Menurut Kantor Berita ABNA, meskipun Turki negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, namun dengan hukum negara yang bersifat sekuler, penggunaan simbol-simbol Islam khususnya jilbab bagi muslimah mendapatkan pembatasan, bahkan beberapa tahun sebelumnya pelarangan penggunaan jilbab dilingkungan pemerintahan, kantor-kantor dan lembaga-lembaga pendidikan diberlakukan secara ketat.
Oleh karena itu, disepenjang pemerintahan Turki, tidak ada seorangpun muslimah dari jajaran kabinet kementerian yang mengenakan jilbab. Adalah Prof. DR. Aysen Gurcan, muslimah berjilbab pertama yang ditunjuk untuk menjadi menteri untuk pertama kalinya. Ia adalah seorang akademisi berusia 52 tahun dan diangkat 28 Agustus lalu sebagai menteri yang bertanggungjawab untuk urusan keluarga dan kebijakan sosial.
Garcia adalah anggota dewan Yayasan Pemuda dan Pendidikan (TURGEV) dan juga dosen di beberapa universitas di Istanbul. Ia juga pernah menjadi anggota dewan pertimbangan di kementerian untuk urusan perempuan dan keluarga. Ibu dari tiga anak ini akan bekerja dalam pemerintahan sementara Perdana Menteri Ahmet Davutoglu yang akan menjalankan pemerintahan sampai dengan pemilu 1 November.
Hal ini menjadi langkah yang baik bagi umat Islam Turki, khususnya perempuan Muslim yang berjilbab. Sejak kudeta militer tahun 1980, jilbab sebagai identitas Muslim perempuan telah dilarang dikenakan di depan umum, universitas, sekolah, dan gedung-gedung pemerintahan.
Pada 2008, Partai Keadilan dan Pembangunan Erdogan (AK) melewati perubahan konstitusi mengurangi pembatasan jilbab di universitas. Kemudian pada bulan November 2012, Turki telah mencabut larangan selama puluhan tahun mengenakan jilbab di sekolah-sekolah Islam secara resmi.
