7 Januari 2016 - 23:56
Saudi, Rezim Tua yang Seharusnya Dituntut Mereformasi Diri

Disini pula AS menunjukkan belangnya dan standar ganda yang diterapkannya. Menginvasi Irak, Afghanistan, Libya dan turut mendukung oposisi di Suriah, serta mengembargo Iran dengan dalih untuk menegakkan demokrasi dan anti pada diktatorisme sementara rezim Saudi sebagai negara yang paling tidak demokratis dan paling diktator di dunia, justru dibiarkan.

Di Arab Saudi 30 persen penduduknya bermazhab Syiah, dan terpusat dibagian timur Arab Saudi, bahkan di Madinah sendiri, warga Syiah terhitung tidak sedikit. Meski memang ada diskriminasi dalam hal kebebasan berdakwah dan menjalankan keyakinan khususnya jika dibandingkan dengan keistimewaan yang didapat oleh pengikut Sunni-Salafi yang menjadi mazhab mayoritas, secara umum Syiah tetap hidup layak dan terhormat di Saudi.
Kerajaan Saudi itu tidak pernah ada urusan dengan keyakinan dan amalan fiqih rakyatnya yang Syiah, betapapun banyaknya pertentangannya dengan mazhab yang diakui resmi kerajaan.
Rezim Saudi itu tidak pernah takut dan khawatir pada penduduknya yang Syiah, yang Salafi, yang liberal, yang sekuler bahkan yang atheis sekalipun (mengingat menganut atheisme menjadi trend dikalangan muda Arab), Saudi hanya takut pada rakyatnya yang menuntut hak-haknya.
Bayangkan, dizaman ultra-modern saat ini, masih ada kerajaan monarki yang memiliki kekuasaan absolut atas kebijakan-kebijakannya. Raja berhak mengangkat dan memecat siapapun untuk berada atau terdepak dari jajaran kekuasaannya, hatta masih sedarah dengan raja sekalipun, apalagi sekedar ulama mufti. Raja berhak menyerukan secara mutlak, mau berperang atau berdamai dengan siapapun yang dia mau (termasuk membangun aliansi dan normalisasi hubungan dengan Israel) tidak ada majelis pertimbangan, tidak ada majelis rakyat yang memintai pertanggungjawaban raja. Semuanya keputusan berakhir di tangan dingin sang raja, tidak boleh ada kritik, tidak boleh ada yang protes. Kecuali siap mendekam dipenjara atau dipenggal sekalian. Fatwa-fatwa ulama mufti harus disesuaikan dengan kehendak raja. Kalau itu bertentangan dengan syariat, harus bisa selihai mungkin menemukan pembenarannya.
Berita mengenai bebasnya keluarga kerajaan melakukan pelanggaran hukum, pangeran-pangeran yang menyelenggarakan pesta-pesta yang tidak senonoh, yang dari situ proyek pembusukan citra Islam untuk masyarakat Eropa mereka lancarkan secara massif. Penghamburan uang untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan umat Islam, menjadi santapan setiap hari media-media internasional. Sementara Saudi bisa kaya dan bergelimang kemewahan karena menggunakan aset umat Islam secara sepihak dan dikangkangi sendiri (kecuali untuk mendanai penyebaran paham Islam yang pro kerajaan Saudi). Yang menanamkan investasi di Saudi, justru lebih banyak dari negara-negara non muslim dibanding dari negara muslim.
Dari 47 terpidana yang dipenggal hanya sehari pasca awal tahun baru 2016, hanya ada 4 warga Syiah, selainnya berpaham Salafi. Tidak terhitung ulama-ulama dan muballigh-muballigh Salafi yang pernah dan masih merasakan penjara rezim sampai sekarang. Termasuk Syaikh Salman al ‘Audah, Syaikh ‘Aidh al Qarni, Syaikh Muhammad al ‘Arifi dan Syaikh Abdul Muhsin al ‘Awaji pernah merasakan bagaimana mendekam dalam penjara hanya karena menggugat dan memprotes kebijakan-kebijakan raja yang mereka nilai bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tahu apa alasan Syaikh al ‘Arifi dipenjara? ia bermaksud mengumpulkan tanda tangan dari berbagai pihak di Saudi agar raja mengubah keputusannya mengenai krisis Mesir dengan memberi dukungan pada el Sisi. Meski kemudian segera bisa bebas, dengan perjanjian, tidak boleh mengulangi kelancangannya.
