Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kejaksaan Bahrain memutuskan untuk menahan Haji Hassan al-Muallimah, Ketua Dewan Pengurus Husainiyah al-Sanabis, bersama Syekh Ahmad Eid, pengelola husainiyah tersebut, selama satu bulan penuh atas tuduhan mengunggah konten di media sosial. Konten yang dipersoalkan itu ternyata merupakan foto Syekh Muhammad Sanqur, seorang ulama yang saat ini tengah ditahan.

Media Bahrain Mirror (Mir'at al-Bahrain) menyatakan bahwa peristiwa tersebut menunjukkan pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri Bahrain tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan keamanan dan tindakan penyingkiran yang selama ini diterapkan. Sebaliknya, pemerintah justru melanjutkan pendekatan yang sama dengan mencari alasan-alasan baru untuk memperluas daftar tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana.

Setelah sebelumnya melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan syiar keagamaan, memanggil para penceramah dan pelantun syair keagamaan, serta menindak peserta kegiatan yang berkaitan dengan Ahlulbait As, kini pemerintah dinilai telah melangkah lebih jauh dengan mengkriminalisasi penyebaran foto seorang ulama yang sedang ditahan.

Bahrain Mirror mempertanyakan dasar pertimbangan keamanan yang membuat foto Syekh Muhammad Sanqur dianggap sebagai ancaman hingga mengharuskan penahanan para pengurus husainiyah.

Media tersebut menulis bahwa pemerintah tampaknya tidak lagi puas hanya dengan menindak individu dan meminta pertanggungjawaban atas sikap maupun pandangan mereka. Lebih dari itu, pemerintah dinilai berupaya mengendalikan simbol-simbol, gambar, bahkan ingatan kolektif masyarakat.

Laporan itu menambahkan bahwa hal yang paling mengkhawatirkan adalah tindakan-tindakan tersebut tampaknya bukan peristiwa terpisah atau pelanggaran yang bersifat sementara.

Sebaliknya, tindakan itu dinilai merupakan bagian dari kebijakan sistematis untuk menyebarkan rasa takut di tengah masyarakat serta melemahkan lembaga-lembaga keagamaan dan sosial yang menjadi bagian dari identitas masyarakat.

Husainiyah bukan sekadar bangunan atau lembaga administratif, melainkan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki tempat penting dalam kehidupan serta kesadaran masyarakat. Menindak para pengurusnya hanya karena mengunggah sebuah foto dinilai akan semakin memperlebar jurang antara pemerintah dan masyarakat.

Pada bagian akhir laporannya, Bahrain Mirror menegaskan bahwa menjadikan foto seorang ulama sebagai dasar tuduhan pidana bukanlah cerminan kekuatan dan kepercayaan diri pemerintah. Sebaliknya, tindakan tersebut justru memperlihatkan betapa sensitifnya pemerintah terhadap segala bentuk ekspresi masyarakat yang berada di luar kendalinya.

Dengan cara inilah, sebuah foto berubah menjadi tindak pidana, sementara ungkapan simpati dianggap sebagai pelanggaran. Menurut media tersebut, pemerintah yang menerapkan kebijakan semacam ini tidak sedang menjaga stabilitas negara, melainkan justru memperluas konflik dengan masyarakatnya sendiri dan mengubah bentuk ekspresi yang paling sederhana menjadi persoalan keamanan baru.