Kantor Berita Internasional Ahlulbait  – ABNA – meskipun Baghdad menyambut pengumuman mengenai “hari kedaulatan” dan berakhirnya misi militer koalisi pimpinan Amerika Serikat di Irak, kekhawatiran di Wilayah Kurdistan justru semakin meningkat. Bahkan tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah Irak belum mampu meredakan kekhawatiran tersebut.

Berdasarkan laporan surat kabar Lebanon Al-Akhbar, dari sudut pandang Erbil, penarikan pasukan Amerika Serikat dapat menciptakan kekosongan dalam sistem pertahanan udara dan meningkatkan kerentanan Wilayah Kurdistan Irak terhadap dampak konflik regional.

Terlepas dari penjelasan Perdana Menteri Wilayah Kurdistan, Masrour Barzani, yang menyebut laporan Financial Times mengenai kekhawatiran pihak Kurdi sebagai tidak sepenuhnya akurat, pernyataan yang ia keluarkan sendiri menunjukkan besarnya kekhawatiran tersebut.

Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa pasukan Amerika Serikat dan pasukan koalisi pimpinan AS akan meninggalkan Wilayah Kurdistan ketika kawasan tersebut telah mengalami lebih dari seribu serangan rudal dan drone.

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa meninggalkan Wilayah Kurdistan tanpa menyediakan sistem pertahanan untuk melindunginya merupakan hal yang mengkhawatirkan dan dinilai dapat menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip sistem federal Irak.

Kekhawatiran Erbil terhadap Kekosongan Pertahanan Udara

Shirwan Dubardani, salah seorang pemimpin dan anggota parlemen dari Partai Demokrat Kurdistan, mengatakan kepada Al-Akhbar bahwa Wilayah Kurdistan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Irak dan karena itu harus tersedia sistem pertahanan udara untuk melindunginya.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu, setelah terjadinya serangan yang disebutnya sebagai serangan teroris terhadap ladang-ladang minyak dan fasilitas vital di Wilayah Kurdistan, perdana menteri Irak saat itu mengirim delegasi ke wilayah tersebut.

Delegasi itu bertugas membahas kesepakatan mengenai penempatan sistem pertahanan udara di dalam kawasan ladang minyak untuk melindunginya dari tindakan sabotase.

Dubardani mengatakan bahwa keputusan penarikan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dari Irak merupakan keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan pihaknya memandangnya sebagai langkah penting.

Namun, ia memperingatkan bahwa tantangan yang akan datang masih besar, mulai dari kemungkinan pergerakan sel-sel ISIS meskipun aktivitas mereka telah menurun, infiltrasi kelompok-kelompok teroris, hingga kebutuhan untuk melindungi Wilayah Kurdistan dari serangan eksternal.

Baghdad Dinilai Belum Memiliki Pertahanan Udara yang Memadai

Dalam konteks yang sama, politikus Kurdi Yasin Aziz menilai persoalan pertahanan udara sebagai masalah paling penting saat ini.

Dalam wawancaranya dengan Al-Akhbar, ia mengatakan bahwa tidak adanya sistem pertahanan udara yang seharusnya disediakan oleh pemerintah federal Irak membuat kekhawatiran semakin besar.

Menurutnya: “Baghdad sendiri saat ini bahkan belum mampu menyediakan sistem seperti itu untuk melindungi wilayahnya sendiri.”

Ia mengatakan Baghdad sedang melakukan perundingan dan menyusun sejumlah kesepakatan dengan negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Korea Selatan untuk memperoleh sistem pertahanan tersebut.

Namun, menurutnya, proses itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, sementara Wilayah Kurdistan dan Irak tidak dapat membiarkan wilayah udara mereka tanpa perlindungan dari kemungkinan serangan selama jangka waktu sepanjang itu.

