Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA ketika Baghdad semakin mendekati tenggat penyelesaian persoalan monopoli senjata oleh negara, kelompok-kelompok perlawanan Irak memperluas tuntutan mereka ke ranah ekonomi dan menyerukan diakhirinya pengaruh Amerika Serikat atas pendapatan minyak serta keputusan-keputusan finansial Irak.

Para pemimpin kelompok tersebut menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi. Menurut mereka, diversifikasi jalur penjualan minyak dan jaringan hubungan perbankan merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan Baghdad terhadap sistem keuangan Amerika Serikat.

Syekh Akram al-Kaabi, Sekretaris Jenderal Gerakan al-Nujaba, mengkritik apa yang disebutnya sebagai “pengawasan Amerika atas aset-aset Irak” dan menyerukan diversifikasi saluran penjualan minyak serta jaringan hubungan perbankan Baghdad.

Sementara itu, Abu Ala al-Walai, Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada, menuduh Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap sumber-sumber ekonomi Irak dan menyerukan agar Baghdad memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan finansial dan perdagangan.

Sejak tahun 2003, pendapatan minyak Irak diselesaikan dalam mata uang dolar melalui sebuah rekening di Federal Reserve Bank of New York. Mengingat sekitar 90 persen pendapatan pemerintah Irak bergantung pada minyak, mekanisme ini, menurut para pengkritiknya, telah memberikan Washington sejumlah instrumen untuk memberikan tekanan ekonomi terhadap Baghdad.

Majid al-Kaabi, salah seorang pemimpin Gerakan al-Nujaba, juga menekankan perlunya kemandirian politik dan ekonomi Irak. Ia mengatakan bahwa Baghdad harus membebaskan diri dari pengaruh Amerika Serikat dan mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kedaulatannya tanpa campur tangan pihak asing.

Sementara itu, Miqdad al-Khafaji, salah seorang pemimpin Fraksi Huquq di Parlemen Irak, berpendapat bahwa persoalan tersebut tidak hanya terbatas pada senjata. Menurutnya, kedaulatan Irak atas sumber daya keuangan dan minyak juga merupakan bagian dari konfrontasi tersebut.

Ia menuding Washington menggunakan instrumen finansial dan ekonomi untuk menekan Baghdad.

Di sisi lain, pemerintah Irak pada saat yang sama terus menjalankan proses penyerahan senjata yang tidak terdaftar dari sejumlah kelompok. Sel Media Keamanan Irak mengumumkan bahwa hingga saat ini lebih dari 580 ribu pucuk senjata telah diserahkan, dan langkah-langkah Komite Nasional Penataan Senjata masih terus berlangsung.

Proses tersebut berlangsung ketika 30 September telah menjadi tenggat waktu politik yang penting untuk menentukan penyelesaian persoalan senjata. Di dalam Kerangka Koordinasi juga muncul sejumlah usulan untuk memisahkan persoalan penarikan pasukan Amerika Serikat dari isu pembubaran kelompok-kelompok bersenjata.

Pada saat yang sama, para pengkritik kebijakan ekonomi Amerika Serikat di Irak menekankan perlunya meninjau kembali mekanisme finansial serta hubungan ekonomi Baghdad dengan Washington.

Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah memberlakukan pembatasan terhadap sejumlah bank Irak dalam transaksi menggunakan dolar. Departemen Keuangan AS juga pada Mei 2026 menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah individu dan lembaga Irak yang berkaitan dengan sektor minyak dan kelompok-kelompok bersenjata.

Ali Muhyiddin, peneliti isu-isu strategis, juga menyerukan peninjauan kembali perjanjian-perjanjian ekonomi antara Baghdad dan Washington. Ia menegaskan bahwa Irak harus berupaya mengelola pendapatannya secara mandiri serta mengurangi pengaruh asing terhadap perekonomian negara tersebut.