21 Agustus 2026 - 22:49
Source: ABNA
Hizbullah: Rekam Jejak Pemerintah AS Berdarah dan Kriminal

Hizbullah Lebanon sambil mengutuk keras sanksi baru Departemen Keuangan AS terhadap gerakan ini, menegaskan bahwa pemerintah AS mengingat rekam jejaknya yang berdarah dan kriminal, tidak layak melakukan tindakan semacam itu.

Menurut kantor berita "Abna" mengutip "Al-Mayadeen", Perlawanan Islam Lebanon Hizbullah mengeluarkan pernyataan bernada keras sebagai respons terhadap tindakan permusuhan Departemen Keuangan AS dalam memberlakukan sanksi baru terhadap gerakan ini.

Dalam pernyataan Hizbullah disebutkan: "Klaim pemerintah AS bahwa Hizbullah berada di bawah kendali Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran adalah dalih untuk memasukkan kembali Hizbullah ke dalam daftar sanksi. Tindakan ini adalah bagian dari kebijakan komprehensif pemerintahan AS untuk menargetkan, mengepung, dan menekan perlawanan, lingkungan sosialnya, dan para pendukungnya."

Hizbullah menambahkan: "Sanksi baru AS diberlakukan dengan tujuan melindungi keamanan musuh, memperkuat pendudukan di Lebanon selatan, dan membuka jalan bagi pelaksanaan proyek-proyek ekspansionisnya. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah AS, yang terbiasa menggunakan sanksi untuk memaksakan dominasinya, masih terus memperlakukan Lebanon dari posisi perwalian. Pemerintah AS berusaha mengepung rakyat Lebanon, merampas Lebanon dari sumber kekuatannya, dan berupaya menciptakan kerusuhan internal."

Komentar Anda

You are replying to: .
captcha