Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seorang penulis dan jurnalis Palestina, Mohammad al-Ayoubi, menilai perundingan antara Washington dan Teheran bukan sekadar proses teknis diplomatik, tetapi cerminan konflik lebih dalam tentang kedaulatan, batas kekuatan, dan makna hukum internasional dalam sistem global yang ditentukan keseimbangan kekuatan.
Menurutnya, AS di bawah tekanan Israel menginginkan kesepakatan yang membatasi kekuatan Iran, sementara Teheran melihat setiap pembatasan sebagai jalan menuju penyerahan diri dan kerentanan strategis di masa depan. Karena itu Iran menegaskan negosiasi hanya terkait program nuklir damai sesuai Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) dan menolak memasukkan program rudal maupun aliansi regional.
Ia menambahkan krisis kepercayaan menjadi hambatan utama, sebab Iran menuntut jaminan institusional agar tidak terulang keluarnya AS dari kesepakatan seperti tahun 2018, sementara sistem politik Amerika dinilai tidak mampu memberi jaminan permanen. Melemahnya peran organisasi internasional juga membuat setiap kesepakatan rapuh.
Al-Ayoubi menyebut sebagian pihak, khususnya Israel, justru diuntungkan jika negosiasi gagal karena dapat digunakan untuk membenarkan eskalasi militer. Meski perang masih mungkin terjadi, mayoritas aktor internasional dan regional tidak menginginkannya karena biaya ekonomi dan militer sangat besar, sementara Iran juga menyiapkan pencegahan sebagai jalur paralel diplomasi.
Menurutnya, inti krisis bukan soal sentrifugal atau kadar pengayaan, tetapi soal definisi kedaulatan dalam sistem internasional: apakah hak hukum bersifat setara atau ditentukan oleh kekuatan. Kawasan kini berada di persimpangan — kesepakatan yang mengakui keseimbangan kekuatan baru atau konflik yang menegaskan dominasi logika kekuatan.
Your Comment