Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Arti penting utama dari “kesepakatan pertahanan bersama Arab Saudi, Turki, dan Pakistan” bukan hanya terletak pada pertanyaan apakah kesepakatan ini kelak akan berubah menjadi pakta militer nyata, atau apakah suatu hari pasukan tiga negara akan berperang dalam satu front yang sama.
Yang lebih penting adalah perubahan cara Arab Saudi memandang keamanan dirinya sendiri.
Selama beberapa dekade, Riyadh sangat bergantung pada hubungan strategis dengan Amerika Serikat untuk menjamin keamanannya. Namun kini, Saudi tampaknya mulai menyadari bahwa bersandar sepenuhnya pada payung keamanan Washington tidak lagi cukup. Karena itu, Riyadh mulai mencari jaminan keamanan lain.
Perubahan ini bukan berarti Arab Saudi meninggalkan Amerika. Riyadh tetap membutuhkan senjata Amerika dan kerja sama militer dengan Washington. Namun dengan membangun kerangka tiga pihak bersama Turki dan Pakistan, Saudi berusaha mengurangi monopoli Amerika sebagai satu-satunya penyedia keamanan di kawasan Teluk Persia.
Dari sudut pandang ini, pertanyaan utamanya adalah: apakah kesepakatan tersebut dapat menjadi awal lahirnya “Teluk Persia pasca-Amerika”, atau justru hanya akan mereproduksi strategi Amerika di kawasan dengan memakai instrumen dan aktor regional?
Delapan Kontradiksi
Surat kabar Al-Akhbar dalam analisisnya menyoroti delapan poin yang dapat menjadi tantangan bagi pelaksanaan komitmen tiga negara tersebut.
Pertama, soal sifat militer kesepakatan. Perjanjian ini berada dalam ranah kerja sama keamanan dan pertahanan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, jika salah satu pihak diserang, akan ada mekanisme untuk mendukungnya. Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, mengatakan bahwa mekanisme pelaksanaan kesepakatan ini dalam berbagai aspek sesuai dengan mekanisme NATO. Namun, situasi kawasan yang kompleks dapat membuat pelaksanaan komitmen semacam itu menjadi tidak mudah.
Kedua, posisi Amerika. Ketiga negara penandatangan memiliki hubungan strategis dengan Amerika dalam kadar yang berbeda-beda. Karena itu, sikap Washington terhadap kesepakatan ini menjadi sangat penting. Sebagian analisis bahkan melihat kemungkinan bahwa kesepakatan tiga pihak ini terbentuk dalam kerangka pesan Amerika kepada Republik Islam Iran; sebuah pesan yang bertujuan meningkatkan tekanan terhadap Teheran agar memberikan konsesi lebih besar.
Ketiga, kekhawatiran sektarian. Identitas Sunni dari ketiga negara memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan lahirnya poros sektarian di kawasan. Karena itu, keputusan Mesir untuk tidak bergabung dalam kesepakatan ini juga menjadi perhatian. Kairo tampaknya ingin mempertahankan perannya di luar konflik sektarian dan tetap tampil sebagai aktor regional yang independen.
Keempat, tantangan bagi kebijakan tradisional Turki. Sebagian pengamat menilai keterlibatan Turki dalam kerangka seperti ini bertentangan dengan prinsip tradisional Ankara yang biasanya menjaga netralitas dalam konflik antarnegara. Sebagian lainnya membandingkan kesepakatan ini dengan Pakta Baghdad tahun 1955, sebuah pakta yang lahir atas inisiatif Inggris dan melibatkan Turki.
Kelima, hubungan dengan Barat dan NATO. Pengumuman kesepakatan tiga pihak ini dilakukan hanya satu bulan setelah digelarnya pertemuan NATO di Turki. Karena itu, sebagian analis berpendapat bahwa tiga negara tersebut mungkin sedang mengambil sebagian peran keamanan yang dikehendaki Barat di kawasan, terutama untuk menutup sebagian celah akibat menurunnya kredibilitas daya gentar Amerika.
Keenam, kepentingan Turki dan rezim Zionis. Sebagian kalangan yang dekat dengan pemerintahan Recep Tayyip Erdogan meyakini bahwa kesepakatan ini dapat menciptakan daya gentar baru terhadap kemungkinan ancaman rezim Zionis. Namun para pengkritik berpendapat bahwa Kesepakatan Makkah pada akhirnya juga dapat melayani kepentingan rezim Zionis. Dalam kerangka ini, sebagian analisis juga menilai bahwa motivasi politik domestik pemerintah Turki dan pemilu presiden 2028 ikut memengaruhi perhitungan Ankara.
