Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menjelang tenggat penarikan penuh pasukan Amerika Serikat dari Irak, wacana mengenai penyerahan senjata kelompok-kelompok perlawanan kepada pemerintah mulai ramai dibicarakan di kalangan politik dan media.
Menanggapi wacana tersebut, sejumlah kelompok perlawanan Irak, termasuk Kataib Sayyid al-Shuhada, mengajukan 10 syarat kepada pemerintah sebelum permintaan penyerahan senjata dapat dipertimbangkan.
Dr. Hassan al-Abadi, Direktur Pusat Studi Strategis Al-Minzhar sekaligus perwakilan Kataib Sayyid al-Shuhada di Iran, dalam wawancara dengan ABNA menjelaskan situasi politik Irak saat ini dan tekanan yang menurutnya dilakukan Amerika Serikat terhadap para politisi di negara tersebut.
“Pada periode ketika pemerintahan al-Zaidi, di bawah tekanan Amerika Serikat, meminta penyerahan senjata dan pemutusan hubungan dengan pasukan Hashd al-Shaabi, sejumlah pemimpin jihad, terutama Hajj Abu Alaa al-Wala’i, menolak syarat-syarat yang merendahkan tersebut,” ujarnya.
Menurut al-Abadi, para pemimpin tersebut menilai tuntutan itu sebagai syarat yang berasal dari kepentingan Amerika Serikat dan Israel dengan tujuan melemahkan poros perlawanan.
Ia juga mengutip pernyataan terkenal Abu Alaa al-Wala’i: “Siapa pun yang ingin menjual senjatanya, kami akan membelinya.”
Al-Abadi melanjutkan bahwa tekanan Amerika Serikat terhadap lembaga antiterorisme Irak meningkat seiring adanya upaya penangkapan terhadap sejumlah anggota muda kelompok perlawanan yang melakukan serangan terhadap pasukan AS di Irak.
Menurutnya, para pendukung dan pemimpin kelompok perlawanan kemudian menyimpulkan bahwa metode tersebut tidak akan melemahkan tekad mereka. Setelah muncul tekanan terhadap gelombang penangkapan itu, para pemuda dari kelompok perlawanan yang ditahan kemudian diserahkan kepada pasukan Hashd al-Shaabi.
Perwakilan Kataib Sayyid al-Shuhada di Iran itu mengatakan bahwa setelah perkembangan tersebut, kelompok Perlawanan Islam mengeluarkan sejumlah pernyataan terkait sikap mereka.
Di antara poin yang disampaikan adalah tetap dipertahankannya senjata di tangan kelompok perlawanan, menghadapi kehadiran Amerika Serikat, serta mewujudkan kemandirian finansial Irak.
“Sepuluh poin yang diumumkan Perlawanan Islam itu bagaikan petir bagi mereka yang memiliki pemikiran untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat,” katanya.
Sejumlah Syarat yang Diajukan Kelompok Perlawanan
Al-Abadi menyebut beberapa poin utama yang menjadi tuntutan kelompok perlawanan Irak, antara lain:
1. Penarikan penuh seluruh pasukan yang mereka sebut sebagai pasukan pendudukan;
2. Jaminan bahwa Irak tidak dijadikan pangkalan untuk melakukan serangan terhadap negara-negara tetangga;
3. Penguatan dan peningkatan kemampuan angkatan bersenjata Irak;
4. Terwujudnya kemandirian finansial Irak;
5. Pembelian sistem pertahanan antirudal untuk memperkuat pertahanan udara Irak; serta
6. Penarikan penuh seluruh pasukan asing yang mereka anggap sebagai pasukan pendudukan dari wilayah utara Irak.
Menilai persyaratan tersebut dan kemampuan pemerintah Irak untuk memenuhinya, al-Abadi mengatakan bahwa sikap itu pada dasarnya menunjukkan penolakan yang jelas terhadap penyerahan senjata, setidaknya dalam jangka pendek.
“Persyaratan yang ditetapkan Kataib Sayyid al-Shuhada sangat sulit dipenuhi oleh pemerintahan saat ini yang dipimpin Ali al-Zaidi. Terlebih lagi, beberapa poin tersebut merupakan tantangan strategis dalam hubungan militer, keamanan, dan politik,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan, “Pada akhirnya, saya menilai pemerintah Irak tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.”
Komentar Anda