Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sumber-sumber lokal di Provinsi Nuristan, Afghanistan, mengumumkan bahwa Taliban, sebagai kelanjutan dari penerapan berbagai pembatasan pendidikan, telah menghentikan aktivitas seluruh lembaga pendidikan swasta di Kota Parun, ibu kota provinsi tersebut.

Menurut sumber-sumber tersebut, Departemen Amar Makruf dan Nahi Mungkar Taliban pada Kamis, 22 Oktober, mengirimkan surat resmi kepada para pengelola pusat pendidikan swasta dan memerintahkan mereka untuk menghentikan aktivitasnya.

Berdasarkan informasi yang diterbitkan, surat tersebut meminta para direktur dan pemilik lembaga pendidikan agar menutup pusat-pusat pendidikan mereka serta mendatangi Departemen Amar Makruf Taliban dengan membawa izin operasional masing-masing.

Sumber-sumber lokal juga mengungkapkan bahwa para petugas Taliban sebelumnya telah beberapa kali memberikan peringatan kepada pengelola lembaga-lembaga tersebut mengenai perluasan pengajaran bahasa Inggris.

Meskipun demikian, hingga kini belum diketahui apakah penutupan lembaga-lembaga pendidikan swasta di Kota Parun bersifat sementara atau Taliban bermaksud menghentikan seluruh aktivitas pusat-pusat tersebut secara permanen.

Selain itu, belum ada rincian yang dipublikasikan mengenai jumlah lembaga pendidikan yang ditutup, jumlah siswa yang terdampak, maupun alasan resmi di balik keputusan tersebut.

Meningkatnya Tekanan terhadap Lembaga Pendidikan Swasta di Afghanistan

Langkah terbaru yang dilaporkan terjadi di Nuristan ini berlangsung ketika Taliban selama lima tahun terakhir telah menerapkan berbagai pembatasan luas terhadap aktivitas lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pengajaran bahasa asing dan pusat-pusat yang menyediakan layanan pendidikan bagi anak perempuan.

Sebelumnya, sejumlah laporan juga mengungkapkan penutupan pusat-pusat pendidikan bahasa Inggris dan komputer di Provinsi Daikundi, Paktia, dan Ghazni.

Lembaga penelitian Afghan Witness, dalam sebuah laporan pada Februari 2025, mengumumkan bahwa Taliban telah menghentikan aktivitas sejumlah lembaga pendidikan swasta. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka menangkap para guru dan pengelola lembaga-lembaga tersebut.

Dalam salah satu kasus, pada Januari 2025, dua pusat pendidikan di Daikundi yang menyelenggarakan pengajaran bahasa Inggris ditutup.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa sebelumnya kedua lembaga tersebut juga telah menerima peringatan terkait penerimaan siswi di atas kelas enam.

Berlanjutnya tindakan-tindakan tersebut, bersamaan dengan berbagai pembatasan pendidikan yang lebih luas oleh Taliban, telah menimbulkan kekhawatiran mengenai semakin berkurangnya kesempatan untuk mempelajari ilmu pengetahuan modern, bahasa asing, serta berbagai keterampilan yang dibutuhkan generasi muda Afghanistan.

Penutupan Lembaga Pendidikan di Negara yang Lebih dari Separuh Anak-Anaknya Tidak Mengakses Pendidikan Formal Umum

Laporan terbaru mengenai penutupan pusat-pusat pendidikan di Nuristan muncul hanya satu hari setelah diterbitkannya temuan bersama UNESCO dan UNICEF mengenai krisis pendidikan di Afghanistan.

Kedua lembaga internasional tersebut pada Rabu, 21 Oktober, mengumumkan bahwa sekitar 53 persen anak usia sekolah dasar di Afghanistan berada di luar sistem pendidikan formal umum.

Berdasarkan laporan tersebut, lebih dari 2,6 juta remaja perempuan juga telah kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan menengah sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021.

UNESCO dan UNICEF juga memperingatkan mengenai penurunan kualitas pendidikan, kekurangan guru profesional, serta tidak memadainya investasi dalam sistem pendidikan Afghanistan.

Sementara itu, Taliban masih belum mengizinkan anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan di atas kelas enam. Berbagai pembatasan luas terhadap pendidikan tinggi bagi perempuan juga masih terus berlangsung.

Dalam kondisi demikian, penutupan lembaga-lembaga pendidikan swasta di Nuristan, apabila terbukti benar dan terus diberlakukan, dapat semakin mengurangi kesempatan yang masih tersisa untuk mempelajari bahasa asing dan berbagai keterampilan pendidikan.

Langkah tersebut juga menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai peran Departemen Amar Makruf Taliban dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan.

Lembaga ini memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan peraturan agama dan sosial pemerintahan Taliban. Namun, berdasarkan laporan-laporan yang diterbitkan, lembaga tersebut juga turut campur tangan dalam aktivitas pusat-pusat pendidikan.

Meskipun Taliban mengklaim pentingnya memperluas pendidikan dan membina generasi muda, berlanjutnya penutupan lembaga-lembaga pendidikan dan pembatasan kesempatan belajar semakin meningkatkan kekhawatiran mengenai masa depan keilmuan dan profesional anak-anak serta remaja Afghanistan.

Kini, masih harus dilihat penjelasan apa yang akan diberikan para pejabat Taliban mengenai penutupan lembaga-lembaga pendidikan swasta di Kota Parun.

Apakah izin untuk melanjutkan kembali aktivitas lembaga-lembaga tersebut akan diberikan, atau justru pengajaran bahasa Inggris dan berbagai keterampilan modern lainnya akan menghadapi pembatasan yang lebih luas?