Menurut Kantor Berita ABNA, kondisi politik Malaysia sempat kisruh dengan adanya tuduhan korupsi Perdana Menteri Malaysia oleh kelompok oposisi pemerintah dan juga oleh mantan PM Malaysia Mahatir Muhammad. Tuduhan tersebut muncul menyusul terungkapnya jumlah rekening pribadi PM Malaysia Najib Tuan Razak yang mencapai 700 juta dolar.
Najib Tuan Razak dalam pembelaannya mengatakan, bahwa dana sebesar itu merupakan hibah dari Raja Arab Saudi yang akan digunakannya untuk kemenangan Partai Hakim Amanu pada Pemilu penting tahun 2013 dan tidak digunakan untuk keperluan pribadi. Pada akhirnya, Pengadilan Malaysia menolak segala tuduhan korupsi dan pidana yang ditujukan kepadanya.
Baru-baru ini, bantuan Arab Saudi dalam jumlah besar yang masuk ke rekening pribadi seorang pejabat negara di Malaysia kembali menjadi pembincangan. Menurut laporan hari Jum’at kantor berita resmi Malaysia (Barnama), ‘Adil al Jubair’, menteri luar negeri Arab Saudi pada hari kamis (14/4) lalu mengaku bahwa bantuan materi kepada Najib tersebut memang dari Arab Saudi. Hal tersebut diungkapnya di sela-sela penyelanggaraan KTT OKI yang terselanggara di Istanbul, Turki.
Dia mengatakan, “Kami mengetahui pemberian bantuan materi tersebut dan bantuan tersebut memanglah nyata dan kami tidak mengharap dikembalikan, kami tahu bahwa pengadilan umum Malaysia pun secara sempurna telah menyelidiki kasus ini dan tidak ada satu pun tindakan menyeleweng yang berhasil ditemukan”.
Dalam wawancaranya dengan wartawan Malaysia di sela-sela konferensi OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dia berkata, Oleh karena itu, dengan adanya keputusan pengadilan Malaysia dan hal-hal yang berkaitan dengan Arab Saudi, menjadikan kasus ini telah selesai.”
Sebelum konferensi ini, Antara Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Perdana Menteri Malaysia melakukan pertemuan dua mata.
Muhammad Affandi Ali, Pengadilan Umum Malaysia pada bulan Februari lalu menekankan bahwa Najib bersih dari segala kesalahan yang berhubungan dengan pengiriman 2 miliar 600 juta ringgit ke rekening pribadinya.
Dia mengatakan, “Penyelidikan membuktikan bahwa pengiriman uang senilai 2 miliar 600 juta ringgit tersebut adalah hadiah dari keluarga kerajaan Arab Saudi pada tahun 2013 yang masuk kedalam rekening pribadinya, dan dalam hal ini pengadilan tidak menganggap ada penyelewengan dan kesalahan didalamnya.”
Adanya bantuan dalam jumlah besar dari Arab Saudi tersebut kepada pejabat Malaysia secara pribadi, menurut sebagian pengamat politik Malaysia adalah sebuah skandal yang menyeret kebijakan politik Malaysia berada dibawah bayang-bayang kepentingan politik Arab Saudi. Menurut Faisal Musa, dosen Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) kebijakan-kebijakan pemerintah Malaysia dibawah kekuasaan PM Najib Tuan Razak sangat pro Arab Saudi, seperti pelarangan mazhab Syiah dan ujaran kebencian pada pemerintah Iran dan dukungan Malaysia atas agresi Saudi atas Yaman. Sementara Malaysia dibawah pemerintahan PM Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi pernah memberikan pengakuan bahwa Syiah sebagai sebuah mazhab yang sah dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Amman yang disepakati ulama-ulama Islam di Yordania.
Laporan berita Mehr menyebutkan, sikap Malaysia tidak jauh berbeda dengan kebijakan politik anti Syiah dan anti Iran rezim Nigeria karena pesanan Arab Saudi.
