Kantor Berita Internasoinal Ahlulbait -ABNA- Donald Trump mengancam bahwa Iran akan menghadapi respons yang belum pernah terjadi sebelumnya jika menyerang Amerika Serikat dengan senjata kimia atau “bom kotor”. Pernyataan itu kembali membawa isu senjata pemusnah massal ke dalam retorika ancaman Washington. Ucapan tersebut mengingatkan pada tuduhan AS terhadap Irak pada 2003 dan memunculkan pertanyaan serius. Apakah Washington sedang menggunakan operasi psikologis dan membangun persepsi ancaman untuk menyiapkan opini publik agar menerima serangan yang lebih luas terhadap Iran?
Dalam ulasannya, Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA) menilai bahwa pernyataan terbaru Trump mengenai kemungkinan serangan Iran dengan senjata kimia atau “bom kotor” patut dicermati, terutama karena Trump tidak menyertakan bukti yang dapat diperiksa publik. Pernyataan semacam itu mengingatkan pada salah satu pengalaman paling berbahaya dalam sejarah modern, ketika sebuah negara digambarkan sebagai ancaman mematikan untuk membenarkan serangan militer terhadapnya. Dunia menyaksikan hal itu ketika AS menyerang Irak pada 2003.
Pada 17 November 2026, Trump menanggapi laporan CNN yang memuat dugaan bahwa Iran berencana menyerang sejumlah pejabat AS. Ia mengancam bahwa Iran akan menanggung konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika serangan itu benar-benar terjadi. Pada saat yang sama, Gedung Putih mengatakan pihaknya belum menemukan ancaman yang kredibel terhadap wilayah AS. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga mengatakan tidak ada ancaman yang segera mengarah ke Washington. Mengapa bahasa ancaman sekeras itu digunakan ketika bukti mengenai ancaman yang mendesak belum disampaikan kepada publik?
Pengalaman Irak memberi petunjuk. Pemerintahan George W. Bush menggunakan tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal untuk membenarkan invasi pada 2003. Penyelidikan setelah pendudukan Irak tidak menemukan bukti yang mengonfirmasi keberadaan persediaan senjata yang dituduhkan itu. Perang tersebut menjatuhkan pemerintah Irak, menghancurkan infrastruktur, memperluas ketidakamanan, dan menewaskan banyak warga sipil. Laporan Bank Dunia menyebut sedikitnya 180 ribu warga sipil Irak tewas akibat kekerasan sepanjang 2003–2017. Ulasan ABNA juga menyebut adanya bukti dan petunjuk yang dinilainya kredibel bahwa jumlah orang yang meninggal selama invasi dan keberadaan AS di Irak mendekati satu juta jiwa.
Rekam jejak Washington juga perlu diperhatikan. Iran, yang menjadi sasaran invasi militer Irak pada 1980, tidak memiliki riwayat penggunaan bom atom atau bom kotor. AS adalah satu-satunya negara yang pernah menggunakan bom atom dalam perang, yakni di Hiroshima dan Nagasaki. Militer AS juga menggunakan Agen Oranye dan bahan kimia penggugur daun lainnya dalam Perang Vietnam, sebagaimana didokumentasikan oleh Departemen Urusan Veteran AS sendiri.
AS memimpin langsung operasi militer berskala besar di Afghanistan dan Irak. Dalam perang di Gaza, AS juga menjadi pemasok utama senjata bagi Israel. Pada Juni 2024, Reuters melaporkan bahwa AS telah mengirim lebih dari 10 ribu bom berbobot 2.000 pon ke Israel. Di Iran, serangan mematikan terhadap sekolah putri di Minab dan serangan terhadap kompleks olahraga di Lamerd menjadi objek pemeriksaan lembaga-lembaga internasional. ABNA menilai kedua serangan itu dilakukan dengan sengaja.
Dari sudut pandang perang kognitif, ABNA menilai bahaya utama pernyataan Trump terletak pada kemampuannya membalik posisi pihak yang dituduh dan pihak yang menjadi korban di mata publik. Ketika Iran digambarkan sebagai ancaman kimia atau radiologis tanpa bukti yang dapat diperiksa publik, masyarakat dapat lebih mudah menerima tindakan militer yang lebih keras. Pengulangan istilah seperti “bom kotor”, “ancaman mematikan”, dan “respons yang belum pernah terjadi sebelumnya” dapat mengurangi kepekaan masyarakat internasional terhadap dampak serangan ke Iran. Dengan cara itu, serangan bisa dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk mencegah bencana.
Belum dapat dipastikan apakah pernyataan Trump merupakan bagian dari rencana serangan berskala luas. Namun, kemiripan cara tuduhan itu disebarluaskan dengan propaganda menjelang Perang Irak patut diwaspadai. Tuduhan yang belum terbukti dapat perlahan-lahan diterima sebagai kenyataan. Publik mungkin baru mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ketika perang sudah dimulai dan nyawa ribuan warga sipil terancam.
Pengalaman Irak menunjukkan bahwa perang bisa dimulai dengan membangun sebuah narasi, jauh sebelum rudal pertama ditembakkan. Tuduhan mengenai senjata pemusnah massal harus disertai bukti independen yang dapat diperiksa agar tuduhan semacam itu tidak kembali dijadikan pembenaran untuk memperluas perang dan menewaskan warga sipil.
Komentar Anda