa pada hari Jumat (4/12/2020) mereaksi pernyataan Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Bahrain, Zayed bin Rashid Al Zayani yang berniat mengakui barang-barang yang diproduksi di daerah pemukiman Zionis di Tepi Barat sebagai "Buatan Israel."
"Pemukiman Zionis yang dibangun di wilayah Palestina pendudukan sejak tahun 1967 adalah ilegal, dan penggunaan produk dari pemukiman tersebut juga ilegal," tegas Nawajaa.
Menurut koordinator BDS ini, pernyataan menteri Bahrain menunjukkan tingginya ketergantungan rezim Bahrain pada pemerintahan AS saat ini dan rezim Zionis Israel.
Sementara itu, anggota senior Hamas, Sami Abu Zuhri mengecam rencana Bahrain untuk mengimpor barang-barang yang diproduksi di daerah pemukiman Zionis dan melabelinya sebagai "made in Israel."
"Statemen menteri Bahrain merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan bukti kejatuhan mereka serta berdirinya mereka di barisan penjajah untuk melawan Palestina," tegasnya.
Zayed Al Zayani dalam pertemuan dengan para pejabat Tel Aviv pada Selasa lalu, mengatakan Bahrain tidak akan membedakan antara produk Israel dan barang yang diproduksi di daerah pemukiman Zionis di Tepi Barat.
"Kami akan memperlakukan barang-barang tersebut sebagai buatan Israel," ujarnya.
Bahrain dan Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel di Gedung Putih pada 15 September 2020. Peristiwa ini disaksikan oleh Presiden AS Donald Trump dan PM rezim Zionis Benjamin Netanyahu. (RM)
342/
