21 November 2026 - 22:20
Dewan Syiah Australia Desak Penghapusan Unsur Agama dari Definisi Hukum Tindakan Terorisme

Dewan Syiah Australia, bersama sejumlah lembaga Muslim, pemimpin gereja, pakar hukum, dan organisasi pembela kebebasan sipil, mendesak perubahan definisi hukum tindakan terorisme di Australia agar agama dan keyakinan seseorang dikeluarkan dari kriteria penetapan suatu tindakan sebagai terorisme.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam pernyataan berjudul “Keluarkan Keyakinan Agama dari Definisi Terorisme”, Dewan Syiah Australia meminta agar undang-undang antiterorisme berfokus pada tindakan kekerasan dan motif yang melatarbelakanginya. Dewan menegaskan bahwa keyakinan agama seseorang tidak semestinya menjadi sasaran undang-undang tersebut.

Menurut pernyataan itu, desakan perubahan hukum ini didukung oleh lembaga-lembaga Muslim Australia, pemimpin gereja, komisi hak asasi manusia, pakar hukum antiterorisme, dan kelompok pembela kebebasan sipil. Seruan itu disampaikan setelah terbitnya laporan hasil kajian selama 15 bulan oleh Jake Blight, Pengawas Independen Undang-Undang Keamanan Nasional Australia. Laporan tersebut merekomendasikan agar istilah “ideologi” didefinisikan dalam ketentuan tentang tindakan terorisme dan agar agama dimasukkan ke dalam cakupan istilah tersebut.

Dewan Syiah Australia mengingatkan bahwa menurut definisi hukum yang berlaku, suatu tindakan terorisme harus dilakukan dengan maksud memajukan “suatu tujuan politik, keagamaan, atau ideologis”. Menurut para penandatangan pernyataan itu, penggunaan istilah “motif keagamaan” dalam pernyataan pejabat turut memperkuat narasi ISIS, kelompok sayap kanan ekstrem, dan media yang menyebarkan pemberitaan merugikan. Istilah tersebut, menurut mereka, memupuk anggapan keliru bahwa Islam mendorong terorisme serta membuat umat Muslim semakin merasa tidak aman dan tertekan.

Pernyataan itu juga menegaskan bahwa mengaitkan keyakinan agama dengan ancaman dapat mengikis kepercayaan antara keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan. Pencegahan kekerasan dan penjagaan keamanan publik bergantung pada kerja sama keluarga, kesediaan tokoh masyarakat untuk segera menyampaikan kekhawatiran, serta hubungan organisasi masyarakat dengan kepolisian. Menurut pernyataan itu, ISIS, yang secara aktif menyasar komunitas Muslim, memanfaatkan anggapan bahwa tindakan kekerasannya memiliki legitimasi agama dan rasa terasing yang timbul dari anggapan tersebut untuk merekrut anggota.

Dewan juga menyebut bahwa kelompok sayap kanan ekstrem diuntungkan ketika agama secara resmi dikaitkan dengan terorisme. Menurut Dewan, gerakan anti-Islam selama satu dasawarsa terakhir turut mendorong pertumbuhan kelompok supremasi kulit putih di Australia. Untuk menunjukkan besarnya persoalan tersebut, pernyataan itu mengutip laporan terbaru Institut Scanlon berjudul “Pemetaan Kohesi Sosial 2026”. Menurut laporan itu, sikap negatif terhadap umat Muslim mencapai 43 persen, angka tertinggi yang pernah tercatat.

Dewan Syiah Australia menegaskan bahwa dukungan terhadap perubahan ini datang dari berbagai kalangan. Lebih dari 30 masukan tertulis yang disampaikan kepada pengawas independen selama kajian hukum juga meminta agar unsur agama dikeluarkan dari definisi tindakan terorisme. Di antara para pendukung perubahan ini terdapat pakar hukum antiterorisme, termasuk empat akademisi yang ditugaskan pengawas independen untuk mengkaji definisi tersebut. Para peneliti dari Universitas Griffith, Universitas Australia Barat, Universitas Nasional Australia, dan Universitas Queensland itu menilai bahwa usulan perubahan tersebut menawarkan “manfaat yang signifikan tanpa biaya nyata”.

Komentar Anda

You are replying to: .
captcha