Jadi, kalau ada yang mengaitkan bahwa rezim Saudi memenggal kepala Syaikh Nimr yang ulama Syiah karena alasan dia Syiah dan Syiah merupakan paham yang menjadi ancaman bagi kerajaan, itu adalah pendapat yang sangat dangkal, sebab tidak ada kaitannya dengan Sunni, Salafi atau Syiahnya seseorang mengapa dikenai hukuman mati, tapi sejauh mana orang itu menuntut hak-hak rakyat dihadapan kekuasaan absolut raja. Mengapa Syiah dihambat perkembangannya di Saudi? bukan karena sesat, tapi karena adanya doktrin Syiah, bahwa kekuasaan tidak boleh berada ditangan orang yang tidak layak dan tidak adil. Kelayakan dan keadilan itu yang tidak dimiliki raja Saudi. Doktrin itulah yang mengkhawatirkan sang raja. Saudi tidak ada urusan bagaimana pandangan Syiah mengenai sahabat-sahabat dan istri-istri Nabi, tokh Nabi Muhammad Saw dihina di Eropa dan Amerika, dibuatkan karikatur, komik yang menistakan, film yang melecehkan, Saudi adem-adem saja. Juga tidak ada urusan, rakyatnya mau nikah mut’ah atau nikah misyar.
Mengapa Amerika Serikat, yang sering mengklaim diri sebagai polisi dunia, dan mengesankan diri paling geram jika ada rezim yang menginjak-injak nilai-nilai demokrasi dan kebebasan rakyatnya, malah membiarkan Saudi mempertontonkan pemasungan atas kebebasan dan hak secara telanjang?. Bahkan AS mengantongi angka-angka kejahatan kemanusiaan dan tingginya tingkat pelanggaran HAM di Arab Saudi, tapi mendiamkan saja. Ya, karena Saudi menjadi sekutu yang paling menguntungkan bagi Amerika Serikat di Timur Tengah. Terhitung sudah dua kali Arab Saudi berhasil menyelematkan perekonomian AS dari ancaman kebangkrutan dengan memborong senjata-senjata canggih dan pesawat-pesawat tempur buatan AS dengan harga trilyunan dollar. Yang dipakai bukan untuk membebaskan Palestina, tapi untuk memborbardir Yaman, negara tetangga yang paling miskin di Timur Tengah.
Disini pula AS menunjukkan belangnya dan standar ganda yang diterapkannya. Menginvasi Irak, Afghanistan, Libya dan turut mendukung oposisi di Suriah, serta mengembargo Iran dengan dalih untuk menegakkan demokrasi dan anti pada diktatorisme sementara rezim Saudi sebagai negara yang paling tidak demokratis dan paling diktator di dunia, justru dibiarkan.
Sekarang pertanyaannya. Sampai kapan Saudi dibela? sementara Saudi tidak ada kaitannya dengan Islam (Saudi tidak menamakan negaranya sebagai negara Islam, apalagi negara tauhid), tidak pula Sunni, Salafi apalagi Syiah, kecuali hanya menjadi simbol di bendera. Saudi hanyalah rezim tua, yang semakin tua malah makin menjadi-jadi. Apa kita mau membenarkan, memenggal ulama dan aktivis dakwah (baik itu Syiah, Sunni maupun Salafi) hanya karena menuntut reformasi dan perubahan di Saudi, berkawan akrab dengan Amerika Serikat yang justru telah banyak berlumuran darah kaum muslimin serta terus menyulut perselisihan dan perpecahan antar umat Islam, dan menyebutnya bagian dari syariat Islam yang harus didukung dan dibenarkan?. Tentu jawabannya negatif bukan?.
Rezim Saudi harus mendapat tuntutan dari umat Islam sedunia, untuk membenahi diri, untuk tidak melanggengkan kekuasaan yang hanya diperuntukkan untuk keluarga sendiri yang dengan itu mengabaikan kepentingan umat Islam secara umum. Sebab dengan keberadaan Haramain (dua kota suci umat Islam) di dalamnya, Saudi mau tidak mau menjadi simbol Islam di dunia internasional. Ini bukan soal isu sektarian, atau isu perbedaan mazhab ini isu bersama umat Islam.
Ini bukan soal mengurusi negara orang lain, melainkan wacana untuk mempercepat kinerja umat Islam untuk mencapai targetnya yang paling ambisius, menjadi rahmat bagi sekalian alam.
Sebab, Islam itu diturunkan di Mekah, ditinggikan di Madinah, maka dari dua kota itu pula semestinya umat Islam memulai kebangkitannya kembali.
Ismail Amin, sementara menetap di Qom-Iran