Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Keputusan sebagian pejabat Komisi Tinggi Syiah Afghanistan yang menyatakan bahwa masyarakat Syiah akan menahan diri dari pelaksanaan salat Idulfitri jika berbeda dengan pengumuman resmi pemerintah, telah memicu gelombang kritik keras.
Para pengkritik menilai bahwa langkah ini bukan saja tidak sejalan dengan konsep persatuan Islam, tetapi juga berarti mengabaikan fatwa para marja taklid dan merupakan kemunduran nyata dari hak-hak keagamaan paling dasar bagi Syiah di Afghanistan.
Disebutkan bahwa keputusan tersebut diambil dalam sebuah pertemuan antara pejabat pemerintah sementara Afghanistan, perwakilan kantor para marja besar taklid, pejabat Komisi Tinggi Syiah, dan sejumlah lembaga keagamaan Syiah. Hasilnya, jika terdapat perbedaan antara pengumuman Idulfitri oleh pemerintah dan pandangan marja Syiah, maka masyarakat Syiah tidak akan melaksanakan salat Idulfitri.
Para pengkritik menegaskan bahwa dalam banyak negara Islam, perbedaan penetapan hilal dan hari raya merupakan hal wajar, dan setiap mazhab menjalankan pandangan fikihnya sendiri tanpa harus menimbulkan krisis. Namun di Afghanistan, menurut mereka, solusi yang dipilih bukan mengelola perbedaan, melainkan menghapus persoalan dengan meniadakan pelaksanaan salat Id.
Mereka juga memperingatkan bahwa keputusan seperti ini dapat menjadi awal dari proses yang berbahaya; hari ini dimulai dengan peniadaan salat Idulfitri, dan besok bisa berujung pada pembatasan syiar-syiar keagamaan Syiah lainnya, seperti ritual duka Muharam dan Safar.
Menurut para pengkritik, apa yang terjadi ini, apa pun namanya, jelas bukan “persatuan”. Persatuan Islam hanya bermakna ketika kebebasan beragama, penghormatan terhadap perbedaan fikih, dan hak menjalankan syiar keagamaan bagi semua mazhab diakui secara nyata.
Your Comment