Masalah pelik mengenai kedaulatan atas Kepulauan Malvinas telah membuat hubungan antara Inggris dan Argentina menjadi tegang selama beberapa dekade, terutama setelah perang tahun 1982 di kepulauan tersebut.
Presiden Argentina, Javier Milei telah berjanji untuk mendapatkan kembali kedaulatan atas kepulauan tersebut dari Inggris.
Menurut Pars Today, perselisihan mengenai Kepulauan Malvinas telah meningkat karena perusahaan-perusahaan diancam dengan denda atas nama semenanjung tersebut.
Seorang hakim di ibu kota Argentina, Buenos Aires, pada awal Februari 2025 memerintahkan agen perjalanan untuk menggunakan nama Argentina untuk kepulauan tersebut, Malvinas, alih-alih nama Inggris, Falklands, untuk tujuan periklanannya bagi pelayaran ke semenanjung itu.
Argentina mengklaim kedaulatan atas kepulauan ini dan menyebutnya Malvinas.
Perusahaan pelayaran, SRL menjual tur ke Kepulauan Malvinas dan Georgia Selatan di situs webnya.
Agen perjalanan ini menggunakan nama dalam bahasa Inggris untuk mengidentifikasi tujuan wisata, bukan padanannya dalam bahasa Argentina.
Selain itu, badan tersebut menggunakan nama Port Stanley dan bukan Puerto Argentina, yang diakui Argentina.
Hakim Guillermo Patricio Canepa mengatakan dalam ringkasan putusannya bahwa iklan-iklan ini dianggap ilegal, karena bertentangan dengan pasal-pasal Konstitusi Argentina yang menetapkan kedaulatan Argentina yang sah dan tidak dapat diganggu gugat atas Kepulauan Malvinas.
Ia juga menyatakan bahwa propaganda tersebut di atas berdampak negatif terhadap martabat nasional rakyat Argentina dan bertentangan dengan nilai-nilai dan hak-hak yang diakui oleh konstitusi nasional dan undang-undang di negara ini.
Agen perjalanan tersebut telah diperintahkan untuk membuat perubahan yang diperlukan pada materi promosinya. Putusan hakim Argentina ini muncul saat otoritas setempat di provinsi Tierra del Fuego berupaya mencegah agen perjalanan setempat menggunakan nama Falklands dalam iklan perjalanan mereka ke kepulauan tersebut.
"Agen perjalanan ini menggunakan nama Kepulauan Falkland, yang diberikan kepada pulau-pulau ini oleh Inggris yang merebutnya, mungkin dengan tujuan menjangkau pasar baru dan menjual lebih banyak tiket," kata Nicholas Plowley, seorang pejabat provinsi.
Jika larangan tersebut disahkan, maka perusahaan lokal dapat menghadapi denda lebih dari £764 untuk setiap pelanggaran.
Inggris dan Argentina telah lama berselisih mengenai kedaulatan atas Kepulauan Malvinas, yang disebut oleh Inggris sebagai Falklands. Perselisihan ini akhirnya menyebabkan Perang Falklands pada tahun 1982, yang berakhir dengan kekalahan Argentina dan kembalinya Inggris mengendalikan kepulauan tersebut. Namun selama lebih dari empat dekade, perselisihan antara kedua negara mengenai berbagai masalah terkait kepulauan ini terus berlanjut.
Sejak itu, Inggris menentang dimulainya perundingan mengenai integritas wilayah kepulauan tersebut. Meskipun Argentina dan Inggris memperbarui hubungan mereka setelah Perang Falklands, dimulainya operasi eksplorasi minyak oleh perusahaan-perusahaan Inggris di perairan sekitar kepulauan ini kembali meningkatkan konflik antara kedua negara.
Ketegangan antara kedua negara kembali berkobar sejak tahun 2010, ketika London mengizinkan perusahaan minyak untuk mengebor kepulauan tersebut. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketegangan antara kedua negara atas kepemilikan Kepulauan Malvinas, dan di sisi lain, Inggris memicu ketegangan dengan mengirimkan kapal perangnya ke kepulauan itu.
Argentina telah berulang kali mengkritik Inggris karena melakukan militerisasi terhadap kepulauan tersebut dan menggunakannya untuk mendirikan serangkaian pangkalan militer dengan tujuan menguasai kawasan Atlantik Selatan. Pada saat yang sama, perselisihan mengenai kepemilikan Kepulauan Malvinas telah menyebabkan meningkatnya sentimen anti-Inggris di kalangan masyarakat Argentina.
Amerika Serikat dan banyak negara Barat mendukung kedaulatan Inggris atas kepulauan tersebut, tetapi negara-negara Amerika Latin dan banyak negara di seluruh dunia, termasuk hina, mendukung permintaan Argentina untuk mengklaim kembali Kepulauan Malvinas.
Kini, mengingat upaya Donald Trump untuk mengubah nama-nama historis dan asli, seperti mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, langkah Argentina dapat digunakan sebagai model bagi negara-negara Amerika Latin lainnya untuk melestarikan identitas nasional dan historis mereka.(PH)
342/
Your Comment