Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kunjungan Ali al-Zaidi, Perdana Menteri Irak, ke Damaskus, ibu kota Suriah, memunculkan berbagai pertanyaan mengenai sejauh mana Irak akan membuka hubungan dengan Suriah serta kepentingan yang ingin dicapai Baghdad di tengah situasi kawasan yang bergejolak.

Berdasarkan laporan surat kabar Al-Akhbar Lebanon, pemerintah Irak menyebut kunjungan tersebut sebagai langkah untuk memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan keamanan. Namun, berbagai pertanyaan mengenai jaminan kerja sama tersebut serta mekanisme pelaksanaannya masih belum terjawab.

Persoalan ini menjadi semakin penting mengingat kekhawatiran Irak terhadap kelompok-kelompok bersenjata dan jaringan penyelundupan masih berlanjut. Pada saat yang sama, belum terlihat tanda-tanda jelas mengenai manfaat ekonomi langsung yang dapat diperoleh dari kerja sama tersebut.

Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama seorang perdana menteri Irak ke Damaskus sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada akhir 2024. Kunjungan tersebut dilakukan setelah al-Zaidi singgah di Yordania, sebagai bagian dari upaya pemerintah Irak memperluas hubungan dengan negara-negara tetangganya.

Ali Abdul Razzaq, Direktur Pusat Studi Strategis Al-Ghad, dalam wawancara dengan surat kabar Al-Akhbar, menilai bahwa percepatan pembukaan hubungan politik tersebut mengandung risiko strategis yang dampaknya terhadap keamanan nasional Irak belum diperhitungkan secara matang.

Ia memperingatkan bahaya membangun kemitraan dengan pihak-pihak dan tokoh-tokoh yang memiliki keterkaitan dengan agenda ekstremis serta pengaruh intelijen regional, khususnya pengaruh Turki.

Menurutnya, pertemuan-pertemuan tersebut berpotensi memberikan perlindungan politik kepada pihak-pihak yang masa lalu dan peran regionalnya masih menyisakan berbagai pertanyaan yang belum terjawab secara jelas.

Abdul Razzaq menegaskan bahwa prioritas seharusnya diberikan pada penerapan persyaratan keamanan yang ketat dan jaminan perlindungan perbatasan dari dampak aktivitas kelompok-kelompok bersenjata, bukan mendahulukan formalitas diplomatik di atas pertimbangan kedaulatan nasional.

Peringatan terhadap Kesepakatan Umum yang Tidak Memiliki Mekanisme Pelaksanaan di Lapangan

Dalam kaitan ini, Younis Alwan, peneliti masalah politik, dalam wawancara dengan surat kabar Al-Akhbar menilai bahwa kunjungan tersebut tidak memiliki kedalaman strategis. Menurutnya, Baghdad masih cenderung mengelola berbagai krisis melalui jalur diplomasi daripada membangun suatu sistem keamanan nasional yang terpadu.

Ia mengatakan bahwa pengendalian perbatasan, pemberantasan penyelundupan, dan penanganan keberadaan kelompok-kelompok tidak resmi di kawasan perbatasan tidak dapat diwujudkan hanya melalui nota kesepahaman yang bersifat umum.

Sebaliknya, semua itu memerlukan mekanisme pelaksanaan yang jelas di lapangan, pertukaran informasi, serta pembagian tanggung jawab dengan hasil yang dapat dievaluasi. Alwan memperingatkan bahwa upaya memainkan peran sebagai mediator atau penjamin dalam berbagai persoalan regional yang kompleks, tanpa adanya kesepakatan internal dan visi terpadu yang berlandaskan kedaulatan nasional, dapat menyeret Irak ke dalam komitmen yang melampaui kemampuan tawar-menawarnya. Ia menambahkan bahwa waktu pelaksanaan kunjungan tersebut juga dapat menimbulkan penafsiran tertentu mengenai posisi regional Baghdad.

Padahal, menurutnya, Irak seharusnya mempertahankan ruang gerak yang seimbang bagi dirinya sendiri, bukan masuk ke dalam pengelompokan kekuatan yang dampaknya belum diperhitungkan secara tepat.

