Menurut kantor berita AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Nabi Berri, Ketua Parlemen Lebanon, dalam wawancara dengan saluran "Al-Arabiya", mencatat bahwa ia akan menyerukan dialog tentang keputusan pemerintah untuk membatasi senjata dan menekankan bahwa resolusi pemerintah tentang monopoli senjata tidak dapat diterapkan dalam bentuk yang diajukan.
Nabi Berri menambahkan bahwa ia dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan dengan utusan AS Tom Barrack, tetapi ia sendiri tidak akan mengajukan proposal apa pun kepadanya.
Ia juga menjelaskan bahwa selama rezim Zionis menolak untuk memenuhi komitmennya dan perjanjian gencatan senjata, setiap keputusan mengenai Hizbullah tidak dapat dilaksanakan.
Ketua Parlemen Lebanon juga mencatat bahwa Hizbullah belum menembakkan satu pun peluru sejak gencatan senjata, sementara rezim Zionis terus melanjutkan serangannya.
Nabi Berri juga menekankan bahwa tidak ada kekhawatiran tentang pecahnya perang saudara atau ancaman apa pun terhadap perdamaian internal.
Sebelumnya, Ketua Parlemen Lebanon dalam sebuah pidato, menekankan perlunya fokus pada perlawanan terhadap rezim Zionis dan rencananya terhadap seluruh negara, mengumumkan penolakannya terhadap keputusan pemerintah tentang masalah senjata perlawanan dan memperingatkan bahwa perbedaan internal tidak boleh menggantikan prioritas untuk menghadapi agresi rezim pendudukan.
"Naim Qassem," Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah di Lebanon, juga menolak campur tangan rezim Zionis dalam perdebatan internal Lebanon tentang senjata dan menekankan bahwa "Hizbullah tidak akan menyerahkan senjatanya kepada musuh Israel."
Pernyataan ini muncul di tengah situasi di mana Lebanon masih menghadapi tantangan politik dan keamanan.
Dalam konteks ini, kalangan politik Lebanon menunggu kedatangan utusan AS dan wakil utusan khusus AS untuk urusan Asia Barat, ke Beirut. Kunjungan ini membawa ide-ide baru tentang rencana pembatasan senjata.
Your Comment