Pada hari Kamis (24/11/2022), Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi anti-Iran tentang apa yang disebutnya sebagai situasi hak asasi manusia di Iran.
Resolusi ini diratifikasi dengan 25 suara setuju, 6 suara menentang dan 15 abstain.
Dewan HAM PBB mengadakan pertemuan di Jenewa dengan tujuan mengutuk situasi hak asasi manusia Iran dalam mendukung kerusuhan baru-baru ini, sekalipun banyak negara Barat memberlakukan standar ganda dan mengkritik kebijakan hak asasi manusia Iran, tetapi beberapa negara menuding dewan ini untuk mempromosikan "standar ganda".
Dalam sambutannya pada pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi hak asasi manusia di Iran yang sejalan dengan negara-negara Barat.
Menurut laporan IRNA, sehubungan dengan hal ini, Hossein Amir-Abdollahian menulis di halaman Twitter-nya, Rezim Berlin, sebagai pemasok utama senjata kimia Saddam terhadap rakyat Iran dan oportunis lainnya, telah melakukan pelanggaran besar-besaran hak asasi manusia dengan sanksi mereka yang tidak adil dan tidak manusiawi selama bertahun-tahun.
"Sekarang mereka dengan munafik menyalahgunakan mekanisme "hak asasi manusia" untuk melakukan lebih banyak tindakan anti-hak asasi manusia terhadap rakyat kami, dan semua ini atas nama "solidaritas" palsu dengan orang Iran," jelas Amir-Abdollahian.
Sementara itu, menanggapi resolusi anti-Iran dan kata-kata absurd Menteri Luar Negeri Jerman, perwakilan Iran di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Forouzandeh Vadiati berkata, Saya merekomendasikan agar Anda mengalihkan perhatian Anda ke ribuan pengunjuk rasa damai di jalan-jalan Jerman.
Kanaani pada Biden: Apakah Sanksi AS Kecualikan Perempuan Iran ?
"Wanita dan gadis Iran yang sama yang menjadi lebih penting bagi Anda daripada rakyat Anda sendiri akhir-akhir ini masih menyaksikan rasa sakit dan penderitaan orang yang mereka cintai yang menjadi korban senjata kimia dan sanksi sepihak serta terorisme Anda," ungkap Vadiati.
"Karena catatan hak asasi manusianya yang buruk, sejak Perang Dunia II, Jerman tidak berhak berbicara tentang hak-hak perempuan dan anak perempuan Iran," pungkas Vadiati.(sl)
342/