Menurut Kantor Berita ABNA, "AS mengklaim bahwa "bola berada di lapangan Iran", tapi setelah dua bulan berkuasanya pemerintahan baru di Gedung Putih, Washington masih tetap melanggar JCPOA dan Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2231," papar Majid Takht-Ravanchi seperti dilaporkan IRNA.
Lebih lanjut Takh-Ravanchi menambahkan, pemerintah Biden mengakui bahwa pendekatan "represi maksimum" Donald Trump gagal, namun demikian ia sampai saat ini masih melanjutkan pendekatan tersebut.
Menlu Amerika Serikat, Antony Blinken Rabu (24/3/2021) saat jumpa pers di sela-sela sidang menlu negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Brussels tanpa mengisyatatkan keluarnya AS secara ilegal dari JCPOA, berusaha melimpahkan tanggung jawab komitmen terhadap kesepakatan ini kepada Iran.
Blinken di jumpa pers ini mengklaim, Washington siap berdiplomasi, namun Iran sampai saat ini belum memilih opsi ini; oleh karena itu, "bola sejatinya berada di lapangan Iran".
Pemerintah Joe Biden yang sebelumnya berjanji kembali ke JCPOA dan mencabut sanksi ilegal terhadap Iran, selama beberapa hari terakhir menyatakan bahwa proses ini bergantung pada Republik Islam Iran untuk mundur dari langkah yang diambilnya sebagai respon atas pelanggaran komitmen Amerika.
Republik Islam Iran menjelaskan, mengingat bahwa Washington pihak yang melanggar dan penurunan komitmen Tehran sebagai respon atas langkah ilegal AS, maka setiap langkah Iran akan diambil setelah pencabutan sanksi.
Iran juga menyatakan menolak setiap syarat dan tuntutan baru untuk kembalinya AS ke JCPOA dan melaksanakan komitmennya. (MF)
342/
