Philippe Lazzarini, Kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), mengumumkan dalam sebuah pesan di media sosial X, "Perang rezim Zionis di Gaza menunjukkan pengabaian total terhadap hukum internasional."
Lazzarani menyinggung bahwa PBB telah berupaya keras selama 80 tahun untuk membangun perdamaian, memerangi kemiskinan dan kelaparan, memajukan hak asasi manusia, dan memperkuat dunia yang berdasarkan hukum, dan menekankan, "Komitmen baru terhadap prinsip-prinsip ini lebih penting dari sebelumnya dalam kasus bencana Gaza, di mana kita telah menyaksikan pengabaian total terhadap hukum humaniter internasional, termasuk penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai senjata."
Sikap Lazzarini dapat dilihat sebagai respons terhadap upaya Israel dan beberapa sekutunya untuk melemahkan dan menghilangkan peran UNRWA dalam memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Sebuah upaya yang, berdasarkan klaim tak berdasar, memiliki tujuan yang melampaui keamanan dan tampaknya menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk sepenuhnya mengendalikan Gaza dan melenyapkan lembaga-lembaga internasional independen.
UNRWA memulai kiprahnya pada tahun 1949 sebagai badan eksekutif PBB untuk mendukung pengungsi Palestina dan selama beberapa dekade telah menyediakan layanan vital di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, perumahan, dan bantuan darurat bagi jutaan warga Palestina yang tinggal di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Lembaga ini bukan hanya organisasi bantuan, tetapi juga simbol komitmen komunitas internasional terhadap hak-hak pengungsi Palestina dan untuk menjaga martabat kemanusiaan mereka dari pendudukan, diskriminasi, dan perampasan.
Namun, dalam perang Gaza, Israel, mencoba menyingkirkan lembaga ini dari panggung dan mengganggu pekerjaannya dengan berbagai dalih politik dan keamanan dengan dukungan sekutu Baratnya. Seperti pada bulan-bulan terakhir perang Gaza, UNRWA berhenti memberikan bantuan sama sekali.
Klaim utama Israel dan sekutunya, yang diulang beberapa hari lalu oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, adalah bahwa UNRWA telah menjadi "bagian Hamas" dan tidak dapat berperan dalam masa depan Gaza.
Rubio, yang telah mengunjungi Israel, mengklaim dalam sebagian pidatonya, UNRWA tidak dapat berperan di Gaza selama masih berafiliasi dengan Hamas.
Padahal, PBB telah berulang kali menolak klaim tersebut dan menekankan bahwa tidak ada bukti kredibel yang diajukan untuk membuktikan pengaruh Hamas terhadap UNRWA.
Dalam laporan terbaru, UNRWA menyatakan bahwa ratusan ribu orang di Gaza sangat membutuhkan bantuan dan bahwa mereka adalah satu-satunya organisasi dengan infrastruktur, pengalaman, dan jaringan manusia yang diperlukan untuk menyediakan layanan ini. Namun, Israel dan sekutunya dalam perang Gaza telah memblokir bantuan dan kegiatan UNRWA di Gaza, meskipun ada putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang secara eksplisit mewajibkan Israel untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk UNRWA, ke Gaza, dan kini mereka terus melancarkan serangan balasan terkait hal ini.
Terkait hal ini, baru-baru ini, Direktur Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, menekankan dalam sebuah pernyataan bahwa penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai senjata merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan komunitas internasional harus menentangnya.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dan UN Human Rights Watch juga telah berulang kali mendesak Israel untuk bekerja sama dengan PBB dalam memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, dengan menekankan bahwa mencegah masuknya bantuan dan melarang kegiatan UNRWA merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
Dalam hal ini, tampaknya upaya Israel untuk melenyapkan UNRWA merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk sepenuhnya mengendalikan Gaza dan melenyapkan lembaga internasional independen mana pun yang dapat menyampaikan suara rakyat Palestina kepada dunia.
Namun, dalam situasi di mana bencana kemanusiaan di Gaza telah mencapai titik kritis, tampaknya komunitas internasional harus mendukung UNRWA dengan sekuat tenaga, menjaga saluran bantuan tetap terbuka, dan tidak membiarkan dalih politik mengancam nyawa ribuan anak-anak, perempuan, dan laki-laki tak berdosa.
Faktanya, membatasi atau melemahkan UNRWA mengirimkan pesan berbahaya kepada dunia bahwa hak asasi manusia dan hukum humaniter dapat dilanggar dengan dalih palsu. Dalam situasi ini, tampaknya sebagian dari masa depan Palestina, terutama di Gaza, terkait langsung dengan kekuatan dan independensi UNRWA, dan setiap kegagalan akan menimbulkan kerugian yang tak tergantikan bagi kemanusiaan.(sl)
Your Comment