Ancaman ISIS dan Keraguan terhadap Jaminan Keamanan Pemerintahan Jolani

Perkembangan tersebut terjadi ketika ancaman kelompok teroris ISIS masih terus berlangsung. Pernyataan Ahmed al-Sharaa, yang dikenal dengan nama Abu Mohammad al-Jolani, pemimpin pemerintahan Jolani, dalam sebuah wawancara televisi sebelum kunjungan tersebut, belum mampu menghilangkan kekhawatiran mengenai ancaman itu.

Dalam wawancara tersebut, al-Sharaa menyampaikan bahwa ancaman keamanan telah berkurang dan terdapat koordinasi keamanan antara Irak dan Suriah.

Namun demikian, jaminan yang diberikan pihak Suriah tampaknya tidak dapat dengan sendirinya menggantikan kebutuhan untuk mengevaluasi tingkat kesiapan operasional.

Pernyataan tersebut juga belum memperjelas bentuk pengaturan keamanan yang diperlukan guna mencegah penyusupan kelompok bersenjata dan kembali aktifnya jaringan-jaringan penyelundupan yang belakangan ini mulai beroperasi lagi.

Menghidupkan Kembali Jalur Pipa Minyak, Peluang Diversifikasi Ekspor Irak

Di bidang ekonomi, rencana menghidupkan kembali jalur pipa minyak yang menghubungkan Kota Kirkuk, Haditha, dan Baniyas menjadi salah satu persoalan terpenting yang dibahas dalam kunjungan tersebut. Ahmed al-Sharaa, yang dikenal sebagai Abu Mohammad al-Jolani, telah mengonfirmasi berlangsungnya perundingan mengenai jalur pipa minyak tersebut.

Proyek ini berpotensi menyediakan akses bagi Irak menuju Laut Mediterania dan sampai batas tertentu mengurangi ketergantungan negara tersebut pada jalur-jalur ekspor yang rentan mengalami gangguan di Teluk Persia dan Selat Hormuz.

Namun, pentingnya gagasan tersebut tidak berarti bahwa proyek itu kini telah siap dilaksanakan atau bahwa keuntungan ekonominya telah terjamin. Pelaksanaannya masih memerlukan berbagai kajian teknis dan keuangan, jaminan keamanan, penentuan biaya rekonstruksi, serta kejelasan mengenai persyaratan operasional dan ekspor.

Dalam kaitan ini, Alwan menilai bahwa nota kesepahaman ekonomi akan tetap memiliki efektivitas yang terbatas selama tidak disertai jadwal pelaksanaan, mekanisme operasional, dan jaminan keuangan yang jelas.

Ia memperingatkan bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut dapat berubah menjadi sekadar judul pemberitaan media yang tidak memberikan dampak terhadap anggaran negara maupun kesempatan kerja.

Hal ini menjadi semakin penting ketika Irak sedang menghadapi tekanan keuangan dan berbagai kelemahan struktural akibat ketergantungannya yang sangat besar pada pendapatan minyak.

Pembelaan terhadap Diplomasi Ekonomi Al-Zaidi, dari Ekspor Minyak hingga Proyek Jalan Pembangunan

Sebaliknya, Aqil al-Muhammadawi, penasihat Federasi Kamar Dagang di Baghdad, membela kunjungan regional al-Zaidi dan menilainya sebagai contoh diplomasi ekonomi dan politik yang seimbang. Menurutnya, langkah-langkah tersebut dapat membantu diversifikasi jalur ekspor minyak, memperluas kemitraan investasi, serta mendorong kemajuan proyek Jalan Pembangunan (Development Road).

Namun demikian, terwujudnya pandangan optimistis tersebut bergantung pada kemampuan mengubah berbagai kebijakan yang telah diumumkan menjadi kontrak-kontrak yang mengikat secara hukum dan proyek-proyek konkret, bukan sekadar memperbanyak agenda kunjungan diplomatik.