Ketujuh, perbedaan kebutuhan tiga negara. Kalkulasi keamanan Turki, Arab Saudi, dan Pakistan tidak sama. Secara strategis, Turki tidak terlalu bergantung pada dukungan Saudi. Sebaliknya, Riyadh juga belum tentu memiliki kemampuan untuk memberi dukungan militer kepada Turki dalam semua skenario.
Pakistan pun secara geografis jauh dari kemungkinan konfrontasi Turki dengan rezim Zionis atau Yunani. Dalam menghadapi India, Pakistan juga tidak selalu membutuhkan pakta semacam ini karena memiliki senjata nuklir. Di sisi lain, Turki mungkin juga tidak ingin terlibat langsung di pihak Islamabad jika terjadi konflik antara Pakistan dan India.
Dengan demikian, tampaknya Arab Saudi lebih membutuhkan kesepakatan ini dibanding dua mitra lainnya. Riyadh sedang menghadapi penurunan daya gentar terhadap Republik Islam Iran dan Angkatan Bersenjata Yaman. Karena itu, Saudi berusaha memperkuat kapasitas deterensinya melalui pembentukan aliansi baru, meskipun keberhasilan strategi ini masih belum jelas.
Kedelapan, perbedaan mendalam di antara para anggota. Di samping kepentingan bersama, tiga negara penandatangan juga memiliki perbedaan yang luas. Perbedaan ideologis antara cara pandang politik dan keagamaan yang dominan di Turki dan Arab Saudi hanyalah salah satu contohnya.
Masa Depan Kesepakatan yang Masih Kabur
Salah satu pertanyaan mendasar adalah: jika suatu hari Republik Islam Iran menargetkan posisi-posisi Amerika di Arab Saudi, lalu Riyadh berdasarkan kesepakatan tiga pihak meminta Turki ikut terlibat, apakah Ankara bersedia masuk ke dalam perang langsung melawan Iran demi membela Saudi?
Pertanyaan penting lainnya juga belum terjawab: jika Pakistan terlibat konfrontasi besar dengan India, apakah Turki dan Arab Saudi akan menganggap diri mereka wajib masuk ke dalam perang di pihak Islamabad? Apakah isu Kashmir akan berubah menjadi bagian dari keamanan nasional Arab Saudi? Atau prinsip “serangan terhadap satu pihak berarti serangan terhadap semua pihak” justru akan terbentur banyak batasan pada ujian praktis pertama?
Di sisi lain, para pengkritik kesepakatan ini juga menyinggung isu Palestina. Menurut mereka, tiga negara ini dapat mencapai kesepakatan soal daya gentar kolektif ketika menyangkut keamanan langsung mereka. Namun dalam kasus Gaza, sikap mereka umumnya masih sebatas kecaman politik, pernyataan keprihatinan, dan seruan kepada komunitas internasional.
Karena itu, muncul pertanyaan: mengapa komitmen pertahanan untuk melindungi tiga negara bisa dibentuk, tetapi mekanisme efektif untuk memberi biaya politik, ekonomi, dan keamanan kepada rezim Zionis atas agresinya terhadap rakyat Palestina tidak dikejar dengan keseriusan yang sama?
Pada akhirnya, jika kesepakatan ini berubah menjadi aliansi Sunni melawan Republik Islam Iran, maka ia bukan keluar dari kerangka strategi Amerika, tetapi justru melanjutkan strategi yang sama dengan instrumen regional. Strategi tradisional Amerika di kawasan selama ini berdiri di atas penciptaan rasa takut di antara negara-negara kawasan, lalu menghadirkan dirinya sebagai penjamin keamanan mereka.
Padahal, kemandirian sejati hanya lahir ketika keamanan satu negara tidak dibangun di atas ketidakamanan dan pelemahan negara lain.
Meski semua keraguan ini tetap ada, fakta bahwa Arab Saudi tidak lagi mendefinisikan keamanannya hanya dalam kerangka jaminan Washington tetap merupakan perkembangan penting dalam peta kawasan. Karena itu, kesepakatan tiga pihak ini bisa menjadi titik awal bagi proses pembentukan “Teluk Persia pasca-Amerika”.
Namun, hingga kini belum bisa dipastikan apakah kesepakatan tersebut benar-benar akan berubah menjadi mekanisme keamanan yang independen dan berkelanjutan.
Komentar Anda