Menurut Kantor Berita ABNA, Sebelum safari ini, Kamala Harris menyebut Asia Tenggara sebagai kawasan penting bagi keamanan nasional Amerika. Menurutnya kawasan ini menjadi perhatian Presiden Joe Biden. Terkait Asia Tenggara, Harris mengatakan, kawasan ini sangat vital bagi keamanan nasional, kesejahteraan ekonomi dan keselamatan rakyat Amerika.
Mengingat fokus pemerintah Biden ke zona Indo-Pasifik sebagai salah satu poros utama kebijakan luar negerinya, Washington menyatakan bahwa kepentingan Amerika di kawasan ini memiliki nilai sangat mendasar. Sekaitan dengan ini, kunjungan Harris ke Asia Tenggara ditujukan untuk memperdalam hubungan dengan negara-negara kawasan yang sangat penting menurut Washington untuk menghadapi pengarus luas Cina.
Harris di safarinya ini menekankan pembelaan terhadap hukum internasional di Laut Cina Selatan, penguatan kepemimpinan regional Amerika dan perluasan hubungan keamanan. Pemerintah Biden mengejar pandangan terbaru terhadap Asia Tenggara di saat Cina memiliki pandangan khusus terhadap kawasan ini. Sebelumnya, sejumlah petinggi Asia Tenggara mengungkapkan ketidakpuasannya karena tidak ada lobi tatap muka dan langsung antara mereka dan petinggi pemerintah baru Amerika.
Yang pasti setiap negara yang menjadi tujuan kunjungan Harris memiliki nilai urgen tertentu. Singapura sebagai salah satu sekutu vital Amerika di Asia Timur memiliki posisi penting ekonomi dan perdagangan di kawasan ini, dan memiliki hubungan militer dan keamanan yang dekat dengan Washington.
Namun terkait Vietnam, negara ini juga memiliki nilai penting yang terus meningkat di sektor politik, ekonomi dan militer di Asia Tenggara. Dan mengingat sikapnya yang selaras dengan Washington dalam menentang klaim kepemilikan pulau oleh Beijing di Laut Cina Selatan, pemerintah Biden memandang khusus Vietnam di kebijakan regionalnya dalam melawan Cina.
Meski demikian, pemerintah Biden yang senantiasa mengklaim memiliki kekhawatiran HAM, meski Washington dan Hanoi menjalin hubungan militer lebih dekat setelah empat dekade berakhirnya perang Vietnam di tahun 1975, Amerika menekankan masalah ini bahwa selama Hanoi meraih kemajuan di bidang isu HAM, masih ada batasan bagi hubungan dengan Vietnam.
Mengingat pengalaman perang perbatasan dengan Cina tahun 1979, Vietnam termasuk penentang keras klaim kepemilikan pulau oleh Beijing di Laut Cina Selatan. Bagaimana pun juga Vietnam selain memperluas hubungan ekonomi dan perdagangan dengan AS, juga berusaha meningkatkan hubungan militer dan persenjataan dengan Washington. Dengan demikian Harris di kunjunganya ke Vietnam akan berusaha mendorong petinggi Hanoi mengambil sikap yang lebih jelas terhadap klaim kepemilikan pulau oleh Cina dan menciptakan koordinasi dan kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi Beijing.
Pandangan ini ada di tingkat politik Amerika bahwa Cina melalui langkahnya temasuk kunjungan petinggi Beijing ke negara-negara Asia Tenggara berusaha memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara melalui pemberian pinjaman dan pembagian vaksin Corona.
Amerika di era pemerintahan Joe Biden mengambil kebijakan lebih keras terhadap Cina dan berusaha mengendalikan Beijing di berbagai bidang. Meski ada klaim dari petinggi pemerintah Biden terkait kompetisi seimbang dengan Cina dan menghindari tensi di hubungan bilateral, namun selama pemerintahan Biden melalui pandangan dan langkah Amerika terhadap Cina dapat dipahami bahwa upaya Washington adalah melawan total Bejing di bidang ekonomi, perdagangan, militer, keamanan, politik dan siber dan melawan klaim kepemilikan pulau di Laut Cina Selatan.
Fyodor Lukyanov, pakar politik mengatakan, “Konfrontasi keras ekonomi antara AS dan Cina dapat berubah menjadi konflik militer-politik antara Beijing dan Washington.” (MF)
342/