"Pada hari Sabtu, kepala Kedutaan Besar Afghanistan di Tehran telah diundang untuk mendengarkan penjelasan posisi Republik Islam Iran terkait penangguhan pendidikan mahasiswi di Universitas-universitas Afghanistan. Republik Islam juga menyatakan kesiapannya untuk membantu memecahkan masalah kelanjutan pendidikan bagi perempuan-perempuan Afghanistan dengan berbagai cara, termasuk secara online dan menggunakan infrastruktur yang ada di Iran," tulis Sayid Rasul Mousavi di akun twitternya seperti dikutip ISNA, Sabtu (24/12/2022).
Pada hari Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani telah menyatakan penyesalannya atas berita penangguhan pendidikan perempuan di universitas-universitas Afghanistan.
Dia mengatakan, sebagai tetangga Afghanistan, Republik Islam Iran tertarik pada perdamaian, stabilitas dan pembangunan di negeri ini.
"Republik Islam Iran berharap pejabat terkait Afghanistan segera menghilangkan hambatan dan memberikan landasan untuk melanjutkan pendidikan para mahasiswi di negara ini di semua tingkat pendidikan sehingga mereka dapat melakukan peran yang lebih efektif dan mendapatkan manfaat dari hak untuk mempelajari ilmu pengetahuan demi pembangunan dan kemakmuran Afghanistan," ujarnya.
Kementerian Pendidikan Tinggi pemerintah Taliban Afghanistan telah memerintahkan universitas-universitas negeri dan swasta di negara ini untuk menangguhkan pendidikan mahasiswi Afghanistan.
Larangan pemerintah Taliban atas pendidikan tinggi untuk mahasiswi Afghanistan terjadi kurang dari tiga bulan setelah ribuan perempuan di seluruh Afghanistan mengikuti ujian masuk universitas, dan banyak dari mereka bercita-cita untuk kembali ke negara mereka untuk belajar di bidang yang diminati seperti di bidang kedokteran.
Setelah berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021, Taliban menutup sekolah-sekolah perempuan di atas kelas enam dan memberhentikan perempuan yang bekerja di kantor agar tinggal di rumah mereka.
Kebijakan itu diambil ketika pemerintah Taliban sedang berusaha mendapatkan legitimasi internasional, dan legitimasi ini bergantung pada ketaatannya pada hak asasi manusia, terutama hak perempuan dan anak-anak perempuan Afghanistan. (RA)