Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA ,John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional AS kepada majalah Newsweek hari Selasa (8/2/2022) mengatakan, “Pemerintahan Biden pada akhirnya akan mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan JCPOA, karena ambisinya sendiri,”
"Selama setahun terakhir, pemerintahan Biden telah mempermalukan dirinya sendiri dan memberikan konsesi berturut-turut untuk menghidupkan kembali perjanjian ini," ujar Bolton.
Bolton adalah salah satu pendukung paling keras dari kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran ketika dia berada di Gedung Putih sebagai penasihat keamanan nasional Donald Trump.
Kebijakan ini, menurut banyak analis dan pejabat pemerintahan AS saat ini telah gagal dalam mencapai tujuannya, terutama untuk membujuk Iran merundingkan kesepakatan selain JCPOA.
Pemerintah AS saat ini yang dipimpin oleh Joe Biden mengklaim bahwa mereka bermaksud untuk membawa Amerika Serikat kembali ke JCPOA melalui pembicaraan Wina, tetapi dalam praktiknya belum mundur dari mengejar kebijakan tekanan maksimum.
Pemerintah AS telah berulang kali mengatakan selama pembicaraan Wina bahwa semua opsi, termasuk aksi militer, ada di meja, jika tidak ada kesepakatan yang tercapai.
“Saya tidak berpikir [opsi militer] ini benar-benar ada di layar radar mereka. Menurut pendapat saya, [ancaman militer] ini adalah ancaman kosong lainnya. Saya tidak berpikir itu akan berdampak pada penilaian Iran terhadap situasi tersebut. Saya tidak berpikir mereka takut dengan ancaman ini," ujar Bolton.
Mantan Presiden AS Donald Trump menarik negara keluar dari perjanjian JCPOA pada Mei 2018 dan menjalankan kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran dalam agendanya.
Utusan khusus AS untuk Iran, Robert Malley, baru-baru ini mengatakan kepada televisi MSNBC bahwa tujuan kampanye tekanan maksimum pemerintahan Trump untuk menghentikan program nuklir Iran menjadi bumerang bagi AS sendiri.(PH)
342/
