Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejumlah ulama Syiah Pakistan dan tokoh terkemuka masyarakat Hazara, pada Senin, 27 Mehr (19 Oktober), bertemu dengan Maulawi Fazl-ul-Haq Shakir, Konsul Jenderal Taliban di Kota Quetta, untuk menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya tekanan terhadap kaum Syiah Afghanistan, khususnya pengosongan paksa rumah-rumah penduduk, pengambilalihan properti, serta penutupan pusat-pusat keilmuan dan pendidikan.

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan komunitas Syiah menyinggung tindakan-tindakan terbaru Taliban di wilayah-wilayah yang dihuni masyarakat Hazara di Afghanistan. Mereka meminta penyelesaian persoalan hukum dan kepemilikan properti warga serta penghentian proses pengosongan rumah secara paksa.

Salah satu persoalan terpenting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kondisi penduduk permukiman Nawabad di Provinsi Ghazni. Wilayah yang dihuni masyarakat Hazara ini dalam beberapa bulan terakhir menghadapi perintah pengosongan rumah-rumah penduduk serta perselisihan luas mengenai kepemilikan tanah.

Selain itu, kondisi permukiman Shahrak Sabz, yang dikenal sebagai Shahrak Nabizadeh, serta persoalan pengambilalihan properti dan unit-unit usaha milik warga di kawasan Jibril, Herat, juga menjadi masalah yang disampaikan para ulama Syiah dalam pembicaraan dengan Konsul Jenderal Taliban.

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan Syiah juga menyampaikan protes terhadap penutupan sebuah sekolah dan universitas di Afghanistan. Mereka meminta agar pembatasan yang diberlakukan terhadap lembaga-lembaga pendidikan tersebut segera ditangani.

Pada akhir pertemuan, mereka menyerahkan nota protes tertulis mengenai berbagai persoalan yang telah disampaikan kepada Konsul Jenderal Taliban.

Menanggapi protes tersebut, Maulawi Fazl-ul-Haq Shakir berjanji akan menyampaikan kekhawatiran dan tuntutan para perwakilan komunitas Syiah dan Hazara kepada pejabat Taliban di Kabul.

Namun demikian, belum ada laporan mengenai komitmen khusus dari Konsul Jenderal Taliban untuk menghentikan pengosongan rumah-rumah penduduk atau mengembalikan properti yang kepemilikannya masih dipersengketakan.

Berlanjutnya Sengketa Kepemilikan Tanah di Wilayah-Wilayah Hazara

Protes tersebut muncul ketika dalam beberapa bulan terakhir berbagai laporan menunjukkan meningkatnya sengketa kepemilikan tanah dan penerbitan perintah pengosongan kawasan permukiman di wilayah-wilayah yang dihuni kaum Syiah Afghanistan.

Kementerian Kehakiman Taliban sebelumnya mengumumkan bahwa pengadilan khusus yang menangani perkara pertanahan telah menetapkan sekitar 1.843 jerib tanah di permukiman Nawabad, Ghazni, sebagai milik pemerintah.

Namun, penduduk wilayah tersebut memprotes keputusan Taliban dan menilainya sebagai ancaman terhadap hak kepemilikan serta keamanan tempat tinggal keluarga-keluarga Hazara.

Pada bulan Mordad tahun ini, sumber-sumber lokal juga melaporkan bahwa pejabat Taliban memberikan tenggat waktu satu minggu kepada penduduk permukiman Nawabad untuk mengosongkan rumah mereka.

Para pejabat tersebut memperingatkan bahwa apabila penduduk menolak, pengosongan akan dilakukan dengan menggunakan kekuatan. Pada saat yang sama, penerbitan perintah pengosongan permukiman Omid Sabz yang dihuni masyarakat Hazara di Kabul bagian barat juga mendapat protes dari penduduk dan perwakilan komunitas Syiah.

Sejumlah ulama Syiah dan tokoh masyarakat Hazara sebelumnya, melalui sebuah pernyataan, menggambarkan tindakan Kementerian Kehakiman Taliban terhadap permukiman tersebut sebagai tindakan diskriminatif.

Mereka menuntut pencabutan perintah pengosongan, pemeriksaan ulang dokumen-dokumen kepemilikan tanah, serta pencegahan perlakuan tidak setara terhadap kaum Syiah.

Selain sengketa kepemilikan tanah, tindakan Taliban terhadap sejumlah pusat keagamaan, kebudayaan, dan pendidikan milik komunitas Syiah juga telah memicu reaksi luas selama beberapa bulan terakhir.

Penutupan atau pembatasan kegiatan sejumlah lembaga yang berafiliasi dengan komunitas Syiah, termasuk Hauzah Ilmiah Khatam al-Nabiyyin dan Televisi Tamadon, merupakan beberapa persoalan yang sebelumnya telah memicu protes dari para ulama dan aktivis keagamaan Afghanistan.

Dalam situasi tersebut, protes terbaru para ulama Syiah di Quetta menunjukkan bahwa kekhawatiran mengenai kondisi hukum, kebebasan beragama, dan hak kepemilikan properti warga Hazara dan Syiah Afghanistan telah melampaui batas-batas negara tersebut dan menjadi salah satu tuntutan komunitas Syiah yang hidup di perantauan.

Meskipun Konsul Jenderal Taliban telah berjanji menyampaikan berbagai kekhawatiran tersebut kepada pihak berwenang di Kabul, hingga kini belum jelas tindakan apa yang akan diambil para pejabat Taliban untuk menangani tuntutan-tuntutan yang telah diajukan.

Berlanjutnya protes mengenai pengambilalihan properti, pengosongan rumah-rumah penduduk, dan penutupan lembaga-lembaga pendidikan Syiah terjadi ketika Taliban berulang kali menegaskan komitmennya untuk menegakkan keadilan dan menghormati hak-hak seluruh warga negara Afghanistan.

Namun, pelaksanaan janji-janji tersebut di wilayah-wilayah yang dihuni masyarakat Hazara masih terus menghadapi kritik dan protes.