Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Libya di Afrika Utara memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di benua tersebut. Namun, industri minyak negara itu belum mampu mengembangkan banyak ladang karena instabilitas politik dan keterbatasan modal.

Libya, yang saat ini terpecah antara pemerintahan yang bersaing di wilayah timur dan barat, menurut data Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA) memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di Afrika. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini juga menarik minat sejumlah perusahaan minyak internasional yang mencari peluang bisnis baru.

Namun, Masoud Suleiman, Kepala Perusahaan Minyak Nasional Libya, mengatakan kemajuan di sektor tersebut masih terkendala keterbatasan modal dan sumber pembiayaan.

Dalam wawancara dengan Financial Times, ia mengatakan, “Kami memiliki banyak sumber daya yang belum tersentuh, tetapi untuk mengembangkannya kami membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar, sekitar 30 hingga 40 miliar dolar AS.”

Ia menambahkan, Perusahaan Minyak Nasional Libya menargetkan peningkatan produksi minyak menjadi dua juta barel per hari pada 2030, sebuah target yang dinilainya ambisius tetapi realistis. Saat ini, produksi minyak Libya berada di kisaran 1,4 juta barel per hari.

Suleiman mengatakan terdapat lebih dari 60 ladang minyak dan gas yang telah ditemukan di Libya, tetapi hingga kini belum dikembangkan.

Sejumlah perusahaan asing, termasuk Eni, Total, Chevron, dan ConocoPhillips, telah beroperasi di Libya. Namun, investasi berjalan lambat akibat instabilitas politik, kekhawatiran terkait korupsi dan tata kelola, serta keterbatasan anggaran yang dimiliki Perusahaan Minyak Nasional Libya.

Serangan Drone Ancam Infrastruktur Energi

Serangkaian serangan drone pada bulan ini, Agustus, menargetkan kilang minyak al-Zawiya di wilayah barat Libya. Serangan tersebut memicu kebakaran pada sebuah tangki bensin dan merusak beberapa bagian fasilitas lainnya.

Sebuah pembangkit listrik di dekat lokasi tersebut juga menjadi sasaran serangan drone.

Pemerintah di Tripoli belum mengungkap kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, sebagian besar wilayah barat Libya berada di bawah kendali berbagai kelompok bersenjata.

Suleiman mengatakan serangan-serangan tersebut “terjadi di wilayah geografis yang terbatas dan dilakukan oleh sejumlah kecil kelompok pemberontak,” serta menambahkan bahwa pemerintah sedang mengambil langkah untuk “menetralisir” mereka.

Ia menegaskan bahwa seluruh lokasi investasi minyak dan gas berada “jauh dari kawasan konflik dan berada di bawah pengamanan ketat.”

Libya Pertimbangkan Ubah Skema Investasi

Berdasarkan skema kontrak bagi hasil produksi Libya, perusahaan minyak milik negara diwajibkan menanggung bagian biaya pengembangan ladang minyak.

Kondisi tersebut membuat proyek-proyek menjadi rentan ketika pencairan anggaran pemerintah mengalami keterlambatan.

Suleiman mengatakan Perusahaan Minyak Nasional Libya karena itu tengah mempertimbangkan untuk kembali menggunakan model konsesi, sehingga investor asing dapat menanggung porsi lebih besar dari biaya awal proyek.

“Kami sedang mengkaji perubahan model kerja sama antara Perusahaan Minyak Nasional dan para mitra internasional. Kami menghadapi persoalan kekurangan pendanaan dan hal ini menyebabkan keterlambatan besar dalam proyek-proyek pengembangan,” katanya.

Fragmentasi Politik Hambat Masuknya Investasi

Kesulitan Libya dalam menarik investasi semakin rumit akibat situasi politik yang tidak stabil.

Banyak ladang minyak besar dan terminal ekspor Libya berada di wilayah yang dikuasai Khalifa Haftar, tokoh kuat di Libya timur.

Sementara itu, di wilayah barat, Pemerintah Persatuan Nasional yang berbasis di Tripoli dan diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapat dukungan dari sejumlah kelompok bersenjata.

Haftar dan kelompok bersenjatanya beberapa kali menghambat aktivitas ladang minyak dan pelabuhan.

Sebuah panel ahli yang ditunjuk PBB pada Maret lalu menyatakan bahwa kelompok-kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan lingkaran pemerintahan, baik di Libya timur maupun barat, memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan mengendalikan Perusahaan Minyak Nasional Libya.

Suleiman mengatakan semua pihak yang terlibat dalam perpecahan politik Libya pada dasarnya memahami pentingnya mempertahankan Perusahaan Minyak Nasional sebagai satu lembaga nasional yang utuh.

Namun, ia mengakui perusahaan tersebut tetap menghadapi berbagai tekanan.

Libya Masih Bergulat dengan Dampak Konflik Pascagaddafi

Sejak tumbangnya dan tewasnya Muammar Gaddafi pada 2011, setelah intervensi militer Barat yang mendukung kelompok pemberontak Libya, negara kaya minyak di Afrika Utara itu masih berjuang menemukan kembali persatuan, stabilitas, dan keamanan.

Libya kini terpecah antara dua pusat kekuasaan, yakni di wilayah barat dan timur. Berbagai kelompok bersenjata dari latar belakang kesukuan yang berbeda juga bermunculan di berbagai wilayah.

Dalam praktiknya, Libya terfragmentasi menjadi dua wilayah kekuasaan utama dan terus menghadapi ketidakamanan serta kekacauan akibat aktivitas kelompok-kelompok bersenjata yang saling bersaing.

Situasi ini membuat sebagian analis bahkan menyebut Libya sebagai “negara gagal” atau failed state, yakni negara dengan otoritas pemerintahan yang sangat lemah dan kapasitas terbatas untuk mengelola wilayahnya secara efektif.

Perkembangan yang bermula pada awal Februari 2011 dan disebut media Barat sebagai bagian dari “Arab Spring” kemudian berkembang menjadi intervensi militer asing, jatuhnya pemerintahan Gaddafi, dua perang saudara, serta berlanjutnya instabilitas dan ketidakamanan.

Dampak perang saudara pertama, dengan munculnya berbagai kelompok bersenjata yang memperebutkan kekuasaan, memicu kekerasan dan ketidakamanan di berbagai wilayah Libya.

Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi perang saudara kedua pada 2014 yang berlangsung hingga akhir Oktober 2020, ketika berbagai pihak secara formal menyepakati gencatan senjata dan perundingan.

Meski demikian, ketidakamanan, instabilitas, dan perebutan kekuasaan di Libya hingga kini masih terus berlanjut.

Gelombang kekerasan di negara itu telah menewaskan puluhan ribu orang, sementara kehidupan normal bagi masyarakat di negara yang kaya minyak dan gas tersebut masih sulit terwujud.