Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Abdul Hamid al-Dabiba, Perdana Menteri Pemerintah Persatuan Nasional Libya, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "Asharq al-Awsat", menolak segala upaya untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis dan mengatakan: "Isu ini pada dasarnya ditolak dan rakyat Libya tidak menerimanya karena kaitannya yang mendalam dengan isu Palestina."
Ia menambahkan: "Klaim mengenai persetujuan kami terhadap kejahatan pengusiran warga Palestina didasarkan pada kepalsuan dan merupakan bagian dari kekeliruan media yang sayangnya telah meluas, dan bahkan Departemen Luar Negeri AS telah membantah berita ini melalui kedutaan besarnya di Tripoli."
Mengacu pada kondisi di Gaza, ia menekankan: "Apa yang terjadi di Gaza, mulai dari pembunuhan dan kelaparan anak-anak hingga perampasan hak-hak dasar rakyat, merupakan bencana kemanusiaan yang harus ditentang oleh komunitas internasional agar rakyat Palestina dapat hidup damai di tanah mereka, bukan diusir darinya."
Al-Dabi menganggap penyebaran rumor dan laporan palsu semacam itu sebagai "penurunan standar profesional dalam jurnalisme," dan menyatakan: "Beberapa pihak memanfaatkan rumor semacam itu untuk menyesatkan opini publik."
Di bagian lain pernyataannya tentang situasi internal di Libya, ia menekankan perlunya membubarkan kelompok-kelompok bersenjata, menyebutnya sebagai "proyek nasional untuk membangun kembali negara dan menstabilkan serta mengintegrasikan lembaga-lembaganya."
Ia mengatakan kelompok-kelompok ini merupakan warisan masa lalu, yang diperkuat oleh melemahnya struktur keamanan dan militer resmi, dan mereka yakin mereka lebih kuat daripada pemerintah pusat.
Your Comment