Menurut Kantor Berita ABNA, Selama bentrokan antara Dewan Transisi Selatan dan kubu Abd Rabbuh Mansur Hadi Yaman dalam sebulan terakhir, Dewan Transisi Selatan mengambil kendali lembaga-lembaga pemerintah di Aden dan pulau Socotra, bahkan mereka juga berusaha mengendalikan provinsi Shabwa dan Abyan.
Kubu Abd Rabbuh Mansur Hadi yang telah mengundurkan diri mengkritik Arab Saudi yang dianggap bungkam menyikapi sabotase yang dilakukan Dewan Transisi Selatan. Sikap diam Riyadh tersebut dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mereka. Selain itu, perkembangan baru di Yaman selatan menunjukkan bahwa kesepakatan Riyadh pada November 2019 antara kubu Abd Rabbuh Mansur Hadi dan Dewan Transisi Selatan gagal.
Dalam keadaan demikian, Arab Saudi memberikan tawaran baru kepada Abd Rabbuh Mansour Hadi. Penghentian operasi militer di provinsi Abyan dan penempatan pengamat militer di provinsi tersebut, penunjukan pejabat baru untuk provinsi di wilayah selatan sebagai kompensasi karena mencabut otonomi Dewan Transisi Selatan dan mengembalikan uang Bank Sentral yang disita kepada pasukan yang berafiliasi dengan Dewan Transisi Selatan, serta menunjuk perdana menteri baru atau mempertahankan yang ada saat ini selama sebulan, menjadi poin-poin yang diusulkan Riyadh untuk kubu Mansur Hadi. Tapi, ironisnya dalam proposal Riyadh ini tidak ada pelucutan senjata pasukan Dewan Transisi Selatan.
Bersamaan dengan disampaikannya penawaran ini, Arab Saudi berusaha untuk membuat Dewan Transisi Selatan puas. Dalam sebuah editorialnya, surat kabar Qatar Al-Arabi Al-Jadid melaporkan bahwa UEA dan Arab Saudi telah mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah baru yang dilakukan Dewan Transisi Selatan.
342/
