Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – menjelang pemilu sela Amerika Serikat, sikap anti-Islam dari sejumlah politikus Partai Republik kembali menjadi salah satu isu yang diperdebatkan dalam ruang politik negara tersebut.

Ted Cruz, senator Republik dari Texas, dalam konvensi terbaru Partai Republik di Dallas mengatakan, “Syariat tidak memiliki tempat di Amerika,” dan menyerukan agar hal tersebut dilawan.

Gubernur Texas Greg Abbott juga menyatakan akan berupaya menerapkan “pelarangan penuh terhadap syariat” di negara bagian tersebut.

Pernyataan-pernyataan ini memicu reaksi dari para pemimpin masyarakat sipil dan cendekiawan Muslim di Texas serta sejumlah negara bagian lain di Amerika Serikat.

Muslim Amerika, dalam menanggapi pernyataan tersebut, menekankan bahwa syariat dalam kehidupan mereka pada dasarnya merujuk pada seperangkat prinsip dan pedoman keagamaan yang mencakup hal-hal seperti salat, puasa, haji, sedekah, dan nilai-nilai moral.

Sabeel Ahmed, Direktur Proyek GainPeace di negara bagian Illinois, mengatakan bahwa konsep syariat sering kali tidak dipahami dengan benar dan, berbeda dari gambaran yang disampaikan para pengkritiknya, syariat tidak hanya berkaitan dengan hukuman.

Ia meminta umat Islam untuk tidak sekadar bereaksi dengan kemarahan, tetapi menjelaskan kepada masyarakat Amerika mengenai makna syariat dan ajaran Islam.

Abdullahi Ahmed An-Na’im, cendekiawan Islam kelahiran Sudan dan mantan profesor Fakultas Hukum Emory University, mengatakan bahwa Muslim Amerika dapat menerima syariat sebagai bagian dari identitas keagamaan mereka sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai Amerika.

An-Na’im menilai retorika anti-syariat muncul dari kesalahpahaman terhadap konsep tersebut dan memperingatkan bahwa retorika semacam ini dapat mengarah pada penyangkalan terhadap identitas dan kemanusiaan umat Islam.

Partai Republik dan Gagasan “Amerika Tanpa Syariat”

Di sisi lain, Keith Self dan Chip Roy, dua anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik asal Texas, merupakan pendiri Sharia-Free America Caucus, atau Kaukus Amerika Bebas Syariat. Kelompok ini dibentuk di Kongres pada tahun lalu dan memiliki lebih dari 60 anggota dari Partai Republik.

Para anggota kelompok tersebut menggambarkan syariat sebagai ancaman terhadap Konstitusi dan nilai-nilai Barat serta mendukung berbagai kebijakan untuk melawannya. Sejak dibentuk, kelompok tersebut telah mengajukan sejumlah rancangan kebijakan anti-syariat, tetapi hingga kini belum ada yang disahkan. Council on American-Islamic Relations (CAIR) juga memasukkan kelompok tersebut dalam kategori kelompok anti-Islam. Texas dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu pusat utama perdebatan ini.

Ken Paxton, Jaksa Agung Texas, pada Agustus meminta sebuah lembaga yang disebut “pengadilan Islam” yang berbasis di Dallas untuk menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti. Kantor Jaksa Agung menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut bertujuan mengetahui apakah lembaga itu melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum Texas atau hukum federal. Paxton mengatakan bahwa Texas tidak akan diperintah berdasarkan syariat.

“Pengadilan Islam”: Kegiatan Kami Bukan Peradilan Hukum

Setelah pemeriksaan tersebut dimulai, lembaga yang disebut “pengadilan Islam” itu mempublikasikan penjelasan mengenai misi dan aktivitasnya melalui situs web resmi. Lembaga tersebut menegaskan bahwa panduan yang mereka berikan bersifat melengkapi layanan hukum, sosial, dan profesional yang telah tersedia dalam masyarakat Amerika, bukan menggantikannya.

Mereka menyatakan bukan pengadilan resmi berdasarkan hukum dan tidak mengeluarkan putusan hukum yang mengikat. Aktivitasnya, menurut lembaga tersebut, terbatas pada mediasi dan arbitrase keagamaan atas permintaan anggota masyarakat Muslim, termasuk dalam persoalan agama, bimbingan keluarga, dan urusan internal keagamaan.

Lembaga itu juga menyatakan bahwa perkara yang membutuhkan penegakan secara hukum akan langsung dirujuk kepada sistem peradilan Texas.

Mereka membandingkan aktivitasnya dengan lembaga-lembaga seperti Beth Din dalam komunitas Yahudi dan sejumlah institusi keagamaan Katolik.

Asma Uddin, profesor hukum di Michigan State University, berpendapat bahwa sejumlah politikus Amerika menggambarkan aktivitas normal umat Islam, seperti salat, cara berpakaian, konseling keluarga, dan menghadiri masjid, sebagai tanda adanya ancaman politik.

Ia menilai gelombang terbaru pernyataan anti-syariat sebagai bentuk pemanfaatan ketakutan publik untuk tujuan politik, dan mengatakan bahwa sebagian politikus menggunakan isu tersebut untuk membangkitkan emosi para pemilih.

Sementara itu, Sabeel Ahmed, yang pada tahun ini telah melakukan tiga perjalanan dakwah ke Texas, berencana kembali ke negara bagian tersebut untuk menyelenggarakan program di salah satu masjid di Houston.

Ia juga sedang menyiapkan sebuah buku yang akan dikirim kepada para pemuka agama Kristen di berbagai wilayah Amerika Serikat untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai syariat dan ajaran Islam lainnya.

Ahmed menegaskan bahwa Islam tidak seharusnya menjadi sumber ketakutan, dan bahwa perkenalan langsung dengan umat Islam serta kunjungan ke masjid dapat membantu masyarakat memahami lebih banyak titik persamaan di antara para penganut agama.