Departemen Keuangan AS, Selasa (2/9/2025) dalam kelanjutan tekanan maksimum atas Iran, menjatuhkan sanksi terhadap tujuh perusahaan, dan sembilan kapal tanker dengan dalih terlibat dalam penjualan minyak Iran, dan upaya menghindari sanksi anti-Iran.
Depkeu AS mengklaim, “Tindakan hari ini berdasakan sanksi-sanksi 3 Juli 2025, Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) yang menargetkan jaringan Salim Ahmed Said.” Menurut klaim AS jaringan penjualan minyak gabungan Irak dan Iran ini telah melakukan penyelundupan minyak, dan menghasilkan pendapatan signifikan bagi pemerintah Iran.
OFAC menambahkan, “Secara umum, langkah ini menunjukkan komitmen Washington untuk menghentikan pengaruh destruktif Iran, atas ekonomi Irak, dan mendukung kampanye tekanan ekonomi maksimum atas Iran, sesuai instruksi Memorandum Presiden Keamanan Nasional, NSPM-2. Langkah ini dilakukan atas Perintah Eksekutif 13902 yang menargetkan mereka yang aktif di sektor-sektor khusus dari ekonomi Iran, termasuk sektor minyak dan petrokimia.”
Presiden AS pada 4 Februari 2025 dengan meneken memorandum untuk melanjutkan kebijakan tekanan maksimum terhadap Republik Islam Iran, mengaku siap berdialog dengan Presiden Iran, namun meski perundingan tidak langsung Iran dan AS sudah dilakukan lima putaran, dan klaim strategi diplomasi terhadap Iran, tapi Israel pada 13 Juni 2025 menjelang putaran keenam perundingan pada 15 Juni, melancarkan serangan militer ke beberapa lokasi di Tehran, dan beberapa kota Iran lain termasuk fasilitas nuklir, dan membunuh sejumlah ilmuwan, pejabat militer, dan warga sipil.
AS juga pada 22 Juni menyerang situs nuklir Fordow, Natanz, dan Isfahan,namun Angkatan Bersenjata Iran, membalas serangan militer ini. Aksi Washington adalah simbol tindakan ilegal AS dalam menyerang sebuah negara anggota PBB, tanpa ada persetujuan apa pun dari Dewan Keamanan PBB, dan tindakan ini sepenuhnya bertentangan dengan aturan Badan Energi Atom Internasional, IAEA, dan NPT.
Saat ini pemerintah Presiden AS Donald Trump, dalam kerangka kampanye tekanan maksimum atas Iran, dan setelah menyerang negara ini, melanjutkan tekanan tersebut dengan berusaha mengurangi atau menghentikan ekspor minyak Iran, lewat sanksi-sanksi baru atas ekspor minyak Tehran, meningkatkan tekanan ekonomi atas Iran, dan membatasi sumber dana negara ini.
Langkah-langkah itu merupakan bagian dari strategi “tekanan maksimum” yang dilakukan dengan maksud untuk mengubah perilaku Iran, di berbagai bidang termasuk program nuklir, dukungan terhadap gerakan-gerakan anti-imperialisme di kawasan, dan pengembangan senjata canggih terutama rudal.
Target Kunci Sanksi-Sanksi AS
Penurunan pendapatan minyak Iran, dengan maksud membatasi kemampuan finansial pemerintah Iran, dalam memenuhi anggara program militer dan keamanan, termasuk memenuhi anggaran Angkatan Bersenjata, dan Kementerian Pertahanan serta kepolisian Iran.
Menciptakan gangguan dalam jaringan penjualan minyak Iran: AS, menyanksi perusahaan-perusahaan, kapal-kapal, dan orang-orang yang terkait dengan “armada bayangan Iran” untuk menutup jalur ekspor “minyak ilegal” negara ini.
Mencegah upaya menghindari sanksi: sebagian besar perusahaan yang disanksi AS berada di negara ketiga seperti Cina, Uni Emirat Arab, Yunani, dan Marshal Island, yang berdasarkan tuduhan AS atas Iran, telah membantu menghindari sanksi.
Melemahkan diplomasi energi Iran: dengan menurunkan akses Iran, ke pasar minyak dunia, AS berusaha membatasi pengaruh regional dan internasional Iran.
Meningkatkan tekanan supaya Iran kembali ke meja perundingan: beberapa analis meyakini bahwa sanksi-sanksi ini dapat memaksa Iran menerima kesepakatan baru di bidang program nuklir, meskipun Iran, telah menghentikan perundingan karena pelanggaran komitmen AS.
Respons Iran atas Sanksi-Sanksi Baru AS terhadap Ekspor Minyaknya
Respons Iran, biasanya kombinasi dari sikap politik, langkah diplomatik, dan upaya menurunkan dampak sanksi terhadap ekonominya. Terkait sanksi-sanksi baru AS atas sektor minyaknya, Iran, telah menunjukkan respons multidimensi yang dapat dijelaskan sebagai berikut,
Sikap resmi:
Kecaman sanksi: pemerintah Iran, termasuk Kementerian Luar Negeri, menganggap sanksi-sanksi baru AS, ilegal dan melanggar aturan internasional, dan menegaskan bahwa aksi AS tidak akan berpengaruh pada tekad Iran.
Berlanjutnya jalan perlawanan: Iran mengumumkan akan melanjutkan kebijakan-kebijakannya di bidang ekspor minyak dan pembangunan ekonomi, dan menyebut sanksi-sanksi ini tidak akan menjadi penghalang serius.
Langkah-langkah praktis:
Peningkatan kerja sama dengan sekutu-sekutu Asia: dalam hal ini Iran berusaha memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara seperti Cina, India, dan Rusia sehingga dapat menetralisasi sebagian tekanan sanksi.
Penggunaan metode-metode alternatif penjualan minyak termasuk memanfaatkan perusahaan-perusahaan perantara, perubahan jalur transportasi, dan penjualan minyak secara barter atau dengan menggunakan mata uang selain dolar.
Peningkatan interaksi dengan negara-negara tetangga dan blok-blok anti-sanksi: Iran berusaha memperluas kerja sama ekonomi dan politik dengan negara-negara yang menentang kebijakan sanksi AS seperti beberapa negara anggota BRICS.
Dalam beberapa kasus, Iran juga mengajukan gugatan kepada beberapa organisasi internasional seperti Mahkamah Internasional, ICJ, untuk mempertanyakan legalitas sanksi AS. (HS)
Your Comment