Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Majalah Amerika Serikat, Newsweek, menulis bahwa pengalaman Libya beserta kekacauan keamanan dan politik yang ditimbulkannya masih membayangi strategi Amerika Serikat di Timur Tengah. Terlebih lagi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini menghadapi tantangan yang semakin besar akibat perang melawan Iran.

Dalam artikel yang ditulis Tom O'Connor, majalah tersebut menjelaskan bahwa bayang-bayang perang Libya kembali mengemuka di tengah kekhawatiran di Amerika Serikat bahwa penggulingan pemerintahan Iran tanpa gambaran yang jelas mengenai situasi pascaperang dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dampak jatuhnya pemerintahan Muammar Gaddafi pada 2011.

Newsweek memandang intervensi militer Barat di Libya sebagai contoh yang patut dijadikan peringatan mengenai keterbatasan kekuatan udara dalam mencapai tujuan politik dan strategis yang berkelanjutan. Sebab, penggulingan Gaddafi dengan dukungan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak menghasilkan sebuah negara yang stabil.

Sebaliknya, menurut majalah tersebut, penggulingan Gaddafi justru diikuti perpecahan internal, konflik bersenjata, dan memburuknya situasi keamanan. Dampak perkembangan ini tidak hanya terbatas di Libya, tetapi juga meluas ke tingkat regional dan internasional, termasuk meningkatnya migrasi ke Eropa, meluasnya aktivitas kelompok-kelompok bersenjata di kawasan Sahel Afrika, serta meningkatnya pengaruh Rusia di sejumlah wilayah benua tersebut.

Peringatan agar Skenario Libya Tidak Terulang

Artikel tersebut menghubungkan dampak krisis Libya dengan kebangkitan politik Trump. Menurut O'Connor, kekacauan di Libya, krisis migrasi, dan serangan terhadap Konsulat Amerika Serikat di Benghazi pada 2012—yang menewaskan Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya, Christopher Stevens, bersama beberapa orang lainnya—turut meningkatkan kritik terhadap pemerintahan Barack Obama.

Trump kemudian memanfaatkan persoalan-persoalan tersebut dalam kampanye pemilihannya melawan Hillary Clinton dan akhirnya berhasil meraih kursi kepresidenan pada 2016.

Dalam konteks yang sama, penulis mengutip pandangan sejumlah analis yang menilai bahwa dampak intervensi di Libya turut memperkuat kecenderungan populisme dan gerakan-gerakan yang menentang struktur politik tradisional di Barat.

Di sisi lain, artikel tersebut menyoroti adanya kontradiksi dalam sikap Amerika Serikat saat ini. Trump, yang sebelumnya mengkritik penggulingan Gaddafi dan kekacauan yang terjadi setelahnya, kini menghadapi perang melawan Iran yang memunculkan kekhawatiran serupa mengenai tidak adanya gambaran yang jelas tentang masa depan negara tersebut.

Laporan itu juga menyinggung peringatan Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, mengenai kemungkinan terulangnya skenario Libya dan berubahnya Iran menjadi negara gagal. Situasi semacam itu dapat memicu gelombang besar pengungsi, meluasnya terorisme, serta meningkatnya ketidakstabilan kawasan.

Tujuan Amerika Serikat Bergantung pada Hasil Konfrontasi

Artikel tersebut menyebutkan bahwa tujuan yang secara resmi dinyatakan Amerika Serikat mencakup jaminan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, kelancaran aliran minyak dan gas, serta pencegahan agar Iran tidak memperoleh senjata nuklir.

Namun, tercapainya tujuan-tujuan tersebut bergantung pada hasil konfrontasi militer dan kemampuan Washington dalam mengendalikan dampak yang ditimbulkannya.

Penulis menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara situasi Libya dan Iran.

Intervensi di Libya dilakukan melalui koordinasi dengan negara-negara sekutu dan dalam kerangka dukungan internasional tertentu. Sebaliknya, perang melawan Iran dimulai melalui kerja sama dengan rezim Zionis, menghadapi penentangan dari sejumlah mitra regional, dan tidak memiliki mandat internasional yang serupa.

Selain itu, menurut para analis yang pandangannya dikutip penulis, di Iran tidak terdapat kekuatan oposisi bersenjata dalam negeri yang sebanding dengan kelompok-kelompok yang dahulu berperang melawan Gaddafi.

Di samping itu, luas wilayah geografis Iran, berbagai kemampuan yang dimilikinya, serta jaringan aliansinya menjadikan serangan militer, pendudukan, dan penguasaan atas negara tersebut sebagai operasi yang sangat kompleks.

Karena itulah, artikel tersebut mengutip peringatan para pakar bahwa keunggulan kekuatan udara, betapapun efektifnya dalam melemahkan musuh atau menghancurkan kemampuan militernya, tidak cukup untuk menggulingkan suatu sistem politik sekaligus menjamin stabilitas setelahnya.

Pengalaman Libya menunjukkan bahwa tidak adanya kesepakatan internasional mengenai masa transisi dan ketidakmampuan mengelola keseimbangan kekuatan internal dapat membuka jalan bagi konflik berkepanjangan serta munculnya kekosongan keamanan yang sulit dikendalikan.

Oleh karena itu, diplomasi yang berkelanjutan, penyusunan pengaturan keamanan, dan pembangunan kembali lembaga-lembaga negara merupakan unsur mendasar dalam setiap strategi untuk menghadapi situasi pascaperang.

Pelajaran dan Peringatan bagi Trump

Analisis Newsweek juga membahas dimensi geopolitik yang lebih luas dengan mengaitkan runtuhnya pemerintahan Libya dengan meningkatnya aktivitas kelompok-kelompok bersenjata di kawasan Sahel Afrika.

Dalam konteks ini, majalah tersebut menyinggung keterlibatan para pejuang dari etnis Tuareg yang sebelumnya bertempur di pihak Gaddafi dan kemudian terlibat dalam konflik di Mali bagian utara.

Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa Rusia memanfaatkan dampak intervensi Barat di Libya untuk memperkuat kehadiran keamanannya di Afrika.

Sementara itu, berdasarkan sejumlah laporan yang dirujuk Newsweek, Moskow telah memberikan dukungan intelijen dan pengintaian kepada Iran selama berlangsungnya perang. Dukungan tersebut dapat meningkatkan kemampuan Iran dalam menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan.

Pada bagian akhir, laporan tersebut menyimpulkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Washington tidak semata-mata terbatas pada penentuan hasil konfrontasi militer, tetapi juga mencakup konsekuensi strategis jangka panjang yang ditimbulkannya.

Menurut Newsweek, perang yang dimulai atau dilanjutkan tanpa rencana politik yang jelas untuk masa setelah konflik justru dapat melemahkan pengaruh Amerika Serikat, alih-alih memperkuatnya, serta mengurangi kemampuan negara tersebut dalam melakukan penangkalan terhadap para pesaingnya, terutama Rusia dan China.

Atas dasar itu, Newsweek menjadikan pengalaman Libya sebagai peringatan bagi Trump. Menggulingkan pemerintahan musuh atau melemahkannya secara militer tidak serta-merta berarti meraih kemenangan politik.

Apabila tidak terdapat rencana yang menyeluruh untuk menghadapi situasi pascaperang, dampak yang ditimbulkannya justru dapat berubah menjadi beban strategis dengan biaya yang melampaui keuntungan yang semula diharapkan.