Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Keputusan Irak menghentikan penerbangan maskapai-maskapai Iran, yang diberlakukan setelah meningkatnya sanksi Amerika Serikat terhadap industri penerbangan Republik Islam Iran, memicu reaksi luas dari tokoh-tokoh agama, politik, dan kelompok perlawanan Irak.

Dalam berbagai reaksi tersebut, pemerintah Baghdad diminta tidak tunduk pada tekanan Amerika Serikat serta mempertimbangkan dampak keputusan itu terhadap para peziarah, perekonomian, dan kedaulatan Irak.

Keputusan tersebut pada awalnya mencakup Bandara Baghdad. Kemudian, sejak Jumat pagi, 25 September, Bandara Najaf juga menghentikan seluruh penerbangan dari Iran dan menuju Iran hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Bandara Erbil dan Sulaimaniyah juga menghentikan penerbangan maskapai-maskapai Iran dalam kerangka kebijakan yang sama.

Para pejabat Irak mengatakan keputusan tersebut diambil menyusul sanksi baru Amerika Serikat terhadap perusahaan-perusahaan penerbangan Iran.

Seorang pejabat Kementerian Transportasi Irak juga menegaskan bahwa Baghdad mematuhi instruksi terkait dan mengatakan, “Masalah ini tidak berada di tangan Irak!”

Namun penjelasan tersebut tidak mencegah munculnya gelombang protes di Irak, terutama di Najaf, mengingat bandaranya merupakan salah satu jalur udara utama bagi peziarah Iran menuju tempat-tempat suci di Irak.

Qabanchi: Tidak Benar Irak Tunduk pada Sanksi Amerika Serikat

Hujjatul Islam wal Muslimin Sayid Sadruddin Qabanchi, Imam Jumat Najaf dan salah satu anggota Dewan Pimpinan Majelis Tinggi Islam Irak, menyampaikan salah satu sikap keagamaan paling tegas dalam menentang keputusan terbaru Baghdad.

Dalam khotbah Jumat, Qabanchi menyebut respons pemerintah Irak terhadap sanksi Amerika Serikat terhadap penerbangan Iran sebagai “tidak benar”, dan meminta pemerintah meninjau kembali keputusan tersebut.

Ia menegaskan: “Tidak benar jika Irak tunduk pada sanksi Amerika Serikat terhadap penerbangan Iran. Tidak boleh ada pihak mana pun dalam konflik ini yang memaksakan kepada kita suatu sikap yang tidak melayani rakyat, kepentingan, dan identitas kita.”

Imam Jumat Najaf itu juga menekankan bahwa keterlibatan Baghdad dalam penerapan sanksi tersebut tidak memenuhi kepentingan Irak dan meminta pemerintah meninjau kembali keputusannya.

Yasin al-Mousawi: Sebagian Besar Penumpang adalah Peziarah Imam Husain As

Di Baghdad, Ayatullah Sayid Yasin al-Mousawi, Imam Jumat Baghdad dan salah satu pengajar Hauzah Najaf, juga memprotes keputusan pelarangan masuk terhadap sejumlah penerbangan Iran.

Al-Mousawi mengkritik keputusan tersebut dan menegaskan bahwa persentase yang cukup besar dari penumpang penerbangan yang datang dari Iran adalah para peziarah Imam Husain As.

Ia juga mengatakan telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan para pejabat Irak dan Iran serta komite terkait.

Dalam pernyataannya mengenai hubungan Irak dengan Republik Islam Iran, Imam Jumat Baghdad menegaskan bahwa Iran merupakan kekuatan regional yang berdiri menghadapi Amerika Serikat dan rezim Zionis. Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan hubungan yang dapat memperkuat Irak serta meningkatkan kekuatan dan martabat negara tersebut.

Sayid Hassan al-Kashmiri kepada Ali al-Zaydi: “Pilar Saya Runtuh dan Punggung Saya Patah”

Di antara reaksi tokoh-tokoh agama, Sayid Hassan al-Kashmiri juga secara langsung menyampaikan pesan kepada Ali al-Zaydi, Perdana Menteri Irak.

Dalam sebuah pesan yang teksnya beredar di sejumlah kanal dan halaman Irak, al-Kashmiri mengatakan kepada al-Zaydi:

«لقد انهدّ ركني وانكسر ظهري حين بلغني إغلاق أجواء العراق بوجه زوّار الحسين وأبيه عليهما السلام»

Artinya: “Ketika kabar mengenai penutupan wilayah udara Irak bagi para peziarah Husain dan ayahnya, Ali As, sampai kepada saya, pilar saya runtuh dan punggung saya patah.”

Dalam kelanjutan pesannya, ia mengkritik keras keputusan pemerintah Irak, mempertanyakan dampak keagamaan dari langkah tersebut, dan memperingatkan mengenai kemurkaan Imam Husain As dan Amirul Mukminin Imam Ali As.

Akram al-Kaabi: Penerbangan Harus Dipulihkan atau Kami Akan Melakukan Duduk Protes di Bandara

Di kalangan kelompok perlawanan Irak, sikap Syekh Akram al-Kaabi, Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Islam al-Nujaba, lebih tegas dan disertai peringatan mengenai aksi protes di bandara-bandara.

Al-Kaabi mengkritik berlanjutnya pembatasan penerbangan antara Irak dan Republik Islam Iran, menyerukan berakhirnya apa yang ia sebut sebagai “dominasi Amerika” atas Irak, serta meminta kelompok-kelompok politik di negara itu mengambil sikap terhadap kondisi tersebut.

