Menurut Kantor Berita ABNA, Israel berencana membangun 300 rumah baru di Yerusalem Timur Arab, namun seorang juru bicara pemerintah mengatakan bahwa rencana itu tidak bertentangan dengan komitmen Israel dalam "peta jalan" menuju perdamaian dengan Palestina yang disponsori AS.
Meski demikian, para pejabat Palestina menyatakan, rencana itu bisa merusak proses perdamaian yang diluncurkan kembali di bawah pengawasan AS pada konferensi perdamaian Annapolis pekan lalu.
Israel merebut Yerusalem Timur dalam perang Timur Tengah pada 1967 dan kemudian mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh dunia. Palestina ingin agar bagian Arab dari kota itu menjadi ibukota negara mereka yang akan datang.
"Israel membuat perbedaan yang jelas antara Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang berada dalam kedaulatan Israel," kata Mark Regev, juru bicara Perdana Menteri Ehud Olmert.
Seorang pembantu Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, tindakan Israel itu bisa menimbulkan rintangan bagi proses perdamaian.
"Israel nekad melanjutkan kebijakannya yang akan mengarah pada rintangan bagi proses perdamaian," kata Nimer Hammad.
Ia menambahkan bahwa keputusan untuk melanjutkan proyek-proyek pembangunan itu "akan merusak kredibilitas AS sebagai sponsor proses perdamaian dan upaya konferensi Annapolis serta upaya-upaya masyarakat internasional".
Ketika ditanya apakah rencana itu merupakan tamparan bagi Pemerintah Palestina yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas yang menuntut penghentian penuh perluasan permukiman, Regev mengatakan, "Tidak sama sekali."
Menurut peta jalan perdamaian, Israel berjanji menghentikan kegiatan permukiman di Tepi Barat, namun membedakan antara daerah itu dan Yerusalem, yang perbatasan wilayahnya diperluas setelah perang 1967 dan mencakup sejumlah daerah dan desa Arab di sekitar kota tersebut.