Kekhawatiran Wilayah Kurdistan Menjadi Arena Persaingan Regional

Sami Rikani, profesor ilmu politik Universitas Duhok, menilai kekhawatiran pihak Kurdi tidak hanya terbatas pada aspek militer secara langsung.

Menurutnya, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi kekhawatiran yang menyentuh keberadaan politik masyarakat Kurdi secara keseluruhan.

Dalam wawancaranya dengan Al-Akhbar, ia mengatakan bahwa kondisi sekarang dipengaruhi oleh keadaan “antara perang dan bukan perang” dalam hubungan Washington dan Teheran.

Menurut analisis Rikani, situasi tersebut dapat menyebabkan bergeraknya kelompok-kelompok yang dekat dengan Iran dengan berbagai alasan, atau sebaliknya, dapat memunculkan kembali pemanfaatan ISIS dan kelompok-kelompok bersenjata Sunni dengan dukungan atau arahan regional untuk menghadapi pengaruh kelompok-kelompok tersebut.

Ia mengatakan kelompok-kelompok semacam itu pada kemudian hari dapat digunakan untuk menghadapi Wilayah Kurdistan, khususnya di daerah-daerah yang masih menjadi sengketa.

Rikani melanjutkan bahwa tidak adanya kehadiran Amerika Serikat juga dapat memperbesar pengaruh pihak-pihak di Baghdad yang menginginkan pembatasan kewenangan finansial, keamanan, dan hukum Wilayah Kurdistan.

Menurutnya, hal tersebut dapat melemahkan posisi Wilayah Kurdistan dalam perundingan mengenai minyak, gaji, dan batas-batas administratif.

Profesor tersebut berpendapat bahwa tanpa apa yang disebutnya sebagai “payung perlindungan Amerika Serikat”, Wilayah Kurdistan berpotensi berubah menjadi arena terbuka bagi persaingan dan penyelesaian konflik di antara kekuatan-kekuatan regional.

Sulaimaniyah: Kekhawatiran Lebih Rendah, tetapi Tetap Serius

Berbeda dengan nada kekhawatiran yang kuat dari Erbil, pandangan di Sulaimaniyah relatif lebih moderat, meskipun tetap menyimpan sejumlah kekhawatiran.

Goran Fathi, salah seorang pemimpin Partai Persatuan Patriotik Kurdistan, mengatakan kepada Al-Akhbar: “Konsep kedaulatan dan terbebas dari campur tangan asing merupakan persoalan mendasar dan kami mendukungnya.”

Namun ia menambahkan: “Pertanyaan mendesak adalah apa yang akan terjadi sehari setelah pasukan meninggalkan Wilayah Kurdistan. Ada kekhawatiran nyata mengenai tantangan keamanan yang kompleks di Irak, dan sulit untuk mengakhirinya secara penuh dan cepat.”

Ia menyerukan agar diberikan waktu lebih banyak untuk memikirkan langkah-langkah koordinasi berikutnya.

Fathi juga menegaskan dukungannya terhadap upaya Baghdad dalam memperkuat konsep kedaulatan serta mengandalkan aparat keamanan Irak dan pasukan Peshmerga untuk melindungi wilayah Irak dari kemungkinan serangan eksternal.

Bayang-Bayang Pengalaman 2011 dan Kemunculan ISIS

Dalam persoalan ini, ingatan historis masyarakat Kurdi tampaknya kembali kepada pengalaman penarikan pasukan Amerika Serikat pada tahun 2011 dan perkembangan yang terjadi setelahnya, khususnya kemunculan ISIS pada 2014.

Meskipun data dan penilaian saat ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok teroris tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membangun dan mempertahankan kontrol wilayah secara luas, sel-sel tidur mereka di provinsi Anbar, Nineveh, Tikrit, Diyala, serta daerah-daerah di sekitar Erbil masih dipandang sebagai ancaman tersembunyi.

Sel-sel tersebut dinilai dapat memanfaatkan celah keamanan maupun kekosongan informasi intelijen untuk kembali melakukan aktivitas.