Dalam pernyataannya ia mengatakan: “Berbicara tentang kedaulatan dalam kondisi ketika Irak telah berubah menjadi sebuah desa kecil yang berada di bawah kendali Amerika yang kriminal adalah standar ganda, dan hal ini tidak dapat diterima.”

Sekretaris Jenderal al-Nujaba juga menilai berlanjutnya situasi tersebut berarti turut serta dalam pengepungan terhadap suatu bangsa Muslim. Ia memperingatkan dampaknya terhadap perjalanan jutaan warga kedua negara, ziarah ke tempat-tempat suci, dan perekonomian Irak.

Al-Kaabi kemudian memperingatkan bahwa jika masalah tersebut tidak diselesaikan dan penerbangan normal dengan Iran tidak kembali beroperasi, rakyat Irak, kelompok-kelompok pelayanan peziarah Imam Husain As, serta para peziarah Imam Ridha As akan diminta bersiap melakukan duduk protes di bandara-bandara Irak.

Abu Ala al-Walai: Irak Tidak Boleh Menjadi Bagian dari Pengepungan Iran

Abu Ala al-Walai, Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada Irak, juga mengkritik keputusan terbaru tersebut dalam konteks tekanan terhadap Republik Islam Iran. Al-Walai menegaskan bahwa sebuah negara yang menjadikan semboyan “Labbaik Ya Husain As” sebagai sikap dan prinsipnya tidak layak menjadi bagian dari pengepungan terhadap Iran.

Ia juga meminta para anggota parlemen Irak mewajibkan pemerintah untuk menentang apa yang ia sebut sebagai “dikte Amerika Serikat”. Dengan menyinggung Rusia dan China, ia menyerukan agar Baghdad menolak pengepungan terhadap Iran.

Mantan Perdana Menteri Irak: Kesalahan Besar dan Mengorbankan Kepentingan Nasional serta Masa Depan

Mantan Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi juga pada Jumat mengkritik penutupan bandara-bandara Irak bagi penerbangan Iran dan menyebut tindakan tersebut sebagai “kesalahan besar” serta “penyerahan kedaulatan nasional.”

Dalam pesan yang dipublikasikan oleh kantor berita Al-Maalomah, ia mengatakan: “Menutup bandara-bandara Irak bagi negara tetangga, sekutu, dan sahabat kita merupakan kesalahan besar dan berarti menyerahkan kedaulatan nasional serta mengorbankan kepentingan nasional dan masa depan kita.”

Abdul Mahdi menegaskan di akhir pernyataannya: “Mundur dari kesalahan lebih baik daripada terus bersikeras mempertahankannya.”

Seruan Aksi di Najaf Menentang Pembatasan Penerbangan Iran

Sebagai kelanjutan reaksi atas keputusan Baghdad menghentikan penerbangan Iran, sebuah seruan untuk menggelar aksi protes di Najaf juga telah dipublikasikan.

Penyelenggara aksi tersebut meminta masyarakat Irak hadir dalam demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai “sanksi udara pemerintah terhadap Iran.”

Berdasarkan seruan tersebut, aksi akan digelar pada Senin pukul 17.00 di Najaf, di dekat Jembatan Tsaurat al-Isyrin.

Penerbitan seruan ini menunjukkan bahwa protes terhadap pembatasan penerbangan Iran tidak hanya terbatas pada sikap para ulama, khatib, kelompok politik, dan kelompok perlawanan Irak. Menurut laporan tersebut, sebagian masyarakat Irak juga menunjukkan kemarahan terhadap kebijakan itu.

Dari Baghdad dan Najaf hingga Kelompok Perlawanan: Titik Temu Protes

Kesamaan utama dalam sikap tokoh-tokoh agama dan kelompok perlawanan Irak adalah penolakan terhadap kemungkinan Irak menjadi bagian dari rangkaian tekanan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran.

Reaksi-reaksi tersebut semakin kuat ketika di satu sisi para pejabat Irak menekankan penerapan pembatasan akibat sanksi Amerika Serikat, sementara di sisi lain penghentian penerbangan secara praktis telah mengganggu jalur udara antara kedua negara.

Seorang pejabat Kementerian Transportasi Irak mengatakan bahwa penerbangan antara Iran dan Irak telah dihentikan sejak 25 September, Baghdad “mematuhi instruksi”, dan persoalan tersebut tidak berada dalam kewenangan Irak.

Sementara itu, Bandara Najaf, yang merupakan salah satu pintu utama masuknya peziarah Iran ke Irak, mengumumkan bahwa penghentian penerbangan Iran akan terus berlangsung hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Laporan-laporan juga menyebutkan bahwa sebelum penghentian total penerbangan, sempat dilakukan upaya untuk mengalihkan penerbangan tujuan Baghdad ke Najaf. Namun pada akhirnya, Bandara Najaf sendiri juga terkena kebijakan penghentian tersebut.

Persoalan pembatasan penerbangan antara Iran dan Irak dinilai telah berkembang melampaui sekadar urusan transportasi udara.

Di satu sisi terdapat tekanan sanksi dari Washington, sementara di sisi lainnya terdapat sensitivitas sebagian kalangan Hauzah, kelompok-kelompok perlawanan, dan masyarakat religius Irak terhadap pembatasan hubungan antara kedua negara, khususnya terhadap perjalanan para peziarah menuju tempat-tempat suci.